Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

5 Catatan Penting Masalah Rangkap Jabatan

rangkap jabatan partai
Sebagaimana kita ketahui bahwa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan jabatan politik yang menjadi domain partai politik untuk mengusung calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan undang-undang juga menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak perlu melepas jabatan politik.

Sehingga isu terkait masalah rangkap jabatan partai dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah isu yang tidak relevan lagi dan sangat tidak beralasan. Karena isu seperti ini selalu muncul setiap ada proses pembentukan pemerintahan baru di setiap daerah. Mengapa hal ini harus dipermasalahkan ? 

Karena selama ini bila ada pengurus partai menjadi anggota legislatif, mereka akan memprioritaskan dirinya bekerja sebagai legislator. Begitu juga bila ada pengurus partai menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mereka akan fokus pada jabatannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan bicara partai bisa diurus di sisa waktu, bisa malam hari atau pada hari libur. Apalagi partai itu tidak dikelola secara perorangan, banyak second liner dari para pengurus partai yang akan mendapat tugas sesuai dengan penugasannya.

Berikut ini 5 (lima) catatan penting tentang rangkap jabatan partai dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

1. Indonesia menganut sistem demokrasi, bicara demokrasi tak lepas dari keberadaan partai politik. Tak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena itu berikan hak partai kepada partai dan berikan hak publik kepada publik maka dengan begitu demokrasi menjadi kuat dan indah. Sejatinya kepentingan partai politik jangan selalu dianggap bertentangan dengan kepentingan publik atau negara. Semua partai politik mengemban cita-cita mulia dan semua partai politik tentunya memiliki ideologi masing-masing serta memiliki visi dan misi. Dan semua itu untuk kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat, Apalagi partai politik juga mempunyai basis massa yang jelas dan absah berbicara atas nama rakyat.

2. Bahwa salah satu fungsi utama partai politik adalah rekruitmen politik dan kaderisasi kepemimpinan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah jabatan politik dan bukan jabatan profesional serta bukan jabatan karir. Oleh karena itu, kualifikasi utama dalam perekrutan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kepemimpinan dan integritas. Selain itu Partai politik tentunya telah berkomitmen dalam mengusung calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang harus memenuhi syarat bebas dari kasus korupsi, berintegritas, kompetensi dalam hal pendidikan, akseptibilitas dan akuntabilitas.

3. Sering kita mendengar dikotomi antara orang partai dan profesional, lalu apa bedanya kalau keduanya masuk dalam jabatan politik. Partai dan profesional memang dunia berbeda, tetapi isinya sama-sama manusia. Partai politik bukan kumpulan para iblis dan dunia profesional bukan dunianya para malaikat. Sehingga ketika kita berpikir tentang dikotomis soal latar belakang partai atau profesional sepertinya sudah tidak relevan lagi karena faktanya dalam kehidupan dunia nyata, banyak orang profesional masuk di dalam partai begitu juga banyak orang politisi masuk di dunia profesional.

4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai politik merupakan nilai tambah bagi efektifitas jalannya roda pemerintahan. Karena eksistensi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai politik akan berkorelasi positif dengan dukungan legislatif kepada pemerintah. Tanpa dukungan memadai dari legislatif, pemerintahan tidak bisa berjalan efektif. Bisa bernasib seperti sepasang rel kereta api yang terlihat sejajar dan bersama tetapi tidak pernah ketemu. Begitu juga jabatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai politik merupakan etalase politik partai. Jika nantinya kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai politik baik, maka baik pula partainya. Begitu sebaliknya sehingga Partai politik berkepentingan langsung terhadap suksesnya kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

5. Masalah penyalahgunaan wewenang adalah masalah kekuasaan. Siapa saja yang duduk sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, entah orang partai atau profesional, berpotensi sama. Dari segi individu yang membedakannya adalah integritas yang bisa dilihat dari rekam jejak. Maka kuncinya adalah orang yang berintegritas dan sistem yang bisa menutup celah penyalahgunaan wewenang. Belajar dari pengalaman kita bisa melihat banyak orang dari partai dan banyak orang dari kalangan profesional sama-sama bisa menyalahgunakan wewenang. 

Melihat 5 (lima) catatan penting tentang rangkap jabatan sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan partai dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah suatu hal yang tidak dilarang dalam aturan perundang-undangan.

Demikian juga soal kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merangkap sebagai pengurus partai, hal itu hanya perkara komitmen yang dibangun antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat melakukan janji politik pada masyarakat saat kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.