Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Pilkada Depok Darurat Money Politik dan Isu Sara

Pilkada Depok Darurat
Menjelang hari pencoblosan pemilihan walikota dan wakil walikota depok tahun 2015, suhu politik di kota depok semakin memanas padahal sudah memasuki masa tenang. Lihat saja, disaat masa tenang ! Selebaran berbau sara mulai bertebaran disudut-sudut jalan begitu juga aroma bagi-bagi sembako di masyarakat mulai terendus ! Pertanyaannya, siapakah yang harus memerangi kondisi seperti ini ?

Kita semua tentu sepakat bahwa money politik dapat merusak demokrasi pemilihan kepala daerah begitu juga dengan isu sara yang dapat memicu konflik horizontal yang akan merusak tatanan di masyarakat khususnya masyarakat Kota depok yang selama ini telah lama hidup rukun dan damai.

Menjelang masa tenang pemilihan kepala daerah (pilkada) sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mempengaruhi pemilih dengan cara-cara kotor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Money politik dan isu SARA memang menjadi senjata ampuh bagi pihak-pihak yang ingin meraih kemenangan dengan cara tidak terpuji dan tidak mendidik. Modusnya pun bermacam-macam, ada yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan mendatangi setiap warga.

Misalkan adanya selebaran gelap yang menyudutkan salah satu pasangan calon. Informasi yang dihimpun, selebaran yang beredar di grup whatsApp dan di masyarakat itu membuat resah sejumlah kalangan. Sebab, dalam selebaran tersebut kampanye yang disampaikan menggunakan suara dari tokoh dan ulama. Selebaran tersebut menyebutkan, lima orang tokoh dan ulama di Depok menyudutkan salah satu pasangan calon. Apalagi, bahasa yang disampaikan juga menjurus kepada SARA. Seorang warga Depok yang menerima selebaran gelap tersebut mengaku khawatir selebaran itu bisa memicu gesekan di dua pendukung pasangan calon yang maju dalam Pilkada Depok. Ini bahaya, KPU atau Panwaslu harus bertindak,kata warga.

Bahkan untuk urusan money politik yang diprediksi bakalan rawan menjelang H-1 dan H-2 atau satu dan dua hari menjelang pencoblosan, Tokoh pemuda Depok Rudi Samin dan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman, kedua orang tersebut masing-masing telah menjanjikan untuk memberikan bonus 10x lipat bagi pelapor aksi money politik. Bahkan sosok Rudi Samin banyak membongkar modus kecurangan baik yang dilakukan oleh partai maupun penyelenggara pemilu. Lebih jelasnya bisa dilihat di pencarian google dengan mengetik kata kunci Rudi Samin selamatkan Depok

Melihat fenomena diatas, Pilkada Depok memang darurat money politik dan isu SARA. Money politik dan isu SARA memang harus diperangi mengingat menghalalkan segala cara dengan melakukan money politik untuk meraih kemenangan adalah suatu kecurangan. Begitu juga dengan isu SARA juga harus diperangi karena isu SARA ini dapat merusak tatanan masyarakat yang harmonis bahkan bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Lalu siapa yang pertama harus memerangi money politik dan isu SARA dalam pilkada depok ? Semua Stakeholders masyarakat harus memerangi praktek haram ini, logikanya sangat sederhana, bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin yang baik bila untuk meraih jabatan atau kekuasaan tapi menghalalkan segala cara.

Calon pemimpin yang melakukan praktek kotor seperti ini, biasanya bila sudah menjabat atau mendapatkan kekuasaan nantinya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Karena itu pergunakanlah hak pilih anda dengan sebaik-baiknya. Pilihlah sesuai hati nurani untuk Kota Depok yang lebih baik.

Berita Lainnya :