Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

SBY Bapak Pilkada Tak Langsung Indonesia

SBY Bapak Pilkada Tak Langsung
Penolakan terhadap undang-undang pilkada sungguh luar biasa dahsyatnya. Lebih dahsyat dari penolakan undang-undang pornografi tahun 2008. Penolakan yang luar biasa dahsyatnya ini akibat berubahnya pemilihan langsung kepala daerah menjadi pemilihan tidak langsung kepala daerah alias kepala daerah dipilih oleh DPRD. Padahal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dalam pembahasannya telah dua tahun mengendap di gedung DPR, lucunya ketika RUU Pilkada ini pertama kali digulirkan, justru hampir mayoritas fraksi menolak, tapi semua berubah ketika berakhirnya Pemilihan Presiden 2014, perubahan sikap ini karena Koalisi Merah Putih (KMP) yang tidak siap menerima kekalahan dan ingin membalas dendam dengan menguasai perebutan kekuasaan didaerah-daerah.

Dampak lahirnya UU Pilkada yang mengatur Pilkada dipilih DPRD, ternyata telah menimbulkan beragam aksi penolakan yang luar biasa dahsyatnya dan dilakukan hampir seluruh elemen masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat, bahkan tak terdengar aksi maupun demo yang dilakukan masyarakat yang mendukung pilkada tak langsung. Praktis yang mendukung pilkada tak langsung hanyalah politisi-politisi busuk di senayan yang tergabung dalam KMP yang dimotori oleh Parta Gerindra. Sangat kontras dengan aksi penolakan pilkada tak langsung yang jumlahnya tak terhitung lagi banyaknya. bahkan aksi penolakan pilkada tak langsung ini didukung oleh Bupati, Walikota dan Gubernur yang berani dan siap dipecat oleh partai politik pendukungnya.

Bukan hanya aksi penolakan terhadap pilkada tak langsung, hampir semua elemen masyarakat juga menumpahkan kekesalannya pada Presiden sekaligus merangkap sebagai ketua umum Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap sebagai salah satu tokoh sentral diluar kelompok Koalisi Merah Putih terhadap lahirnya pilkada tak langsung.

Lihat saja berbagai hujatan ditumpahkan pada SBY, karena dianggap bersikap ambiguitas dalam pembahasan RUU Pilkada. Apalagi sebelumnya SBY pernah menyatakan menolak pilkada tak langsung yang diunggah melalui youtube. Penolakan ini berdasarkan pertimbangan, banyaknya masyarakat yang menolak pilkada tak langsung serta dianggap merampas hak kedaulatan rakyat.

Benarkah semua itu ? Lain di bibir lain di hati, kata-kata itulah yang pas diungkapkan untuk seorang SBY. Menolak pilkada tak langsung namun bertolak belakang dengan sikap Fraksi Demokrat yang walkout pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada. Aksi Walkout Fraksi Demokrat, awal dari malapetaka besar, berakibat kekalahan kubu pilkada langsung yang didukung oleh PDI Perjuangan, Hanura dan PKB terhadap kubu pilkada tak langsung yang didukung oleh Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PAN dalam voting di sidang paripurna DPR pada dini hari tanggal 26 September 2014. Dari hasil rapat paripurna akhirnya diputuskan bahwa Opsi Pilkada DPRD disetujui oleh 226 anggota yaitu dari Fraksi Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP dan Golkar sedangkan yang mendukung Pilkada Langsung sebanyak 135 orang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan Hanura.

Untung tak dapat diraih dari akal bulus, Malang tak dapat ditolak karena ketahuan akal bulusnya. Setelah pengesahan RUU Pilkada, SBY dan Partai Demokrat banyak dikecam publik. Karena publik sangat kesal dengan sikap Fraksi Demokrat yang memilih walkout sebelum voting. Padahal, SBY dan Demokrat mengaku mendukung pilkada langsung. Sungguh ironis, SBY yang mengatakan mendengar suara dan belagak membela rakyat tapi kenyataannya dan tindakannya justru menghianati rakyat, mengkebiri demokrasi dan keluar dari rel reformasi.

Saat ini apapun dalilnya, rakyat sudah tidak percaya lagi dengan SBY yang inkonsisten dalam bersikap, sehingga wajar saja jika kemarahan rakyat itu ditumpahkan dengan memberi penghargaan baru buat SBY yakni gelar baru SBY Bapak Pilkada Tak Langsung, sebutan lain dari penghargaan ini adalah SBY Bapak Anti Demokrasi.

Berita Lainnya :