Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

PKS Anak Ideologi Teroris Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin
Pasca tumbangnya rezim Muhammad Mursi oleh militer di Mesir yang mengakibatkan partai penguasa Ikhwanul Muslimin (IM) juga ikut-ikutan tumbang bahkan dilarang melakukan aktifitas politik di Negara Mesir. Peristiwa tumbangnya rezim Mursi yang belum genap berkuasa selama satu tahun ini tentunya menjadi lembaran sejarah hitam bagi Ikhwanul Muslimin. Apalagi dampak dari tumbangnya rezim Muhammad Mursi, Pemerintah Mesir yang didukung militer mengumumkan Ikhwanul Muslimin, yang merupakan kubu Presiden terguling Muhammad Mursi, sebagai sebuah kelompok teroris baru yang patut diwaspadai keberadaannya.

Bukan hanya pemerintah baru Mesir yang memberi cap teroris pada Ikhwanul Muslimin, Arab Saudi juga ikut-ikutan memberi label yang sama. Padahal sebelumnya Ikhwanul Muslimin cukup berkembang di Syria, Yordania, Iraq, Libanon, Turki, Arab Saudi, Yaman dan Sudan bahkan gerakan Ikhwanul Muslimin juga sudah menanamkan benihnya di Indonesia melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan anak ideologinya di Indonesia.

Cap teroris Ikhwanul Muslimin yang diberikan Pemerintah baru Mesir seakan menjadi magnet yang kuat bagi Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan tindakan segera, karena selama ini Arab Saudi memang sudah melarang keberadaan Ikhwanul Muslimin di negara kerajaan itu karena menganggap ideologinya sebagai ancaman yang serius bagi kekuasaan absolute Raja Arab Saudi. Dengan keputusan ini maka warga Arab Saudi yang berperang di luar negeri maupun bergabung dan mendukung kelompok teroris Ikhwanul Muslimin akan dihukum.

Ikhwanul Muslimin yang memiliki paham ideologi garis keras memang sudah dilarang di Mesir dan Arab Saudi bahkan sudah dicap sebagai kelompok teroris. Semua yang terjadi ini merupakan buah dari sikap Ikhwanul Muslimin yang menghalalkan perjuangan atas nama agama demi meraih kekuasaan apalagi Muhammad Mursi sebelum dijatuhkan oleh rakyat Mesir telah melakukan perubahan konstitusi yang menetapkan Islam sebagai agama resmi Negara, dengan membatasi peran agama lain dalam pemerintahan.

Selain itu Ikhwanul Muslimin juga telah melakukan penggantian 11 Gubernur di seluruh Mesir dan melakukan tindakan sewenang-wenang yang bertujuan mengganti semua yang anti Ikhwanul Muslimin diantaranya dengan menguasai seluruh sektor politik, ekonomi, keamanan serta sektor kehakiman. Khusus sektor kehakiman, Rezim Mursi juga telah memecat hakim-hakim senior dengan hakim yang pro terhadap kebijakan Mursi. Sikap sewenang-wenang ini akhirnya berbuah petaka, akibatnya demo besar yang didukung militer berhasil menggulingkan Mursi. Rezim Mursi selama berkuasa setahun dianggap telah merusak Mesir dengan perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang luar biasa yang semuanya diarahkan pada kepentingan Ikhwanul Muslimin dan anggotanya.

Sebagaimana Ikhwanul Muslimin, keadaan tak jauh berbeda berlangsung di Indonesia. Anak Ideologi Teroris Ikhwanul Muslimin yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga kerap menghalalkan perjuangan atas nama agama demi meraih kekuasaan. Gerakan PKS bila kita amati secara mendalam memang ada kesamaan seperti gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Kesamaan yang pertama adalah sama-sama melakukan gerakan Universal Internasionalis yang bertujuan ingin memberlakukan peraturan dari salah satu agama. Paham Universal Internasionalis yang bertujuan ingin memberlakukan peraturan dari salah satu agama ini, jelas sangat berbahaya dan tidak cocok dengan kondisi di Indonesia, Karena di Indonesia ini ada ribuan suku, ribuan perbedaan dan ribuan keberagaman, Karena itu memaksakan hal yang berbeda menjadi satu paham bukanlah sesuatu hal yang bersifat positif. Contoh nyata sudah dibuktikan oleh mentornya di Mesir yang gagal menerapkan hal itu.

Kesamaan yang kedua adalah berkaitan dengan solidaritas jaringan internasional antar komunitas Ikhwanul Muslimin, Melalui jalinan solidaritas ini membuat ikatan persaudaraan lintas Negara yang mereka lakukan menjadi sedemikian kuat. Karena itu untuk menunjang ikatan persaudaraan diantara mereka, PKS membangun Poros Jakarta, Mesir dan Turki. Salah satu programnya yaitu membuat program pendidikan para kader, hal ini dibuktikan dengan pengiriman para kader PKS untuk belajar di berbagai Universitas di Timur Tengah dimana Ikhwanul Muslimin berada disana.

Karena terikat solidaritas jaringan ideologi internasional serta lebih mementngkan internasionalisme dan sistem sekutu-sekutu diantara mereka, hal ini membuat PKS sangat mengabaikan ideologi nasionalis. Karena itu mengapa PKS lebih peduli pada isu Palestina ketimbang isu Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah yang menderita, padahal Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban di Timur Tengah sana mayoritas beragama Islam.

Apalagi kalau ada ketegangan di Palestina, PKS seperti orang yang kebakaran jenggot padahal di Indonesia juga banyak terjadi ketegangan, Namun PKS tidak pernah peduli, mereka lebih mempedulikan Internasionalisme ketimbang Nasionalisme. Lebih konyol lagi doa-doa yang diajarkan oleh PKS adalah doa-doa untuk mujahid-mujahid di Palestina dan Afganistan, PKS tidak pernah berdoa untuk pahlawan perjuangan di Indonesia yang telah menghadiahkan kemerdekaan terhadap kita.

Sehingga dengan fakta ini semakin menguatkan kita, bahwa gerakan mereka memang lebih condong ke solidaritas ideologi internasionalisme ketimbang ideologi nasionalisme. Pelopor utama atau sang mentor dari Ideologi Internasionalisme ini adalah Ikhwanul Muslimin yang memang sudah banyak menancapkan kukunya di bumi Timur Tengah termasuk juga di bumi Indonesia, Salah satunya adalah PKS yang merupakan Anak Ideologi Teroris Ikhwanul Muslimin.

Sekedar catatan untuk lebih menguatkan statement diatas, Saat pendirian awal PKS pada tahun 1998, Ikhwanul Muslimin dari negara di Timur Tengah banyak membantu pendanaan terhadap Partai Keadilan yang sekarang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Akankah nasib PKS di Indonesia akan sama seperti induk semangnya Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah yang sudah di beri label sebagai organisasi teroris, Waktulah nanti yang akan menjawab.

Berita Lainnya :
Sikap Ambivalen Menolak Hubungan Dengan Israel