Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Kota Depok Harus Konsisten Dengan Arti Lambangnya

Secara umum sebuah lambang mempunyai makna yang penting dan sangat berarti, lambang merupakan sebuah identitas eksistensi bagi suatu negara, daerah bahkan bisa menjadi simbol dari identitas suatu organisasi dan perusahaan. Lambang bukanlah sekedar simbol keindahan tanpa makna akan tetapi ia adalah perwujudan dari kehendak, harapan dan cita-cita yang diinginkan.

Misalkan lambang negara Republik Indonesia yakni Burung Garuda yang merupakan lambang negara yang berkehendak untuk mewujudkan sebuah cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju sebuah tahapan kehidupan yang lebih baik dan semakin baik di masa yang akan datang. 

Lambang negara bukanlah sekedar warna dan gambar dalam budaya Indonesia. ia adalah pencerminan dari semangat dan jiwa spiritualitas bangsa Indonesia. Merah putih yang melambangkan sebuah kejayaan bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan keragaman atas budaya serta keyakinan religius. Dan rakyat Indonesia telah menjadikan bangsa Indonesia menjadi salah satu bangsa besar di tengah pecaturan warga Internasional. 

Dalam konteks lambang suatu daerah juga mempunyai makna yang sama, misalkan arti lambang Kota Depok yang juga bermakna sebagai perwujudan dari cita-cita luhur guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Depok. Perwujudan itu tentunya harus sesuai dengan pemaknaan pada setiap simbol yang terdapat pada lambang Kota Depok.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Lambang Kota Depok berbentuk Perisai bersisi 5 (lima) dengan warna dasar yang didalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta di bagian atas terdapat tulisan KOTA DEPOK dan dibagian bawah terdapat tulisan PARICARA DHARMA dengan warna putih.

Tulisan Kota Depok menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota  Depok,Tulisan Paricara Dharma berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata Paricara yang berarti Abdi, sedangkan Dharma adalah kebaikan, kebenaran dan keadilan jadi Paricara Dharma mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Depok sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara senantiasa mengutamakan kepada kebaikan, kebenaran dan keadilan.

Lambang Kota Depok ini tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Hari Jadi dan Lambang Kota Depok. Dalam Peraturan Daerah itu, misalkan bentuk perisai yang memiliki 5 (lima) sisi melambangkan tameng dan benteng yang mampu mengayomi, memberikan rasa aman dan tentram, baik lahir maupun batin bagi masyarakat Kota Depok serta melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Kota Depok dalam menghadapi segala macam gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari mana pun juga terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Perisai yang memiliki 5 (lima) sisi tersebut melambangkan pula fungsi dan pesan yang harus diemban oleh Pemerintah Kota Depok. Fungsi dan pesan itu adalah berkaitan dengan perwujudan Kota Depok menjadi Kota Pemukiman, Kota Pendidikan, Pusat Perdagangan dan Jasa, Kota Wisata dan Kota Resapan Air.

Peraturan Daerah mengenai lambang Kota Depok ini tentunya harus menjadi pijakan bagi siapapun yang menjadi pimpinan Kota Depok, Siapapun Walikotanya dalam setiap kebijakannya harus mendasarkan diri pada arti dari lambang kota sebagaimana disampaikan diatas, agar cita-cita Kota Depok dapat tercapai.

Untuk mewujudkan semua itu, Kebijakan pemimpin Kota Depok tentunya harus dilakukan dengan konsisten. Sejatinya sebuah kebijakan yang satu dengan kebijakan lainnya harus seiring sejalan, misalkan program pembangunan trotoar, sepadan jalan maupun ruang terbuka hijau namun tempat tersebut sudah terlanjur menjadi tempat usaha warga yang menjadi mata pencariannya.

Penggusuran atas nama pembangunan tidak boleh membabi buta hingga tanpa mengindahkan rasa kemanusian dan keadilan. Seharusnya langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah dengan menyiapkan terlebih dahulu pusat usaha lokal yang layak dan terjamin pemasarannya sehingga ketika merelokasi warga tentunya tidak mematikan mata pencarian warga.

Dua kebijakan ini tentunya harus salin seiring sejalan. Disatu sisi ingin melakukan penataan kota dan penghijauan tetapi disisi yang lain tidak mematikan mata pencarian warganya. Rasa keadilan tentunya harus diutamakan, Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam kalimat PARICARA DHARMA bahwa Pemerintah Kota Depok sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara senantiasa mengutamakan kepada kebaikan, kebenaran dan keadilan.

Begitu juga dengan perwujudan Depok sebagai Kota Pendidikan, Kota Pemukiman, Kota Wisata, Kota Resapan Air serta Pusat Perdagangan dan Jasa. Untuk mewujudkan agenda ini tentunya juga harus saling seiring sejalan terutama mewujudkan kenyamanan kota dan kesejahteraan warganya.

Misalkan begitu gencarnya pembangunan tempat pemukiman baru serta pusat perdagangan dan jasa di Kota Depok tapi mengabaikan agenda yang lainnya sehingga berdampak pada kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Banyak lahan terbuka hijau di alih fungsikan menjadi lahan terbangun, padahal lahan terbuka hijau itu banyak diantaranya bekas lahan tempat bermain bagi anak-anak dan para remaja.

Mirisnya Pemerintah Kota Depok malah tidak menyediakan sarana pengganti. Lalu apa artinya kemajuan suatu kota, bila para remajanya banyak terlibat tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, narkoba dan perbuatan negatif lainnya, hingga dapat merusak masa depan remaja itu sendiri. Kondisi seperti itu tak lepas dari minimnya keberadaan sarana bagi aktualisasi remaja misalkan membangun gelanggang remaja sebagai tempat aktualisasi remaja melakukan kegiatan positif. Karena anak remaja tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri dalam mengarungi gelombang masanya yang penuh dengan jerat narkoba dan pergaulan bebas. Mereka amat membutuhkan kondisi yang aman dari semua itu.

Begitu juga dengan keberadaan Balai Latihan Kerja di Kota Depok, Seharusnya Pemerintah Kota Depok dalam menopang kebijakan harus juga fokus pada kesiapan membangun sumber daya manusia lokal yang mampu bersaing dalam kehidupan sosial. Alih-alih ingin menjadikan Kota Depok sebagai pusat perdagangan dan jasa tapi warga kotanya sendiri hanya jadi penonton tanpa bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak mempunya keahlian. Lihat saja pengangguran di Kota Depok, Saat ini hampir mendekati angka seratus ribu orang. Pengangguran ini terjadi karena sumber daya manusia yang kualifikasinya rendah.

Melihat kenyataan ini tentunya kita semua berharap agar Pemerintah Kota Depok atau siapapun pemimpin Kota Depok harus tetap konsisten dengan arti lambang Kotanya. Kebijakan tentunya harus seiring sejalan dan konsisten dengan makna dibalik arti lambang Kota Depok, Dan tentu sebuah kebijakan jangan sampai berdampak pada kenyamanan dan kesejahteraan warganya.

Berita Lainnya