Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Pembangunan Fly Over Dewi Sartika di Kota Depok

Bagi masyarakat Kota Depok keberadaan Jalan Dewi Sartika tentu sudah tidak asing lagi mengingat jalan tersebut adalah salah satu jalan utama di kota belimbing ini.

Saat ini kondisi jalan Dewi Sartika kondisinya sangat memprihatinkan terutama bila dilihat dari sisi kemacetan lalu lintas. Apalagi ruas jalan tersebut dilalui oleh rel kereta api doble track yang melintas setiap 5-10 menit sekali dan berakibat kemacetan lalu lintas di ruas jalan itu semakin parah sehingga membutuhkan perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Kota Depok.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2000-2010 beserta perubahannya pada Perda RTRW Kota Depok 2012-2032. Dalam Perda itu tercatat adanya perencanaan pembangunan Fly Over yang melintas di jalan Dewi Sartika. Tujuan dari perencanaan itu untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayah itu.

Peruntukan Fly Over di jalan Dewi Sartika inilah yang direncanakan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Depok. Dasar hukumnya sudah jelas tapi mengapa Pemerintah Kota Depok seakan menutup mata melihat kondisi jalan di Dewi Sartika yang memang memerlukan penanganan segera, apalagi terdengar kabar bahwa Perum KA akan menambah frekuensi perjalanan kereta api. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada peningkatan arus pulang balik kereta api yang akan melintasi jalan Dewi Sartika, bila tidak ada pencegahan kemacetan lebih parah tentu tidak bisa dihindari.

Sekedar catatan dan berbagi pengalaman, dahulu tahun 2003 ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok masih di bawah 100 Milyar tapi Pemerintah Kota Depok mampu membangun Fly Over Arif Rahman Hakim yang juga merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan fly over di jalan Dewi Sartika yang masuk dalam dokumen RTRW Kota Depok 2000-2010.

Perjuangan panjang mewujudkan pembangunan fly over, bukan hanya sekedar dimasukkan dalam rencana tata ruang Kota Depok. Namun lebih dari itu setelah RTRW Kota Depok 2000-2010 disahkan, penulis selaku Ketua Panitia Khusus RTRW Kota Depok 2000-2010 dan Ketua Komisi D (bidang pembangunan) DPRD Kota Depok periode 1999-2004 beserta teman-teman mencoba melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Gubernur Jawa Barat, Perum Kereta Api, Komisi terkait di DPR RI, Gubernur Jakarta dan BKSP Jabotabek.

Hasil dari koordinasi dengan instansi terkait itu ternyata tidak sia-sia, gayung pun bersambut. Tak lama setelah RTRW tersebut disahkan, tak lama kemudian terwujudlah pembangunan Fly Over di jalan Arief Rahman Hakim dengan rincian pembiayaan, untuk pembebasan lahan dibebankan pada APBD Kota Depok, sedangkan untuk perencanaan dibebankan pada APBD Propinsi Jawa Barat, berikutnya untuk pembangunan fisik dibebankan pada APBN Pusat. Sumber bisa dilihat disini : Rencana Pembangunan Fly Over Arif Rahman Hakim

Saat ini ketika PAD Kota Depok sudah mencapai angka ratusan milyar rupiah, mengapa Pemerintah Kota Depok terasa sulit untuk mewujudkan pembangunan Fly Over Dewi Sartika yang keberadaanya sangat bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bermanfaat untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.

Ironisnya, Pemerintah Kota Depok pada tahun 2014, hanya sekedar untuk membangun lahan parkir senilai 41 milyar mampu dilaksanakan. Lebih ironis lagi ternyata ratusan milyar dana program pembangunan di Kota Depok tiap tahun selalu harus kembali ke kas daerah karena Pemerintah Kota Depok tidak mampu mengelola anggaran. Program pembangunan di Kota Depok banyak yang tersendat akibat anggaran tidak terserap secara maksimal sehingga harus dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk sisa lebih penggunaann anggaran (silpa). Artinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak mampu merealisasikan pembangunan dan menyerap anggaran yang telah ditetapkan.

Peningkatan Silpa di Kota Depok ini bukanlah satu prestasi yang patut dibanggakan, karena tingginya Silpa membuktikan bahwa penyerapan anggaran di Kota Depok sangat rendah. Indiikator ini juga membuktikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok ternyata tidak sehat, Tingginya Silpa ini juga menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Kota Depok tidak optimal, Sehingga berdampak pada macetnya program pembangunan yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat. Masih banyak kepentingan masyarakat yang belum tersentuh oleh Pemerintah Kota Depok, salah satunya pembangunan Fly Over Dewi Sartika.

Berita Lainnya :