Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Penolakan DPRD Kota Depok Tidak Masuk Akal

Membaca berita di media online tentang DPRD Kota Depok tidak menyetujui rencana Pemerintah Kota Depok yang ingin memperluas tempat pembuangan sampah akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, alasan DPRD Kota Depok tidak menyetujui, karena adanya aksi demonstrasi warga kelurahan pasir putih yang menolak wilayahnya terkena dampak perluasan TPA itu, hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh Ketua DPRD Kota Depok. ( depoklik, 26 Mei 2014 )

Lebih jauh ketua DPRD Kota Depok mengatakan bahwa anggaran perluasan TPA sebesar 125 milyar sudah dicoret dan DPRD meminta pemerintah Kota Depok untuk mencari lahan alternative lain pengganti selain di cipayung atau sawangan.

Penolakan ini rasanya sangat lucu bin konyol, hingga timbul sebuah pertanyaan, apakah DPRD Kota Depok paham atau tidak tentang peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat bahwa :

Rencana Pemerintah Kota Depok yang ingin memperluas lahan TPA Cipayung ke Wilayah Kelurahan Pasir Putih mengacu pada dasar hukum Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032. Dalam Perda tersebut di pasal 64 ayat (1) huruf (o) dan huruf (p) menyatakan tentang penataan dan pengembangan TPA Cipayung, TPA Pasir Putih dan UPS di seluruh Wilayah Kota. Serta Pembangunan Buffer Zone atau kawasan penyanggah di TPA Cipayung dan TPA Pasir Putih.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, maka perluasan lahan TPA Cipayung sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Karena Peraturan Daerah tersebut adalah produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan dibahas bersama oleh eksekutif. Bilamana dalam proses selanjutnya ketika rencana tersebut ingin direalisasikan dan menimbulkan protes keras dari masyarakat, tentunya kondisi ini patut dipertanyakan ? 

Pertama :

Apakah pembahasan Raperda RTRW Kota Depok 2012-2032 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengingat bahwa merencanakan Peraturan Daerah tentunya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apalagi dalam setiap pembuatan Peraturan Daerah selalu tercantum muatan di Konsideran mengingat yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis.

Dalam Konsideran mengingat pada Perda RTRW Kota Depok 2012-2032 tercantum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat.

Dalam Konsideran itu menyatakan dengan jelas bahwa Perencanaan Tata Ruang Wilayah harus melibatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Pasal (2) menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga dalam Pasal 5 huruf (a,b,c) menyatakan bahwa peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dalam pasal (7) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. dan ayat (2) menyatakan bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Sangat jelas dinyatakan bahwa dalam proses Perencanaan Tata Ruang Wilayah Khususnya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, Peran serta masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja. Apabila Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau Perda RTRW Kota Depok 2012-2032 dalam perencanaannya tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka Peraturan Daerah tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar hukum atau boleh dikatakan Perda tersebut cacat hukum alias tidak sah.

Merebaknya aksi protes masyarakat terhadap perluasan lahan TPA Cipayung tentunya patut dicermati dengan bijak. Apalagi pejabat terkait sudah mengatakan bahwa rencana pembangunan ini sudah disosialisasikan sebelumnya pada masyarakat.

Pertanyaannya, sosialisasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok ? Apakah sosialisasinya dalam bentuk pemberitahuan setelah Perda RTRW Kota Depok disahkan atau sosialisasinya dilakukan sebelum Perda RTRW Kota Depok ini disahkan oleh DPRD Kota Depok. Terkait sosialisasi, faktanya dalam aksi demo di Balai Kota Depok, masyarakat justru menanyakan dimana sosialisasinya dan kapan dilakukan. Fakta ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dimaksud itu ternyata tidak ada sama sekali atau boleh dikatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pembuatan Perda RTRW Kota Depok tidak dilibatkan sama sekali, hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua :

Peran DPRD Kota Depok dalam pembahasan Perda RTRW Kota Depok 2012-2032, seharusnya dalam pembahasan suatu Peraturan Daerah, DPRD Kota Depok perlu melakukan tinjauan dan kajian yang mendalam, apakah dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Depok 2012-2032 yang disodorkan oleh pihak eksekutif sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang mengaturnya dan tidak bertentangan dengan aturan yang berada ditingkat atasnya. Hal ini merupakan antisipasi agar Perda yang telah dibuat nantinya tidak mudah untuk dibatalkan lagi atau menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya terutama dalam konteks peran serta masyarakat.

Dari penjelasan pertama dan kedua sebagaimana diungkapkan diatas, maka sangat aneh sekali ketika DPRD Kota Depok menolak perluasan lahan TPA Cipayung, seharusnya penolakan itu dilakukan sebelum Raperda RTRW Kota Depok itu disahkan menjadi Peraturan Daerah, hingga penolakan ini tentunya menimbulkan pertanyaan, ada apa dibalik aksi penolakan yang sangat tidak masuk akal ini ?

Apakah Raperda yang disodorkan oleh eksekutif itu hanya ditelan mentah-mentah oleh DPRD Kota Depok tanpa dilakukan tinjauan dan kajian yang mendalam hingga langsung disahkan menjadi Perda. Faktanya, setelah Perda tersebut disahkan ternyata menimbulkan gejolak di masyarakat yang menolak perluasan lahan TPA Cipayung. Tapi bagaikan pahlawan kesiangan DPRD Kota Depok seakan-akan menolak padahal lembaga tersebut justru yang mengesahkannya.

Berita Lainnya :