Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Balai Latihan Kerja Kota Depok Jalan Pintas Menuju Revitalisasi

Balai Latihan Kerja
Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kata Revitalisasi, Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia arti dari Revitalisasi itu adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Jadi pengertian dari revitalisasi secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Beragam kata revitalisasi sering dipergunakan untuk melakukan satu tujuan misalkan revitalisasi pendidikan, revitalisasi sebuah kawasan, Revitalisasi Kearifan lokal dan beragam revitalisasi lainnya seiring dengan perkembangan zaman. Begitu juga dalam topik bahasan kali ini penulis sengaja menempatkan kata revitalisasi yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Apalagi bila sudah menyangkut pada suatu kebutuhan terutama terkait dengan sebuah kebutuhan akan adanya prasarana dan sarana bagi masyarakat dengan tujuan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan.

Prasarana dan sarana itu adalah keberadaan Balai Latihan Kerja di Kota Depok yang belum mendapat perhatian secara penuh dari pemangku kebijakan di Kota Depok. Ungkapan Balai Latihan Kerja Kota Depok Jalan Pintas Menuju Revitalisasi, ungkapan ini memang sangat tepat disampaikan mengingat begitu banyak problematika kehidupan masyarakat Kota Depok yang belum mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Depok.

Misalkan maraknya peredaran narkoba, peredaran miras, banyaknya angka putus sekolah, kesenjangan sosial masih cukup tinggi dan angka pengangguran yang meningkat sangat tajam. Kondisi ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semua pangkal penyebab itu salah satunya adalah karena ketiadaan sarana dan prasarana yang ada yakni keberadaan Balai Latihan Kerja yang dapat digunakan sebagai penunjang aktifitas yang positif hingga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya problematika diatas.

Mengapa begitu maraknya peredaran narkoba, miras dan pengangguran, semua itu berawal dari meningkatnya angka putus sekolah karena ketidakmampuan secara finansial untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Selebihnya dengan modal hanya tamatan sekolah menengah pertama maupun menengah atas yang tidak mempunyai keahlian apapun, tentunya kondisi ini akan menimbulkan persoalan, mengingat keahlian ini sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan diterima kerja.

Karena mereka tidak mempunyai keahlian kerja maka, sangat sulit bagi mereka untuk diterima bekerja, akhirnya mereka menjadi pengangguran. Bagi yang kurang kuat imamnya, para pengangguran ini sangat rentan menjadi korban penyalahgunaan narkoba baik sebagai bandar kecil-kecilan maupun sebagai pemakai, begitu juga dengan maraknya peredaran minuman keras. Lihat saja yang terjadi di Kota Depok, meningkatnya angka pengangguran berakibat pada meningkatnya peredaran narkoba dan miras, umumnya pengedar dan konsumennya adalah anak-anak muda putus sekolah yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau yang ingin mencari keuntungan jadi bandar kecil-kecilan dengan jalan pintas menjadi pengedarnya.

Salahkah yang dilakukan oleh mereka, padahal mereka semua ini masih sangat muda, masih bisa diberdayakan ke arah yang positif. Umumnya mereka semua tergilas oleh perkembangan zaman hingga kalah bersaing. Akibatnya karena tidak mempunyai keahlian kerja maka sangat sulit buat mereka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Rasa putus asa dan ketiadaan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan itulah yang membuat mereka hanyut dalam ketidakpastian hingga menyeretnya menjadi korban penyalahgunaan narkoba, minuman keras maupun jadi pengedarnya.

Hal inilah yang harus mendapat perhatian penuh dari pemangku kebijakan di Kota Depok. Keberadaan Balai Latihan Kerja Jalan Pintas Menuju Revitalisasi setidaknya bisa menjadi kebutuhan untuk segera direalisasikan oleh Pemerintah Kota Depok. Bila alasannya hanya karena biaya yang sangat mahal, mengapa Kota Tangerang dan Kota Bekasi mampu merealisasikannya begitu juga dengan daerah-daerah lain. Secara umum keberadaan Balai Latihan Kerja yang mereka miliki didanai oleh APBN melalu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Misalkan keberadaan BLK Kota Bekasi yang dimulai sejak tahun 2008 dengan biaya Rp.72 milyar yang semua biaya itu di biayain oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Kalimantan Timur yang akan segera membangun BLK pada tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Penajam hanya menyediakan lahan 20 hektar, dana pembangunannya oleh APBN melalu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Lalu mengapa Pemerintah Kota Depok begitu khawatir dengan faktor penyediaan dana yang sangat besar. Kalau daerah lain bisa dan mampu, mengapa Kota Depok tidak mampu melaksanakannya. Sungguh ironis bila melihat kenyataan ini, apalagi mengingat ratusan milyar dana program pembangunan di Kota Depok tiap tahun selalu harus kembali ke kas daerah karena Pemerintah Kota Depok tidak mampu mengelola anggaran. Akibatnya anggaran yang tidak terserap secara maksimal itu harus dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk sisa lebih penggunaann anggaran (silpa).

Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa dana Silpa tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ? Apakah ada unsur kesengajaan dibalik membengkaknya Silpa Pemerintah Kota Depok dari tahun ke tahun, terutama bila dikaitkan dengan bunga deposito dari sisa lebih penggunaan anggaran tersebut. Apalagi Silpa Pemerintah Kota Depok memang terus membengkak sejak tahun 2006. Silpa tahun 2008 mencapai Rp.200 Milyar, Silpa tahun 2009 sebanyak Rp.197 Milyar, Silpa APBD Tambahan (ABT) 2012 mencapai Rp.256 Milyar dan diprediksi akan terus bertambah pada tahun 2013 menjadi Rp.300 Milyar.

Peningkatan Silpa di Kota Depok ini bukanlah satu prestasi yang patut dibanggakan, karena tingginya Silpa membuktikan bahwa penyerapan anggaran di Kota Depok sangat rendah, Tingginya Silpa ini juga menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Kota Depok tidak optimal, Sehingga berdampak pada macetnya program pembangunan yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat. Salah satunya menyangkut keberadaan Balai Latihan Kerja di Kota Depok yang memang keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat.

Berita Lainnya :