Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Putusan Mahkamah Konstitusi Menuju Pemilu Serentak

Sangat menarik mencermati perkembangan politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2014 ini akan segera digelar pesta demokrasi lima tahunan pemilihan umum. Malah bila tidak ada aral melintang nantinya ada dua agenda yang akan dilaksanakan pada pemilu 2014, agenda pertama adalah pemilihan anggota legislatif yang akan digelar pada 9 April 2014, sedangkan agenda kedua yakni pemilihan presiden yang akan digelar pada 9 Juli 2014.

Mungkinkah kedua agenda itu akan berjalan dengan mulus sesuai agenda yang sudah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Kemungkinan itu bisa saja terjadi bahkan tidak sama sekali. Semua tergantung dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pengajuan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Gugatan ini serupa dengan gugatan uji materi yang dimohonkan oleh mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra.

Beberapa pasal yang digugat oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak ini menggugat Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Gugatan aliansi masyarakat sipil ini berangkat dari hak konstitusionalnya sebagai pemiilih. Begitu juga dengan gugatan yang dilakukan oleh Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai calon presiden. Pasal-pasal yang digugat Yusril Ihza Mahendra yakni pasal pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua pemohon memang tidak serentak mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Bahkan gugatan uji materi yang dimohonkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak sudah dilakukan sejak Januari 2013. Bahkan saat ini putusan gugatan uji materi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis (23/1) pukul 15.30 WIB.

Menanggapi rencana putusan MK itu banyak beragam tanggapan yang muncul, ada yang merasa was-was ada pula yang santai bahkan ada yang sudah sangat siap untuk menyambut datangnya pileg dan pilpres menuju pemilu serentak. Diantara Partai Politik yang paling siap menyambut datangnya pileg dan pilpres secara serentak itu adalah Partai Hanura, mengingat jauh sebelumnya Partai Hanura memang sudah mencalonkan Wiranto dan Hary Tanoesoedibyo sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Putusan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) memang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Mengingat putusan ini nantinya akan menjadi tonggak sejarah baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Berhasilkah gugatan kedua pemohon itu, bila tidak ada aral melintang gugatan pertama diantara kedua pemohon itu akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini tanggal 23 januari 2014.

Namun sebelum putusan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi baiknya kita coba mencermati materi gugatan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan Yusril Ihza Mahendra. Gugatan ini tentunya sangat menarik untuk kita bahas bersama. Karena secara umum gugatan uji materi yang dilakukan oleh kedua pemohon itu berkaitan dengan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres. terkait jadwal pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif

Pasal-pasal itu dianggap oleh pemohon karena bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E Ayat (1), (2), (3) UUD 1945 apalagi bila dihubungkan dengan sistem republik yang diatur Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945. Merujuk Pasal 22E UUD 1945 yang menyebut pemilu sekali dalam lima tahun, seharusnya Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak pada hari yang sama, tidak terpisah sebanyak dua kali. Karena bila Pilpres diselenggarakan setelah dilaksanakan Pemilu Legislatif. Hal ini diyakini hanya ada dalam sistem parlementer bukan republik.

Benarkah pasal-pasal yang digugat oleh kedua pemohon itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terutama pasal yang dianggap bertentangan dengan pasal 22E UUD 1945 yang menyebut Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Padahal dalam pasal 22E ayat 6 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Hingga ada potensi bahwa bunyi pasal 22E ayat 6 UUD 1945 ini akan menjadi dasar alasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan kedua pemohon tersebut. Mengingat, meskipun Pasal 22 E Ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan bahwa Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden (wapres), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun, pada Ayat 6 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang (UU). Apalagi DPR dan pemerintah diberikan kewenangan atributif oleh konstitusi untuk membuat UU.

Disamping bunyi pasal 22E ayat 6 UUD 1945 ini akan menjadi dasar alasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan menjadi dasar alasan bagi MK untuk menolak gugatan kedua pemohon itu atau malah sebaliknya justru MK akan mengabulkan kedua pemohon itu. Karena putusan dari MK itulah yang saat ini sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Menolak atau mengabulkan tentunya MK punya kewenangan untuk memutuskannya.

Berita Lainnya :