Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Pemilu 2014 Konstitusional Atau Inkonstitusional

Entah karena adanya gugatan baru atau bagian dari skenario yang sudah dirancang jauh hari sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan permohonan uji materi undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden (UU Pilpres). Putusan ini mengabulkan permohonan gugatan uji materi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak dan MK akhirnya mengabulkan dilaksanakannya pemilu serentak yang baru bisa dilaksanakan pada pemilu 2019.

Putusan ini memang terlihat aneh bin ajaib, karena baru diputuskan saat mendekati pemilihan umum 2014 padahal putusan ini seharusnya sudah bisa disampaikan setahun yang lalu ketika gugatan uji materi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak sudah dianggap selesai prosesnya dan tinggal menunggu pembacaan putusan berdasarkan hasil musyawarah para Hakim Konstitusi pada bulan maret 2013.

Ada indikasi penundaan pembacaan putusan ini sengaja ditunda waktunya agar ada alat pembenaran bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan tersebut namun dengan catatan putusan ini baru bisa dilaksanakan pada pemilu 2019 alasannya mengingat waktu yang tidak mungkin dilaksanakan pada pemilu 2014 karena tahapan pemilu sudah berjalan dan dikhawatirkan dapat mengganggu proses tahapan itu.

Skenario busuk itu makin dipercepat putusannya ketika ada gugatan baru yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra terkait uji materi undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden (UU Pilpres). Akibat adanya gugatan baru ini tentunya Mahkamah Konstitusi harus segera bertindak dengan cepat daripada pusing-pusing menghadap gugatan yang dilakukan oleh Yusril maka MK akhirnya mempercepat pembacaan putusan yang sebenarnya sudah bisa diputuskan setahun yang lalu. Putusan ini seperti pepatah sekali mendayung dua pulau terlampau. Disatu sisi berhasil mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak dan disisi yang lain dapat mementahkan gugatan Yusril karena dianggap sudah seiring sejalan dengan uji materi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak.

Putusan memang sudah dibacakan oleh MK, Pemilu serentak baru bisa dilaksanakan pada tahun 2019. Lalu apakah putusan itu tidak menimbulkan masalah besar dikemudian hari. Karena pasal-pasal UU Pilpres yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 namun pasal-pasal tersebut tetap sah digunakan untuk Pemilu 2014. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan masalah besar karena adanya kevakuman hukum. Sejatinya sebuah putusan adalah untuk kepastian hukum, namun putusan Mahkamah Konstitusi ini justru menjadikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Dampak selanjutnya dari kevakuman hukum ini tentunya akan berimplikasi pada legalitas pemilu 2014, hingga pelaksanaannya pun dianggap inkonstitusional. Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan kerawanan politik, Karena adanya kevakuman hukum maka diperkirakan akan terjadi gugatan balik terhadap hasil pelaksanaan pemilu 2014. Legislatif dan Presiden terpilih tidak menutup kemungkinan akan digugat lagi dan lagi-lagi legislatif dan presiden terpilih nantinya tetap akan diputuskan oleh sembilan orang hakim konstitusi.

Kepentingan politik tentu akan mendominasi putusan sembilan orang hakim konstitusi terhadap gugatan hasil pemilu 2014, sebagaimana halnya kepentingan politik yang pernah terjadi ketika MK mengabulkan pemilu serentak tapi baru bisa dilaksanakan pada pemilu 2019. Apalagi putusan ini terindikasi adanya kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Begitu juga dengan kepentingan politik terhadap hasil pemilu 2014 yang akan diputuskan oleh sembilan orang Hakim Konstitusi. Kepentingan politik inilah yang diduga akan dijalankan untuk melakukan permainan kotor dengan melakukan tekanan politik terhadap sembilan orang Hakim Konstitusi.

Berhasilkah upaya itu ? Bisa berhasil dan bisa juga tidak berhasil, Karena walaupun MK sudah punya senjata pamungkas untuk memutuskannya dengan merujuk putusan-putusan sebelumnya. Tapi ketika ada upaya pihak lain yang berusaha melakukan tekanan politik terhadap MK, Dikhawatirkan putusan-putusan sebelumnya bisa dianggap tidak sejalan dengan kondisi yang ada berdasarkan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Alhasil sudah bisa ditebak bahwa pemilu 2014 bisa dibuat seolah-olah Konstitusional atau Inkonstitusional. Apalagi praktek-praktek kotor seperti itu memang sering terjadi di negeri yang kita cintai ini.

Berita Lainnya :