Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Kota Depok Butuh Balai Latihan Kerja

Entah apa yang ada di hati nurani Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail ketika menyampaikan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) di Kota Depok belum dibutuhkan keberadaannya, alasan yang disampaikan oleh Nur Mahmudi bahwa BLK tidak perlu karena di Depok sudah banyak perguruan tinggi yang menyediakan latihan kerja, lebih jauh Nur Mahmudi mengatakan BLK hanya menghabiskan biaya besar, dari pada menghabiskan biaya besar lebih baik mengadakan pelatihan di perguruan tinggi terdekat.

Miris sekali mendengar penyampaian seorang kepala daerah yang begitu mudahnya mengatakan bahwa BLK belum diperlukan dan menghabiskan biaya yang sangat besar, Pernyataan ini disampaikan oleh beliau tiga tahun yang lalu. Benarkah pernyataannya itu ? Karena faktanya sampai saat ini, pernyataan orang nomor satu di Kota Depok itu ternyata tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada. Sudahkah perguruan tinggi yang dimaksud itu melakukan pelatihan kerja bagi warga Kota Depok ?

Justru saat ini ironisnya salah satu pejabat di Dinas Tenaga Kerja Kota Depok menyampaikan bahwa sumber daya manusia yang kualifikasinya rendah menjadi penyebab pengangguran di Kota Depok meningkat sangat tajam. Coba kita lihat perkembangan jumlah pengangguran tiga tahun yang lalu dan saat ini. Menurut data BPS Kota Depok sebanyak 86.387 jumlah masyarakat menganggur, dan 10.609 jumlah pencari kerja pada tahun 2013, sedangkan Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Depok pada tahun 2010, peta ketenagakerjaan di Kota Depok, jumlah pengangguran sebanyak 73.874 orang, terdiri dari 35.629 laki-laki dan 38.425 perempuan.

Menjadi sebuah pertanyaan, ketika Walikota Depok tiga tahun yang lalu menyampaikan bahwa Balai Latihan Kerja atau BLK belum dibutuhkan. Saat itu jumlah pengangguran di Kota Depok sebanyak 73.874 orang, tiga tahun kemudian, apakah ada perubahan yang berarti. Kalau faktanya pengangguran di Kota Depok meningkat menjadi 86.387 orang, faktor penyebabnya yakni jumlah sumber daya manusia yang kualifikasinya rendah menjadi penyebab pengangguran di Kota Depok meningkat sangat tajam. Lucu memang disatu sisi Walikota Depok menyampaikan bahwa Balai Latihan Kerja belum diperlukan, tapi disisi yang lain justru salah satu pejabat di Kota Depok menyampaikan bahwa penyebab meningkatnya pengangguran karena kurangnya sumber daya manusia yang kualifikasinya rendah.

Bicara soal mengatasi pengangguran, sebenarnya sebuah Kota sangat ideal bila mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK) untuk warganya. Karena salah satu fungsi dari BLK adalah memberikan keterampilan atau yang ingin mendalami keahliannya dibidangnya masing-masing. Secara umum keberadaan BLK adalah membuka beberapa bidang kejuruan seperti : Kejuruan Teknik Sepeda Motor, Kejuruan Teknisi Komputer, Kejuruan Operator Komputer, , Kejuruan Tata Busana, Kejuruan Teknik Pendingin, Kejuruan Tata Graha, Kejuruan Tata Boga dan lain sebagainya. Bahkan keberadaan BLK juga bisa memfasilitasi untuk keahlian dalam bidang bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Jepang dan Korea Selatan.

Semua bidang kejuruan ini menjadi faktor yang tentunya sangat dicari oleh para calon pekerja. Apalagi pendidikan di BLK juga tak menuntut siswanya untuk menjadi pekerja karena dengan keahlian yang mereka punya, siswa bisa saja membuka usaha hingga bisa membuka juga lapangan pekerjaan, jadi intinya keberadaan BLK ini bisa menjadi motor penggerak dalam mengurangi angka pengangguran.

Apakah hal ini tidak disadari oleh Walikota Depok, apalagi biaya keberadaan BLK yang sangat besar menjadi alasan utama, mengapa BLK di Kota Depok belum atau tidak akan dibutuhkan keberadaannya. Kondisi ini juga tidak berbanding lurus dengan realita yang ada, kalau faktanya kebutuhan BLK tidak dapat dilaksanakan karena membutuhkan biaya yang sangat besar tetapi disisi lain justru penyerapan anggaran tidak terpakai di Kota Depok juga mengalami peningkatan yang sangat besar setiap tahunnya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ratusan milyar dana program pembangunan di Kota Depok setiap tahun selalu harus kembali ke kas daerah karena Pemerintah Kota Depok tidak mampu mengelola anggaran. Program pembangunan di Kota Depok banyak yang tersendat akibat anggaran tidak terserap secara maksimal sehingga harus dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk sisa lebih penggunaann anggaran (silpa). Artinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak mampu merealisasikan pembangunan dan menyerap anggaran yang telah ditetapkan.

Peningkatan Silpa di Kota Depok ini bukanlah satu prestasi yang patut dibanggakan, karena tingginya Silpa membuktikan bahwa penyerapan anggaran di Kota Depok sangat rendah. Indiikator ini juga membuktikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok ternyata tidak sehat, Tingginya Silpa ini juga menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Kota Depok tidak optimal, Sehingga berdampak pada macetnya program pembangunan yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat.

Masih banyak kepentingan masyarakat yang belum tersentuh oleh Pemerintah Kota Depok, Sebagai gambaran bahwa tingginya besaran Silpa di Kota Depok tentunya mendorong peningkatan dana idle (nganggur) di perbankan. Seharusnya daripada menempatkan dana di bank, alangkah lebih efektifnya bila dana nganggur tersebut digunakan untuk percepatan pembangunan bagi kepentingan masyarakat, misalkan untuk pembangunan keberadaan Balai Latihan Kerja yang kebutuhan dan fungsinya sangat bermanfaat besar bagi masyarakat.

Berita Lainnya :