Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Mengungkap Tabir Gelap di Gedung Mahkamah Konstitusi

Komisi Pemberantasan Korupsi membuat kejutan baru lagi yakni menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bersama beberapa orang lainnya, yakni Chairunnisa Anggota DPR dari Partai Golkar, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan seorang pengusaha berinisial DH serta teman Bupati Hambit Binti. Penangkapan ini terjadi pada rabu malam tanggal 2 Oktober 2013

Mereka berlima tertangkap tangan oleh KPK ketika sedang melakukan transaksi suap terkait dengan sengketa pemilukada di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, Penangkapan ini dilakukan di dua tempat. Penangkapn Pertama dilakukan dirumah dinas Akil Mochtar di Komplek Menteri Widhya Chandra sedangkan penangkapan kedua dilakukan di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Dalam aksi tangkap tangan itu, KPK menyita sejumlah uang kurang lebih 2-3 milyar rupiah, Uang itu diduga merupakan uang suap menyangkut kasus sengketa Pemilukada di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.

Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi tentunya menjadi guncangan yang luar biasa bagi penegakan hukum di negeri kita. Guncangan ini bagaikan gempa bumi terbesar dalam carut marutnya sistem hukum di Indonesia. Lihat saja, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang mempunyai kekuasaan besar ternyata Ketuanya sendiri justru tertangkap tangan oleh KPK. Kepada siapa lagi rakyat harus mengadu bila lembaga hukum tertinggi ini justru terlibat dalam kasus suap.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum yang mempunyai kekuasaan sangat besar, Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 C, ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berikutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Terkait dengan pemilihan umum khususnya pada sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi juga mempunya kekuasaan untuk memutuskan sengketa pemilukada dan putusannya bersipat final dan mengikat.

Putusan yang bersipat final dan mengikat inilah yang akhirnya menjadi bencana bagi lembaga hukum Mahkamah Konstitusi. Apakah hanya kasus suap sengketa Pemilukada Gunung Mas yang mengakibatkan Akil Mochtar Ketua MK menjadi pesakitan. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilukada bersipat final dan mengikat. Hingga membuka peluang adanya pintu masuk terjadinya praktek kongkalikong antara pihak yang punya kepentingan untuk menyelesaikan sengketa pemilukada dengan melakukan praktek kotor penyuapan.

Apakah beberapa kasus sengketa pemilukada lainnya yang ditangani oleh Akil Mochtar, ada kecenderungan yang sama terjadinya praktek suap ? Semuanya kita serahkan saja pada KPK untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya.

Kita tunggu saja kejutan baru dari gedung KPK, apakah akan ada penyitaaan harta benda tersangka Akil Mochtar yang akan disita KPK. Kejutan ini bisa saja terjadi, Apalagi KPK pernah menyita harta benda milik Luthfi Hasan Isaaq Mantan Presiden PKS dan Ahmad Fathanah dalam kasus suap impor renyah daging berjanggut di Kementerian Pertanian. Akibat penyitaan ini kedua orang itu mendapat bonus dari KPK dengan mendapat tambahan pasal pencucian uang.

Lalu beranikah KPK menerapkan hal ini pada Akil Mochtar Ketua Mahkamah Konstitusi yang kini sudah jadi pesakitan, waktulah yang akan membuktikan. Hingga tabir gelap yang dulu hinggap di gedung Mahkamah Konstitusi lambat laun mulai terungkap.

Akil Mochtar hanyalah seorang manusia biasa, Walaupun beliau mempunyai jabatan yang luar biasa sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tetapi sebenarnya Akil Mochtar belum pantas untuk menduduki jabatan itu. Karena sebenarnya Akil Mochtar itu belum Akil Baligh dalam soal hukum he he he.

Berita Lainnya :