Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Wanita Hamil Wajib Punya Kartu Jampersal

Progam pembangunan di Kota Depok banyak tersendat akibat anggaran yang tidak terserap secara maksimal sehingga harus dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Artinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak mampu merealisasikan pembangunan dan menyerap anggaran yang telah ditetapkan.

Anggaran tidak terserap sepertinya menjadi ciri khas kebijakan Pemerintah Kota Depok dibawah pimpinan Nur Mahmudi Ismail. Lihat saja Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kota Depok juga ikut-ikutan tidak terserap padahal program jampersal ini sangat baik untuk wanita hamil yang mempunyai hambatan persalinan dari sisi finansial. Sangat disayangkan program yang bagus ini, ternyata tidak bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kota Depok, hal ini terlihat dari dana Jampersal yang diberikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke Kota Depok pada tahun 2012 sebesar 3.3 Milyar Rupiah, Dari jumlah tersebut ternyata yang baru terserap hanya 539 Juta Rupiah.

Program Jaminan Persalinan adalah program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Program Jampersal ini dipergunakan untuk menghilangkan hambatan finasial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Semua biaya persalinan itu ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jampersal. Sehingga Program Jampersal ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Minimnya serapan dana jaminan persalinan di Kota Depok tentunya patut dipertanyakan, apakah karena tidak adanya sosialisasi pada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu adanya Program Jampersal, lihat saja, untuk saat ini dari 210 Bidan Praktik Swasta (BPS) ternyata hanya 144 BPS atau 68.57 persen BPS yang baru kerjasama Jampersal sedangkan dari 144 BPS tersebut hanya 64 atau 44.4 persen saja yang melakukan klaim begitu juga dari tujuh rumah bersalin yang telah bekerjasama dengan Jampersal ternyata hanya tiga yang melakukan klaim, Fakta ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Depok kurang serius menjalankan program yang sebenarnya sangat baik bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai persalinan.

Karena kurangnya sosialisasi, banyak masyarakat yang tidak tahu adanya program bagus ini, padahal persyaratan untuk mendapatkan Program Jampersal sebenarnya sangat mudah, Masyarakat tinggal mendatangi dan mendaftar di puskemas, bidan atau fasilitas kesehatan lain yang menjadi mitra Jampersal. Program ini tidak membatasi jaminan persalinan sampai anak ke sekian, karena filosofi program ini adalah untuk menyelamatkan ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi baru lahir dari komplikasi dan risiko kematian.

Bagi wanita hamil yang mempunyai hambatan persalinan dari sisi finansial, wajib memiliki kartu Jampersal, Manfaat kartu ini sangat besar karena didalamnya terdapat jaminan persalinan yang termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Semua biaya persalinan itu ditanggung oleh Pemerintah. Sejatinya, Program Jampersal ini terbuka bagi seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi-bayi baru lahir tanpa memandang strata sosialnya, sepanjang yang bersangkutan belum memiliki jaminan persalinan. Berbeda dengan program Jamkesmas yang pesertanya ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan kriteria miskin.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan jaminan pembiayaan persalinan, Syaratnya pun mudah. Cukup menunjukkan identitas diri dan membuat pernyataan tidak mempunyai jaminan atau asuransi persalinan, berikut ini persyaratannya : 

1. Foto KTP yang masih berlaku 
2. Surat rujukan asli dari puskesmas atau surat asli rujukan dari bidan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Bidan Jampersal) 
3. Bila tidak ada KTP, lampirkan surat domisili dari RT dan RW 
4. Untuk kasus darurat (emergency) dapat langsung berobat ke RSUD tanpa surat rujukan 
5. Segera melapor ke pengelola Jampersal RSUD 2 x 24 jam, terhitung saat pasien dirawat.

Sangat mudah memang untuk mendapatkan jaminan persalinan, kemudahan inilah yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Jangan sampai hak masyarakat untuk mendapatkan kartu jampersal ini terabaikan atau tercampakan akibat ketidakseriusan Pemerintah Kota Depok dalam mensukseskan program bagus ini.

Berikut ini sebait lagu tentang penantian kelahiran : “Tak tahan ku melihat dia yang dicekam penderitaan, Isteriku sukar melahirkan, Tangisnya sungguh memilukan. Dia mengaduh kesakitan, dengan jeritan yang tertahan-tahan, Dia mengeluh putus asa, Tak tahan lagi menahan sakitnya”.

Berita Lainnya :