Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Praktek Politik Uang Caleg Sukmajaya Kota Depok

Praktek kotor politik uang memang tak pernah lepas dari pesta demokrasi lima tahunan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, Politik uang terjadi pada hampir semua tahapan pemilu dan pemilukada, baik prakampanye, masa kampanye, minggu tenang, dan pada hari pencoblosan atau sering disebut serangan fajar.

Modus dan praktek kotor politik uang itu, umumnya yang paling rawan dan sering terjadi justru pada masyarakat miskin, secara ekonomi dan pendidikan  masyarakat miskin memang terbelakang sehingga lebih cenderung bersikap pragmatis atau sering disebut sebagai pemilih irasional. Sedangkan bagi pemilih rasional, praktek kotor politik uang tidak terlalu merisaukan. Hal ini karena pemilih rasional lebih paham dan terdidik dalam menentukan siapa yang dianggap layak menjadi wakil mereka.

Bila kita kaji lebih mendalam, ternyata dampak praktek kotor politik uang sebenarnya sangat merugikan masyarakat itu sendiri, karena tanpa disadari bahwa praktek kotor politik uang ini ternyata menjadi pintu masuk terjadinya praktek yang lebih kotor yakni memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk meraih keuntungan yang lebih besar dengan cara-cara kotor demi untuk meraup kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Mengapa masyarakat merasa dirugikan dengan perilaku kotor politik uang, karena praktek kotor politik uang di ibaratkan seperti mendapatkan uang instan seratus ribu rupiah atau lima puluh ribu rupiah tetapi kita akan menderita selama lima tahun kedepan, bahasa kasarnya para pelaku praktek kotor politik uang, sudah berhitung secara matematis bahwa apa yang dikeluarkan selama melakukan praktek kotor politik uang, tentunya akan diusahakan agar uang yang sudah dikeluarkan itu bisa balik modal kembali yakni dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan tidak wajar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketika yang bersangkutan terpilih sebagai anggota legislatif maupun sebagai kepala daerah

Akibat selanjutnya sudah bisa ditebak, kepercayaan yang diberikan masyarakat sudah tentu akan disalahgunakan, Padahal tugas yang seharusnya di jalankan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat ternyata berbalik seratus delapan puluh derajat, para pemegang amanah ini dengan semaunya akan melakukan pesta pora diatas penderitaan rakyat. Ketika ditanya ? Dengan enteng mereka akan menjawab, toh transaksional politik uang sudah mereka lakukan pada masyarakat saat pemilu maupun pemilukada, sekarang tinggal waktunya saya menikmati kekuasaan untuk balik modal plus keuntungan pribadi lainya dan kepentingan kelompoknya.

Saat ini dalam hitungan bulan lagi pesta demokrasi lima tahunan pemilihan umum 2014 akan segera dimulai, bila tidak ada hambatan berarti tepat tanggal 9 April 2014 seluruh rakyat Indonesia akan berbondong-bondong mempergunakan hak pilihnya untuk memilih calon wakil rakyat atau calon legislatif berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing.

Dalam konteks Kota Depok, terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok terdapat jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak 554 orang yang tersebar di enam daerah pemilihan (Dapil). Para bakal calon itu berasal dari 12 partai politik peserta pemilihan umum 2014. Peta daerah pemilihan di Kota Depok terbagi dalam 6 Dapil yang meliputi Dapil Cimanggis, Dapil Sukmajaya, Dapil Pancoran Mas, Dapil Beji, Limo dan Cinere, Dapil Sawangan, Bojong Sari dan Cipayung, Dapil Cilodong dan Tapos.

Diantara enam dapil di Kota Depok, ternyata ada satu dapil yang membuat resah para calon wakil rakyat (cawara) atau calon legislatif (caleg) pada pemilu 2014. Dapil yang dimaksud adalah Dapil Sukmajaya Kota Depok. Mengapa Dapil Sukmajaya membuat resah para caleg sukmajaya atau calon wakil rakyat (cawara) dari daerah pemilihan Kecamatan Sukmajaya, hal ini karena masyarakat sukmajaya lebih banyak bermukim di daerah perumahan, baik perumahan kelas atas maupun kelas menengah sehingga berdasarkan kondisi ini tentunya masyarakat sukmajaya mempunyai karakteristik tersendiri dan cenderung bersikap sebagai pemilih rasional. Info lengkapnya bisa dilihat disini : Masyarakat Menengah Kota Depok 

Bagi para oknum Caleg Sukmajaya yang ingin melakukan praktek kotor politik uang, tentunya mereka akan berpikir seribu kali, karena modus dan segala bentuk praktek kotor politik uang itu tentunya tidak akan berpengaruh bagi masyarakat Kecamatan Sukmajaya, Karena umumnya masyarakat Kecamatan Sukmajaya terkategori sebagai pemilih rasional, mereka lebih paham dan terdidik dalam menentukan siapa yang dianggap layak menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Sukmajaya.

Berita Lainnya : 
* Membangun Motivasi Calon Wakil Rakyat
* Calon Wakil Rakyat Bukan Calon Legislatif
* Caleg Sukmajaya Kota Depok Pilihan Google
* Analisa Politik Peta Pemilu 2014 di Kota Depok
* Oknum Anggota DPRD Kota Depok Keterlaluan
Partai Politik Paling Layak Dipilih di Pemilu 2014