Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Cerita Sedih Seribu Kapal Presiden SBY

Negara Repubilik Indonesia boleh berbangga hati, Negeri yang indah bagaikan zamrud di khatulistiwa ini memang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, baik yang ada di daratan maupun di lautan. Apalagi Indonesia adalah negeri yang maha luas serta mempunyai ribuan pulau besar dan kecil yang terbentang dari sabang sampai merauke dan dari timor sampai ke talaud.

Negeri dengan ribuan pulau ini tentunya mempunyai potensi kekayaan laut yang sangat luar biasa, namun kekayaan laut yang luar biasa ini sangat kontras dengan kehidupan para nelayan Indonesia, Lihat saja nasib nelayan Indonesia seperti tikus mati di lumbung padi, Nasib mereka sungguh tragis, mereka tergilas oleh kapal-kapal asing yang merampok hasil kelautan Indonesia.

Kapal-kapal asing itu seakan telah menjadi momok yang menakutkan bagi nelayan Indonesia dan mereka tidak berdaya upaya untuk melawannya. Harap maklum, kapal nelayan Indonesia yang bobotnya paling banter hanya 6-8 GT tentunya kalah bersaing dengan kapal-kapal asing yang bobotnya rata-rata diatas 10 GT bahkan ada yang mencapai 1.000 GT.

Melihat kenyataan ini, tentunya kita hanya bisa mengelus dada, banyak cerita sedih tentang nasib para nelayan Indonesia, mungkin kita masih ingat cerita sedih puluhan nelayan dari Nusa Tenggara Timur yang ditangkap angkatan laut Australia gara-gara menangkap ikan di perbatasan Indonesia-Australia.

Alasan penangkapannya, para nelayan melanggar perbatasan antar negara. Parahnya, dengan kejam dan tanpa perikemanusiaan, Semua kapal nelayan Indonesia itu di bakar dan ditenggelamkan. Biadabnya lagi, ketika para nelayan menangis sedih kapal mereka dibakar dan ditenggelamkan, para tentara angkatan laut Australia justru menertawakan tangisan para nelayan Indonesia dengan terbahak-bahak.

Mendengar cerita sedih para nelayan Indonesia itu, tentunya membuat kita larut juga dalam kesedihan, rasa sedih, geram dan jengkel menjadi satu. Di satu sisi kita mempunyai wilayah kelautan yang sangat luas tetapi disisi yang lain justru nelayan kita tergilas oleh kapal-kapal asing yang seenak udelnya merampok kekayaan laut Indonesia, ironisnya justru ketika nelayan Indonesia sedang mencari ikan di perbatasan wliayah Indonesia dan Australia, para nelayan Indonesia itu harus bernasib malang menjadi bahan tertawaan di negeri orang tanpa Pemerintah Indonesia mampu melakukan tindakan untuk melindungi nelayan kita ? Miskinkah potensi kelautan Indonesia dengan beribu-ribu ikan berkualitas yang ada, hingga para nelayan itu harus bersusah payah mencari ikan di daerah perbatasan.

Cerita sedih itu seakan mewakili seluruh nasib para nelayan kita yang tidak mampu lagi bersaing dengan kapal-kapal asing yang masih tetap berkeliaran merampok potensi kelautan Indonesia yang memang sangat luar biasa banyaknya.

Berangkat dari peristiwa itu, Pemerintahan Indonesia akhirnya mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan program bantuan 1.000 (seribu) kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT), Program ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Program yang beken dengan nama Inka Mina itu menyedot dana APBN sebanyak 1,5 trilyun rupiah. Program ini rencananya terealisasi seluruhnya pada tahun 2014. Untuk setiap kapal, negara menganggarkan dana Rp 1,5 milyar. Uang sebesar itu digunakan untuk pembangunan kapal, kelengkapan alat tangkap, serta modal awal bagi kelompok nelayan untuk membeli bahan bakar minyak, dan perbekalan melaut.

Program ini tentunya disambut dengan antusias oleh para nelayan Indonesia, Para nelayan ini berharap, bantuan kapal ini setidaknya dapat mereka pergunakan untuk mencari ikan di laut, terutama menghadapi persaingan dengan kapal-kapal asing yang masih tetap berkeliaran merampok potensi kelautan Indonesia.

Namun sangat disayangkan program bantuan seribu kapal ini ternyata banyak menimbulkan masalah terutama terkait dengan kualitas dari kapal tersebut, Walaupun secara fisik penangkap ikan berbobot 30 gross ton (GT) itu tampak cantik dan kokoh, namun ternyata kapal itu tidak seperti yang diharapkan. Bahannya dari kayu sembarang saja seperti kayu cempedak

Akibatnya, ketika kapal tersebut baru sebulan beroperasi, kondisi kapal itu langsung porak-poranda. Misalkan tiang kayu penyangga katrol jaring penangkap ikan patah saat dipakai mengangkat ikan. Belum lagi kualitas jaring yang dipakai sangat payah sehingga baru sekali dipakai sudah rusak di sana-sini. Sehingga harus tambal sulam tiap jaring usai digunakan supaya ikan tidak lari saat dijaring.

Melihat kenyataan ini para nelayan penerima bantuan kapal dari presiden merasa jengkel bin kesel, mereka mengeluhkan kualitas kapal tidak seperti yang diharapkan, apalagi untuk setiap kapal, negara menganggarkan dana sebesar Rp 1,5 milyar, dana sebesar itu ternyata tidak sebanding dengan kualitas kapal yang diperkirakan hanya berharga dikisaran 300 juta rupiah per-unit. Karena kualitas kapalnya tidak memungkinkan untuk melaut, Kini kapal itu masih bersandar di dermaga dan hanya dipakai untuk tempat duduk-duduk dan memancing saja.

Niat baik Pemerintah Indonesia yang mengalokasikan anggaran bagi program bantuan 1.000 kapal bagi para nelayan, tentunya program ini patut di apresiasi dengan baik, namun sangat disayangkan program ini dibuat tanpa perencanaan yang matang dan cenderung berbau mark up, apalagi harga kapal per-unit yang diperkirakan hanya 300 juta rupiah itu ternyata kualitasnya jauh dari harapan, padahal alokasi yang disediakan untuk setiap kapal, negara menganggarkan dana sebesar 1,5 milyar rupiah. Uang sebesar itu digunakan untuk pembangunan kapal, kelengkapan alat tangkap, serta modal awal bagi kelompok nelayan untuk membeli bahan bakar minyak, dan perbekalan melaut.

Perencanaan yang tidak matang dan berbau mark up ini sama dengan apa yang pernah disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas yang mengatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sektor yang paling banyak terjadinya Korupsi. Maka bila kita kaji lebih jauh banyaknya Kasus Korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa ternyata 80 % dari kasus tersebut adalah masalah lemahnya Perencanaan atau Perencanaan yang tidak benar. Kasus Perencanaan yang tidak benar salah satunya adalah berkaitan dengan Mark Up Anggaran dan ini adalah contoh yang paling konkret dari lemahnya perencanaan, hal ini disebabkan rencana kebutuhan dan harga tidak di lakukan dengan baik apalagi bila berkaitan dengan kasus penyedia yang sudah diatur

Buruknya kualitas kapal bantuan Presiden itu tak lepas dari lemahnya perencanaan atau perencanaan yang tidak benar, hingga ada indikasi dalam proses pembuatan kapal-kapal itu, adanya dugaan mark up, Apalagi dalam proyek ini terindikasi juga adanya pemborosan dan aroma korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), misalkan kapal untuk provinsi tertentu justru dibuat di provinsi lain.

Begitu juga dalam proyek ini ada indikasi tercium bau tidak sedap, karena adanya aroma persekongkolan tender dalam proyek ini, hal ini terlihat ketika salah satu pemenang tender yang berdomisili di Jakarta adalah perusahaan yang bertempat tinggal di ujung jalan buntu di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilewati oleh satu unit mobil, aneh memang sebuah perusahaan yang tidak bonafid ini ternyata mampu mendapatkan sebuah proyek dengan nilai milyaran rupiah.

Alih-alih bantuan Presiden SBY ini untuk kesejahteraan para nelayan Indonesia, namun kesejahteraan itu justru didapat dan hanya dinikmati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bantuan 1.000 kapal bagi para nelayan Indonesia. Maka semakin memilukanlah cerita sedih nelayan Indonesia.

Berita lainnya :
* Humor Hati Nurani
Pidato Pertama SBY Membuat Ribuan Orang Menangis
Donatur Seminar Termahal di Indonesia jadi Tersangka
Akibat Korupsi Pengadaan barang 431 Orang Tewas
Korupsi PKS Jadi Berita Heboh di China dan Mesir
17 Milyar Jatah Preman Ketua Majelis Syuro PKS
Kisah Nyata Tukang Service Sofa Jadi Presiden
Mantan Hulubalang Istana Merampok Hambalang