Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Masyarakat Menengah Kota Depok Harus Peduli

Setelah menjadi Daerah Otonom terpisah dengan Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 1999, karena itu sejak pisah dengan induk semangnya, dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini Kota Depok mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di sektor Perdagangan, Industri, Pendidikan, Pariwisata dan Perhotelan.

Apalagi Kota Depok adalah pintu gerbang Propinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Ibu kota DKI Jakarta. banyak penduduk pendatang yang menilai bahwa Kota Depok menjanjikan harapan hidup yang lebih baik, terlebih lagi dari aspek posisi geografis yang dekat dengan pintu gerbang Ibu Kota Negara dan menyebabkan semakin banyaknya migrasi penduduk ke Kota Depok.

Bak jamur di musim hujan, saat ini begitu banyak tempat pemukiman-baru bermunculan di kota Depok, terutama pembangunan pemukiman untuk kalangan menengah, sehingga lambat laun keberadaan kalangan menengah ini semakin hari semakin bertambah di Kota Depok, berdasarkan hitungan jumlah penduduk, prosentase kalangan menengah yang tinggal di Kota Depok memang cukup tinggi, hingga kata-kata Depok sering diplesetkan menjadi Daerah Elit Pengungsian Orang Kota.

Banyaknya masyarakat kelas menengah yang tinggal di Kota Depok, sudahkah mereka peduli dengan Kota tempat tinggalnya ini, karena faktanya masyarakat kalangan menengah ini umumnya justru mencari nafkah atau beraktifitas di Jakarta. Apakah mereka tahu, bahwa kota tempat tinggalnya ini menduduki tempat teratas sebagai Kota dengan pelayanan publik terburuk se Indonesia selama dua tahun berturut-turut ? Apakah mereka juga tahu bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Kota Depok menduduki tempat terendah di Indonesia dan apakah mereka juga tahu bahwa banyak penduduk di Kota Depok yang masih kesulitan menikmati layanan kesehatan dan pendidikan serta masih banyaknya kondisi infrastruktur yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah Kota Depok.

Semua yang terjadi di Kota Depok ini bukan tanpa sebab, predikat sebagai Kota dengan pelayanan publik terburuk se Indonesia selama dua tahun berturut-turut, kondisi ini tentunya ada pangkal penyebabnya, semua terjadi karena kebijakan pemerintah Kota Depok yang tidak tegas dalam menjalankan reformasi birokrasi di pemerintahan Kota Depok, apalagi mutasi birokrat yang dijalankan selama ini cenderung berorientasi pada kepentingan penguasa dan kelompoknya saja tanpa mempertimbangkan penilaian yang dilakukan oleh badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat), sehingga sistem mutasi yang amburadul ini tentunya berpengaruh sangat besar bagi kinerja para birokrat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Begitu juga dengan perencanaan tata ruang wilayah, padahal Kota depok sebagai daerah penyanggah ibukota Jakarta, seharusnya perencanaan tata ruang wilayah ini lebih berorientasi pada kawasan terbuka hijau, misalkan dengan merencanakan membangun taman Kota, dengan tujuan disamping berguna sebagai daerah resapan air, keberadaan taman kota ini setidaknya bisa menjadi tempat rekreasi lokal bagi keluarga.

Selanjutnya keberadaan sarana olahraga dan gelanggang remaja belum tersentuh sama sekali oleh pemerinta Kota Depok, padahal keberadaan sarana ini sangat positif bagi remaja-remaja Kota Depok untuk melakukan aktifitas yang berguna, sehingga dari aktifitas yang positif ini, remaja-remaja Kota Depok bisa terhindar dari praktek negatif penyalahgunaan narkoba, apalagi saat ini penyebaran penyalahgunaan narkoba di Kota Depok sungguh mengkhawatirkan.

Kondisi lainnya bisa dilihat dibawah ini :
1. Kota Depok Butuh Balai Latihan Kerja
2. Pesta Pora Oknum Ustad di Kota Depok
3. Kasus Narkoba di Kota Depok Masih Tinggi
4. Penderita HIV/Aids di Kota Depok Meningkat
5. APK Pendidikan Jawa Barat Terendah di Indonesia

Melihat kenyataan ini, apakah masyarakat menengah Kota Depok hanya bisa berdiam diri saja, tanpa mau peduli terhadap situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di Kota Depok. Sebenarnya masyarakat menengah Kota Depok mampu melakukan sesuatu untuk diri mereka dan masyarakat banyak. Partisipasi dan rasa peduli mereka dalam membangun Kota Depok sebenarnya sangat mudah, Kenapa dikatakan sangat mudah, karena selama ini masyarakat menengah tidak pernah peduli pada kegiatan pemilihan umum anggota legislatif.

Fakta membuktikan partisipasi kelas menengah dalam pemilu di Kota depok cenderung bersikap masa bodoh alias tidak mempergunakan hak pilihnya, padahal kalangan menengah ini bisa menjadi penyeimbang terhadap keberadaan pemilih pragmatis yang cenderung berorientasi pada materi saja. sehingga tanpa penyeimbang ini, setidaknya memudahkan bagi calon wakil rakyat yang lebih menonjolkan materi dan menghalalkan segala cara untuk mencari dukungan dari masyarakat.

Begitu mudahnya masyarakat terbuai dengan janji-janji manis disertai dengan pemberian ala kadarnya yang bernuansa penyuapan, begitu juga dengan dana bantuan sosial (bansos) yang sudah dialokasikan di APBD, padahal dana bansos itu memang sudah menjadi hak masyarakat namun sering dimanfaatkan untuk kepentingan salah satu kelompok saja.

Masih banyak praktek-praktek kotor yang dilakukan demi untuk meraih jabatan sebagai anggota legislatif, Wajar saja bila anggota DPRD yang terpilih nantinya tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat, dibenak mereka berpikir, toh transaksi yang mereka lakukan dengan rakyat sudah dilakukan, sehingga ketika mereka terpilih menjadi anggota DPRD, bukan kepentingan masyarakat yang diperjuangkan tetapi kepentingan balik modal yang justru dilakukan, Apalagi antara legislatif dan penguasa wilayah kondisinya sebelas dua belas. Karena tampilnya penguasa wilayah tak pernah lepas dari peran partai yang mempunyai keterwakilan dilembaga legislatif.

Mengapa masyarakat menengah ini bisa menjadi penyeimbang, mengingat selama tiga periode pemilu di era reformasi ini, partisipasi pemilih Kota Depok hanya berkisar pada angka 60 persen dari jumlah pemilih yang ada, 40 persen lebih didominasi oleh kalangan menengah yang tidak ikut memilih. Karena itu partisipasi mereka diharapkan bisa menjadi penyeimbang, karena masyarakat menengah lebih paham dan terdidik dalam menentukan siapa yang dianggap layak menjadi wakil mereka untuk menentukan kota depok yang lebih baik lagi, prosentase suara mereka juga sangat besar kuirang lebih hampir 40 persen, sehingga diharapkan prosentase yang besar ini setidaknya bisa menjadi penyeimbang.

Apalagi pemilihan umum 2014 sebentar lagi akan segera dimulai, Dalam konteks Kota Depok, terindikasi pada pemilu 2014, masih marak praktek suap yang akan menjadi senjata ampuh bagi calon wakil rakyat yang cenderung bersikap instan dan menghalalkan segala cara dengan melakukan praktek suap pada masyarakat pragmatis yang cenderung berorientasi pada materi saja, tanpa melihat kualitas dari calon wakil rakyat yang akan dipilihnya nanti. Kondisi selengkapnya bisa dilihat disini : Pemilu 2014 di Kota Depok Rawan Manipulasi

Apakah harapan itu tinggal harapan, walaupun faktanya pada setiap hajatan pemilu, banyak masyarakat kelas menengah yang langsung merencanakan liburan dan kegiatan lain, namun tidak satu pun yang berniat untuk berpartisipasi mengikuti pemilihan pada hari pencoblosan, terkadang pemikiran sederhana namun terkesan egois muncul dari jawaban mereka, Ngapain saya ikutan nyoblos, saya gak ngerti mau milih partai apa dan calon legislatif mana, yang penting pemilu tetap berjalan ? 

Alasan sederhana namun terkesan egois ini begitu mendominasi pemikiran masyarakat menengah, Menurut saya alasan gak tahu mau milih siapa, sangat tidak masuk akal padahal masyarakat menengah ini termasuk sosok terdidik, mapan secara ekonomi sehingga setidaknya bisa lebih mudah buat mereka untuk bisa mencari akses informasi baik melalui pemberitaan media massa maupun mencari informasi melalui internet tentang partai mana dan calon legislatif mana yang layak dipilih.

Sungguh Ironis ? Padahal kelas menengah inilah yang seharusnya peduli dengan masa depan Kota Depok. Sebab mereka punya kemampuan baik pemikiran terdidik serta sumber daya informasi untuk menimbang dan memutuskan partai dan calon legislatif mana yang terbaik ? Kita semua berharap mudah-mudahan pada pemilu 2014, mereka tidak kembali merencanakan untuk liburan dan pergi dengan kegiatan lain.

Apakah mereka peduli pada Kota Depok, apakah mereka ingin tetap Kota Depok seperti ini atau ingin ada perubahan yang sangat berarti bagi kemajuan Kota Depok yang lebih baik lagi, Semuanya kembali pada hak masyarakat menengah Kota Depok untuk memutuskannya.

Diam bukanlah jawaban untuk membuat perubahan, Kemenangan bukan jaminan dapat merubah keadaan, Tetapi hanya keyakinan, ketulusan dan kekuatan hati nurani rakyat yang dapat menghasilkan “Kemenangan Untuk Perubahan”

Berita lainnya :