Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Jokowi Akan Dilengserkan Seperti Aceng Fikri

Secara konstitusional ketentuan mengenai pemakzulan kepala daerah diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya, ada tiga hal yang menjadi dasar bagi pemakzulan kepala daerah yakni perbuatan kriminal, pengkhianatan dan perbuatan tercela. Dalam ketentuan itu juga diatur mekanisme dan tata cara pemberhentian kepala daerah, baik melalui peran DPRD maupun tindakan langsung yang dilakukan oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD.

Sesuai pasal 29 ayat 4 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang memutus pendapat DPRD atas pemberhentian kepala daerah yang diusulkan jika kepala daerah dinilai melanggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, putusan usul pemberhentian itu disampaikan kepada presiden dan memprosesnya paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usul itu.

Misalkan kasus pemakzulan yang terjadi terhadap Bupati Garut Aceng Fikri terkait dengan kasus pelanggaran etika, surat permohonan pemakzulan DPRD Kabupaten Garut akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, Surat permohonan itu terkait dengan hasil sidang paripurna DPRD Garut yang telah memutuskan bahwa Bupati Aceng Fikri melanggar etika, perundang-undangan dan sumpah jabatan akibat skandal nikah siri Aceng dengan Fany Oktora yang hanya berumur 4 hari karena dianggap sudah tidak perawan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan Permohonan DPRD Kabupaten Garut di antaranya karena dalam kasus perkawinan, posisi termohon dalam jabatan sebagai bupati tidak dapat dipisahkan atau dikotomi antara posisi pribadi di satu pihak dengan posisi jabatannya selaku Bupati Garut di lain pihak. Sebab dalam perkawinan, jabatan tersebut tetap melekat dalam diri pribadi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perilaku pejabat tetap harus dijaga sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Dengan dikabulkannya permohonan DPRD Garut oleh Mahkamah Agung, maka langkah berikutnya tinggal menunggu eksekusi dari DPRD Kabupaten Garut agar pemakzulan ini bisa segera dilaksanakan melalui sidang paripurna DPRD dan putusannya disampaikan kemendagri selanjutnya tinggal menunggu penetapan pemberhentian bupati yang akan dilakukan oleh presiden. Melalui penetapan ini maka berakhirlah sudah drama panjang kasus pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh Bupati Garut Aceng Fikri.

Keberhasilan DPRD Garut memakzulkan Bupati Aceng Fikri secara tidak langsung telah memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, ada intisari yang bisa diambil hikmahnya yakni terbukti bilamana kepala daerah telah melanggar kewajibannya selaku kepala daerah maka dimungkinkan bagi rakyat untuk melakukan gugatan mosi tidak percaya yang disampaikan melalui mekanisme lembaga perwakilan rakyat (DPRD).

Lalu bagaimana dengan tingkah laku DPRD Propinsi Jakarta yang ingin melengserkan Gubernur Jakarta Jokowi, Apakah DPRD Jakarta terinspirasi dengan keberhasilan DPRD Garut yang telah berhasil melengserkan Aceng Fikri. Padahal apa yang dilakukan terhadap Jokowi sangat berbeda dengan yang terjadi terhadap Aceng Fikri, terutama dasar hukum yang dipakai oleh DPRD Jakarta sangat lemah dan bersipat mengada-ada, DPRD Jakarta berharap, hak interpelasi ini bisa menjadi pintu masuk dalam proses pemakzulan, Padahal dibalik wacana penggulingan Gubernur Jakarta Jokowi melalui hak interpelasi ini, malah terkesan ada udang dibalik batu.

Kasus hak interpelasi DPRD Jakarta ini hampir sama dengan rencana pemakzulan DPRD Kota Surabaya terhadap Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Pemakzulan DPRD terhadap Walikota Surabaya, dengan alasan Walikota dinilai telah melanggar Peraturan Walikota No. 56 dan 57 tentang nilai sewa reklame. DPRD Surabaya akan menggunakan hak menyatakan pendapatnya untuk menentukan apakah sang walikota akan dinonaktifkan atau tidak yang selanjutnya akan diajukan ke Mahkmah Agung.

Namun Pemakzulan terhadap walikota Surabaya akhirnya gagal karena tidak cukup dasar dan tidak memenuhi kriteria persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ngototnya DPRD Kota Surabaya ingin melengserkan Tri Rismaharini iduga ada beberapa oknum anggota DPRD yang mempunyai kepentingan terkait dengan ijin reklame, karena diduga ada beberapa oknum DPRD Kota Surabaya mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang Advertising.

Kasus DPRD Kota Surabaya hampir sama dengan rencana DPRD Jakarta, diduga dibalik bernafsunya DPRD Jakarta ingin melengserkan Jokowi, karena diduga ada oknum-oknum DPRD merasa kehilangan pendapatan yang selama ini mereka dapat. Sehingga atas nama hak interpelasi, Anggota DPRD Jakarta akan mempergunakan hak tersebut terkait dengan masalah Kartu Jakarta Sehat dan Keberatan 16 Rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut terutama masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.

Hak interpelasi memang salah satu hak DPRD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Bila hak interpelasi ini berjalan dan pemerintah mampu memberikan penjelasan terkait dengan masalah yang dihadapinya, apakah hak interpelasi ini akan berujung dengan pemakzulan, terlalu dini kalau masalah Kartu Jakarta Sehat yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih bijak tanpa harus DPRD Jakarta bernafsu besar ingin melengserkan Jokowi tetapi dengan cara yang tidak masuk akal.

Sehingga patut dipertanyakan, apakah penggunaan hak interpelasi itu memiliki makna substansial dan berada dalam domain persoalan substansial, yaitu kebijakan yang sangat penting dan strategis yang benar-benar berdampak luas pada kehidupan masyarakat ? Kalau melihat Subtansi yang menjadi dasar alasan DPRD Jakarta menggunakan hak interpelasi, sepertinya sangat berat bagi DPRD Jakarta untuk melangkah kepintu selanjutnya yakni pemakzulan. Karena dibalik interpelasi DPRD Jakarta terhadap Jokowi, diduga lebih banyak bermuatan kepentingan pribadi dan bukan kepentingan masyarakat secara luas.

Alih-alih ingin melengserkan Jokowi seperti Aceng Fikri, justru sebaliknya, DPRD Jakarta yang akan digempur oleh masyarakat karena lebih peduli pada kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.

Seyogjanya DPRD Jakarta mesti menyadari bahwa masih banyak tugas penting yang harus dilakukan, bahkan amat penting, yang harus dikerjakan, terutama berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan memberikan pendidikan politik rakyat. Kalau bertujuan mengkritik kebijakan pemerintah, banyak cara lain yang seharusnya bisa digunakan, bukan dengan cara mempergunakan hak interpelasi secara berlebihan.

Dan sebagai mitra kerja pemerintah, masih banyak tugas lain yang sangat penting untuk dilakukan oleh DPRD, misalkan dengan kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, lebih khusus lagi, semua itu dilakukan atas nama kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Berita Lainnya :