Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Potret Buruk Penguasa dari PKS

Sosok Nur Mahmudi Ismail mantan presiden PKS pertama tentunya sudah tidak asing lagi dimata publik, apalagi beliau adalah mantan Menteri Kehutanan di era Presiden Gus Dur. Saat ini Nur Mahmudi Ismail menjabat sebagai Walikota Depok untuk kedua kalinya, lalu apa saja yang sudah dijalankan selama dua periode masa jabatannya memimpin Kota Depok.

Prestasi Kota Depok dua tahun berturut-turut sebagai Kota dengan pelayanan publik terburuk se Indonesia, tentunya membuat masyarakat Kota Depok sangat kecewa, malu dan menimbulkan tanda tanya, mengapa kota dengan ikon belimbingnya ini mendapat predikat yang sangat memalukan, apalagi seorang penguasa wilayah berasal dari partai yang selama ini mengusung jargon cerdas, bersih dan peduli.

Lalu apa artinya jargon omong kosong ini, kalau mengurus kota dengan penduduk yang heterogen ini, ternyata tidak mampu dijalankan oleh sang penguasa wilayah, padahal Walikota Depok sudah memasuki dua periode masa jabatannya. Bila kita tarik benang merah dari predikat pelayanan publik terburuk tentu ada beberapa faktor penyebabnya, terutama terkait dengan kebijakan Walikota Depok yang cenderung arogan dan egois.

Sebagai mantan menteri dan presiden pertama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nurmahmudi Ismail seharusnya cukup memahami tentang kebijakan apa yang harus dilakukan untuk membangun sebuah Kota yang mampu berdampak positif bagi masyarakatnya. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar ditambah sumber daya manusia yang potensial ternyata tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi tugas pemerintah adalah melayani bukan untuk dilayani, itu pedoman yang harus dipegang oleh seorang calon pemimpin di pemerintahan, tanpa kemauan untuk melayani masyarakat mustahil pemerintahan akan berjalan dengan baik dan mustahil kesejahteraan dan keadilan akan dirasakan oleh masyarakat.

Konyolnya mendekati dua tahun setengah masa jabatanya sebagai Walikota Depok, ternyata realisasi janji politiknya ketika kampanye tahun 2010 belum terlihat hasilnya, bagaimana ketika masa kampanye pemilukada tahun 2010, Nur Mahmudi Ismail telah menyampaikan delapan program unggulan yang digembar-gemborkan dalam kampanyenya.

Lalu apakah delapan program unggulan serta visi dan misinya itu sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat terutama terkait dengan janji kampanyenya. Sudahkah janji kampanye tersebut terealisir selama dua setengah tahun masa jabatannya ? kita ambil tiga contoh program yang dijanjikan tersebut, misalkan program menyediakan 100 beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi untuk siswa-siswi yang berprestasi, dan program memberi kredit tanpa bunga sebesar masing-masing Rp 5 juta untuk 5000 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta program Pemberdayaan ekonomi 3000 pemuda.

Apakah ketiga contoh program tersebut sudah dijalankan, karena sampai saat ini ketiga program itu belum nampak hasilnya, Faktanya bukan saja banyak janji kampanye yang belum terlihat hasilnya tetapi justru selama dua tahun berturut-turut Kota Depok malah mendapat prestasi sebagai Kota dengan pelayanan publik terburuk se Indonesia, hal ini berdasarkan survei indeks integritas sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Begitu juga dalam konteks Jawa Barat yang saat ini dipimpin oleh seorang Gubernur bernama Ahmad Heryawan yang juga satu kolega dengan Nur Mahmudi Ismail karena berangkat dari satu gerbang yang sama. Mereka berdua ini ibarat Guru dan Murid, lihat saja dalam setiap kegiatan terlihat Ahmad Heryawan selalu mencium tangan Nur Mahmudi Ismail, sebuah sikap penghormatan layaknya Murid pada Gurunya, Harap maklum karena keduanya berangkat dari gerbang yang sama sehingga hubungan senior dan yunior tetap tidak bisa dilupakan.

Dalam hal mengelola Pemerintahan, Ahmad Heryawan yang dipercaya sebagai Gubernur jawa barat ternyata hampir memiliki kemiripan yang sama dengan gaya kepemimpinan seniornya, bedanya kalau seniornya memimpin Kota Depok mendapat prestasi yang gemilang dengan predikat Kota Depok dua tahun berturut-turut sebagai Kota dengan pelayanan publik terburuk se Indonesia tetapi justru Ahmad Heryawan mendapat prestasi dengan puluhan penghargaan tingkat nasional.

Namun supaya kita tidak terbuai dengan puluhan penghargaan yang sudah diraih oleh Gubernur Jawa barat, baiknya kita juga harus melihat secara fakta apakah penghargaan ini secara riil sudah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat jawa barat, kalau faktanya Ketika Ahmad Heryawan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun 2011 di gedung DPRD Propinsi Jawa barat, ternyata dalam laporan tersebut Pemerintah Propinsi Jawa barat kembali gagal mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gubernur di nilai telah gagal merealisasikan target pemerintahanya dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD (KUA perubahan tahun 2011, IPM Jabar di targetkan mencapai 73,24-73,39 poin. Namun, pencapaiannya berdasarkan data Badan Pusat Statistik hanya 72,82 poin. Dalam LKPJ itu juga tertulis bahwa indikator pendidikan mencapai 82,55 poin (target 82,92-83,29) dan indikator kesehatan mencapai 72,34 (target 73,33-73,40). Saat ini berdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat berada di urutan ke 15 secara nasional maka dengan IPM rendah ini membuktikan bahwa tingkat kualitas pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat masih rendah.

Indek Pembangunan Manusia atau yang lebih dikenal dengan singkatan IPM adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan roda pembangunan di wilayahnya, dimana tujuan akhir dalam pembangunan suatu daerah adalah manusia, Karena suatu daerah akan dinilai maju atau berkembang apabila kebijakan ekonominya berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia dan dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati Pendidikan, Kesehatan, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Sehingga melalui IPM akhirnya dapat diketahui sampai sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai oleh suatu daerah.

Bukan hanya IPM saja yang rendah, Angka Partisipasi kasar (APK) pendidikan di jawa barat juga terendah, padahal selama ini orang selalu berpikir bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Wilayah Indonesia Timur sangat rendah, namun sekarang persepsi itu kini sudah berubah, ternyata sekarang ini Jawa Barat menduduki rangking terendah Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan bagi masyarakat untuk mengakses pada semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), sekolah menengah umum (SMU) sampai jenjang strata satu.

Faktor rendahnya APK Pendidikan di Jawa Barat ini tak lepas dari tingkat kemiskinan penduduk, bahkan, dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur, Wilayah Jawa Barat masih memiliki penduduk miskin lebih banyak yang tidak dapat mengakses pendidikan sehingga APK Pendidikan terendah di Indonesia saat ini justru adanya di Jawa Barat.

Indikasi ini membuktikan bahwa Pemerintahan Daerah Jawa Barat belum berpihak pada pembangunan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan yang belum nampak menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas.

Apa sih yang dimaksud dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan, Untuk sekedar diketahui bahwa definisi dari APK adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Karena semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Sehingga APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Mengapa Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Jawa Barat bisa begitu rendah, semua ini tak lepas dari kondisi kemiskinan penduduk yang masih menjadi problematika utama masyarakat di Jawa Barat, Sehingga dampak dari kemiskinan ini tentunya sangat berpengaruh besar bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan.

Masalah kemiskinan penduduk memang masih menjadi problematika utama di jawa barat, saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Triwulan II tahun 2012, persentase penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 10,09 persen atau setara 4,47 juta jiwa. Kondisi ini terjadi karena berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah juga masih sering tidak tepat sasaran sehingga bantuan yang seharusnya ditujukan pada orang miskin juga masih bocor pada orang kaya. Kebijakan Pemerintah Jawa Barat terlihat selama ini belum tepat sasaran, penerapan kebijakan kemiskinan melalui sentuhan langsung pada orang miskin ternyata tidak efektif.

Daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi dan sekaligus bermasalah dalam bidang pendidikan dengan indikator putus sekolah usia 13-15 tahun di antaranya, Kab, Cianjur, Kab.Bogor, Kab.Tasikmalaya, Kab.Indramayu, Kab.Garut, Kab.Kuningan, Kab.Bandung Barat, dan Kab. Majalengka. Dalam bidang kesehatan, sebaran wilayah Jabar yang tingkat kemiskinan tinggi sekaligus punya masalah dalam keluhan kesehatan di antaranya, Kab. Kuningan, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, dan Kab. Majalengka. Sementara wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi dan bermasalah dalam mendapat air minum layak di antaranya Kab.Tasikmalaya, Kab.Cianjur, Kab.Indramayu, Kab.Karawang, Kab.Cirebon.

Kemiskinan yang terjadi di jawa barat lebih banyak termasuk kemiskinan struktural karena ketidak adilan dalam struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya. Apalagi hampir sebagian besar penduduknya adalah petani, namun sektor pertanian kurang mendapat perhatian dari pemerintah, nasib yang sama juga terjadi pada penduduk yang mencari nafkah sebagai nelayan. Dan saat ini Jawa Barat menempati urutan kemiskinan tertinggi bagi masyarakat yang hidupnya menggantungkan pada perikanan.

Begitu juga dengan elektrifikasi di Jawa barat yang masih rendah yaitu 73 persen dan sisanya 27 persen wilayah belum teraliri listrik. Penduduk Jabar yang belum terelektrifikasi itu banyak terdapat di pelosok-pelosok, Misalnya Cianjur, Garut, Tasikmalaya, bahkan, ada beberapa penduduk di Kota Cimahi yang belum terelektrifikasi, dengan kondisi ini menjadikan Jawa barat menjadi provinsi yang tingkat elektrifikasinya paling rendah di antara provinsi lainnya.

Lebih mengkhawatirkan lagi dampak dari banyaknya persoalan yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat jawa barat ternyata sekarang ini Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah pengidap HIV/AIDS tertinggi. Data statistik menunjukkan setidaknya terdapat 14 ribu warga terinfeksi virus HIV dan 4 ribu individu terjangkit AIDS. Fenomena inilah yang sekarang terjadi di Jawa Barat dan saat ini jumlah penderita HIV/Aids di Jawa Barat menempati urutan tertinggi sebagai daerah yang paling banyak penduduknya tertular virus HIV/Aids.

Data tersebut baru yang diketahui, ibarat gunung es yang terlihat hanya di permukaannya saja dan yang dibawah permukaan telah mengakar kemana-mana, bagaikan bola salju terus menggelinding, semakin lama semakin membesar sehingga dampak dari penyebaran epidemi HIV/Aids yang meluas dan cenderung tidak terkendali di Jawa Barat, membuat lebih banyak ibu-ibu rumah tangga yang terinfeksi virus HIV daripada para pekerja Sex atau pengguna narkoba. Tercatat dalam dua tahun terakhir ini sudah ada 747 ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV padahal pada kelompok wanita pekerja seks jumlah yang tertular hanya 464 kasus. Belum lagi laporan terbaru dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bahwa antara periode Januari sampai dengan September 2012, ada 7308 kasus HIV baru dan 319 kasus AIDS baru di Jawa Barat.

Penyebaran Virus HIV yang sedemikian pesat bak meteor tentunya harus disikapi secara bijak oleh semua pihak, masalah Aids bukan masalah penderita saja tetapi ini adalah masalah kita bersama. apalagi hingga saat ini belum ada obat yang benar-benar dapat menyembuhkan penderita HIV/Aids. Belum lagi masalah diskriminasi terhadap penderita HIV/Aids atau Orang yang hidup dengan HIV (ODHA), Karena masih ada Rumah sakit yang menolak untuk menerima pengidap HIV/Aids dan juga banyaknya tenaga medis yang menghindar mengobati pasien tersebut.

Melihat beberapa fakta diatas, lalu apa artinya puluhan penghargaan yang sudah diraih oleh propinsi Jawa barat, hal ini tentunya membuktikan bahwa puluhan penghargaan itu ternyata tidak mampu mendongkrak peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diakui secara internasional karena sifatnya riil. Mengapa hal ini bisa terjadi, karena yang namanya penghargaan itu sifatnya hanya administratif yang bisa di peroleh, baik melalui prestasi maupun rekayasa, sedangkan IPM adalah riil kualitas dengan indikator yang jelas dan standarnya mendunia, sehingga wajar saja bila ada pertanyaan dari masyarakat yang peduli pada jawa barat sehingga mempertanyakan adanya kontradiksi, tidak berkorelasi antara prestasi dan sesuatu yang harusnya diraih secara signifikan seperti IPM tersebut hingga ada dugaan penghargaan itu diraih apakah murni berdasarkan prestasi atau rekayasa administrasi alias pembodohan pada publik.

Kondisi seperti inilah yang sekarang terjadi di Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok, Kondisi ini adalah bagian dari potret buruk penguasa yang berasal dari PKS. Sungguh ironis, dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar namun belum ada hasil yang bisa dirasakan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Lalu apa artinya jargon kosong, bersih, cerdas dan peduli kalau faktanya tidak mampu berbuat apa-apa bagi kesejahteraan rakyatnya.

Berita Lainnya :
Anis Matta Diduga Terlibat Pencucian Uang
* Pesta Pora Oknum Ustad di Kota Depok
* Korupsi PKS Diduga Bisa Mencapai Triliunan Rupiah
* Walikota Depok Terancam Pidana 5 Tahun
Benang Merah Kasus Suap Daging Impor dan Bank BJB
Bos PKS Dulu Telilit Hutang Kini Penguasa Lembang