Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Tabir Gelap Taubat Nasional PKS di Kota Depok

Sehari setelah Luthfi Hasan Isaaq Mantan Presiden PKS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka Anis Matta Presiden PKS yang baru terpilih langsung menyampaikan pidato pertamanya mengajak seluruh kader PKS untuk taubat nasional. Bila melihat arah taubat nasional ini tentunya bertujuan untuk memulai segala sesuatu dengan niat yang kuat untuk komitmen dengan nilai-nilai yang terhubung dengan Allah SWT.

Karena setiap manusia memang tak pernah lepas dari kesalahan dan untuk menghapus kesalahannya tentunya dengan cara bertaubat namun apakah setelah taubat akan melakukan kesalahan lagi, terus taubat lagi, salah lagi, terus taubat lagi dan seterusnya, dalam konteks politik alhasil taubat model seperti ini jelas merupakan upaya untuk sekedar memperbaiki citra sesaat saja dan ujung-ujungnya bila terus dilanggar akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap taubat semu ini.

Taubat yang baik adalah taubat nasuha yang berarti sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh yang dimaksud disini adalah tidak mengulang kesalahan yang sama, namun terkadang manusia ketika telah berbuat dosa, maka manusia langsung bertaubat akan tetapi keesokan harinya mereka melakukan kesalahan itu lagi dan lagi hingga tak terhitung jumlahnya.

Maka taubat yang seperti ini tidak masuk dalam kategori taubat nasuha. Tentunya bila seseorang mau bertaubat karena telah berbuat dosa, hendaknya taubat tersebut dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh bukan bertaubat lalu kemudian dengan mudahnya dia mengulangi lagi perbuatan maksiatnya. Inilah yang disebut dengan Taubat Nasuha artinya taubat yang sebenar-benarnya, murni dan tulus akibat perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh seorang manusia baik yang terkait dengan Allah SWT, seperti : tidak menjalankan perintah-perintah-Nya ataupun dosa yang terkait dengan manusia lainnya, seperti : mencuri harta bendanya dan lainnya, menuntutnya untuk melakukan taubat agar Allah SWT memberikan ampunan kepadanya dan manusia yang dizhalimi tersebut memberikan pemaafan kepadanya.

Berikut ini tata cara taubat nasuha :

pertama : Meninggalkan kemaksiatan yang dilakukannya.
Kedua : Menyesali perbuatannya.
Ketiga : Bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya.
Keempat : Jika terkait dengan hak-hak orang lain maka hendaklah ia mengembalikannya kepada yang memilikinya.

Lalu apa yang dimaksud dengan taubat nasional versi pernyataan presiden Partai Keadilan Sejahtera, apakah hanya sekedar taubat untuk pencitraan saja atau benar-benar taubat yang sesungguhnya yaitu melakukan taubat nasuha ?

Dalam konteks taubat nasional versi PKS, baiknya kita bedah dalam skala yang lebih kecil, katakan taubat yang dilakukan oleh para kader yang telah menjadi penguasa di suatu wilayah, misalkan Kota Depok yang Walikotanya bernama Nur Mahmudi Ismail yang berasal dari PKS, apalagi sosok Nur Mahmudi Ismail adalah mantan Presiden PKS pertama yang setidaknya bisa memberi contoh yang baik dalam rangka menjalankan instruksi dari pimpinan pusat Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa menjalankan taubat nasional.

Apakah Walikota Depok yang berasal dari PKS ini benar-benar menjalankan taubat nasional, catatan buruk prestasi Walikota Depok berikut ini tentunya bisa menjadi tolak ukur dari kesungguhan untuk melakukan perbaikan agar taubatnya benar-benar bisa dijalankan :

Pertama :
Kota Depok selama dua tahun berturut-turut telah mendapat predikat sebagai kota dengan pelayanan publik terburuk se Indonesia berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kondisi ini terjadi bukan tanpa sebab, ada indikasi terjadinya pelayanan publik terburuk ini karena Walikota Depok tidak mampu membuat kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat, cenderung hanya untuk kepentingan kelompoknya saja

Kedua :
Kebijakan pemutasian birokrat yang dibuat hanya berdasarkan suka atau tidak suka dan tidak berdasarkan mekanisme dan prosedur melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Lihat saja banyak terjadi eksodus birokrat yang pindah kedaerah lain atau pindah ke pusat, padahal birokrat yang pindah ini adalah sumber daya manusia yang handal, mereka umumnya kecewa melihat cara pemutasian yang asal comot saja tanpa mempertimbangkan prestasi dan kinerja para birokrat, sampai saat ini masih banyak birokrat yang baik dan punya prestasi tapi mereka tersingkirkan hanya gara-gara tidak sepaham, konyolnya yang dianggap sepaham justru mempunyai kinerja dan prestasi yang buruk tetapi malah dipertahankan.

Ketiga :
Janji kampanye Walikota Depok sampai saat ini belum terlihat hasilnya. Padahal usia jabatannya sebagai Walikota Depok sudah berjalan hampir dua tahun setengah. Dari delapan program unggulan yang dijanjikan waktu kampanye, baru satu program betonisasi yang berjalan itu pun belum optimal, selebihnya malah belum terlihat sama sekali dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kota Depok,

Keempat :
Hubungan yang tidak sehat antara Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dengan Wakil Walikota Depok Idris Abdul Somad seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Relawan Idris Abdul Somad (TRIAD) yang mengatakan bahwa Idris Abdul Somad sudah tidak di anggap lagi oleh Walikota Depok, hal ini berlangsung sejak pertama kali diangkat menjadi Wakil Walikota, Pak Idris tidak pernah dikasih kewenangan tugas yang jelas.

Indikasi ini membuktikan begitu egois dan arogannya Walikota Depok terhadap mitra sejawatnya yang seharusnya bisa bekerjasama dengan baik membangun Kota Depok. Bukan hanya Wakil Walikota Depok saja yang mendapat perlakuan seperti itu, Koalisi Kerakyatan sebagai Partai Pengusung juga mendapat perlakuan yang sama, padahal dalam MOU yang dibuat ketika memberikan dukungan sebagai partai pengusung, salah satu isi MOU tersebut berkaitan dengan akan dilibatkannya Koalisi Kerakyatan dalam hal memberi masukan terhadap program-program yang akan dijalankan, tetapi faktanya jangankan diajak berdiskusi masalah program, bersilaturahmi dengan Walikota saja sangat sulit dilaksanakan, lebih parah lagi, sekedar untuk mengucapkan selamat pada hari raya besar umat Islam saja tidak pernah dilakukan.

Sungguh ironis, bila ditingkat nasional mereka berteriak-teriak mengancam karena jatah menterinya akan dikurangi, tetapi justru ketika mereka menjadi penguasa di satu daerah, mereka malah meninggalkan mitra koalisinya tanpa jejak.

Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan terkait dengan beberapa catatan buruk yang telah dilakukan oleh Walikota Depok dalam menjalankan roda pembangunan di Kota Depok, empat poin ini setidaknya sudah bisa menjadi gambaran secara nyata tentang kondisi Kota Depok yang kebetulan dipimpin oleh Walikota yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera.

Mungkinkah perilaku pemimpin ini dan kebijakan partainya di Kota Depok bisa berubah sesuai dengan instruksi dari pimpinan pusat Partai Keadilan Sejahtera agar para kader PKS melakukan taubat Nasional. Waktulah nanti yang akan menjawab, seiring terdengarnya salah satu bait dari syair lagu iwan fals “tabir gelap yang dulu hinggap lambat laun mulai terungkap”

Berita Lainnya :