Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Luthfi Dan Rani Satu RT Tapi Tak Pernah Lapor

Publik saat ini memang lagi demam berita terkait kasus suap daging impor yang melibatkan mantan orang nomor satu di Partai Keadilan Sejehtera (PKS), Luthfi Hasan Isaaq yang tercatat sebagai anggota Komisi I DPR RI telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bahkan langsung ditangkap segera, setelah KPK menyergap orang kepercayaan Luthfi, Achmad Fathanah dan Maharani Suciyono alias Rani di Hotel Le Meridian, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013) malam.

Luthfi dan Fathanah dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sang pemberi suap, direktur PT Indoguna Utama (IU), Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi juga dijebloskan dalam tahanan. Sedangkan Rani, panggilan akrab Maharani, dipulangkan setelah diinterogasi KPK. Di tas mahasiswi cantik itu ditemukan uang Rp 10 juta yang diduga bagian barang bukti suap Rp 1 miliar yang dibawa Fathanah.

Hubungan Rani dan Fathanah memang masih menyisakan teka-teki walaupun rani sudah mengklarifikasi hubungannya dengan fathanah tetapi publik masih belum yakin dengan pernyataannya itu apalagi bila dikaitkan dengan pernyataan ketua KPK Abraham Samad yang sangat bertolak belakang dengan pernyataan Rani.

Anehnya justru ketika Luthfi Hasan Isaaq ditanya oleh wartawan apakah kenal dengan Rani lalu Luthfi Hasan menjawab “Iya (kenal),” kata Luthfi seperti dikutif oleh okezone.com, mengapa Luthfi mengatakan kenal dengan Rani, apakah kenalnya ini berkaitan dengan keberadaan alamat tempat tinggalnya yang memang kebetulan satu RT yaitu wilayah RT 03 RW 09 Batu Ampar Jakarta Timur, Rumah Luthfi hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah Rani. Bahkan, dekat rumah Luthfi ada jalan tembus menuju jalan utama di belakang komplek perumahan petinggi PKS itu. nah loh makin ramai aja nih berita.

Posisi rumah Luthfi dan Rani memang saling bersinggungan, dipisahkan sekitar lima rumah dan bangunan sekolah. Namun, sayangnya Luthfi enggan menjelaskan lebih detail seberapa jauh dirinya mengenal Rani. Dia justru buru-buru menaiki mobil tahanan KPK yang akan membawanya kembali ke Rumah Tahanan Militer Guntur, setelah melaksanakan ibadah Salat Jumat dengan dua tahanan lain, Djoko Susilo dan Zulkarnaen Djabar, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2013)

Lebih jauh Ketua RT 03 Sarmadi mengisahkan, komplek perumahan petinggi PKS itu dibangun di atas lahan sekitar 4.000 meter persegi, sejak setahun lalu. Beberapa rumah mulai dihuni Ramadan lalu. "Di situ ada enam rumah. Rumahnya Pak Luthfi itu yang paling pojok, keenam. Saya tahu, karena waktu itu pernah ada anggota Ormas yang minta uang iuran ke situ. Lalu, si Satpam kompleknya lapor saya," tuturnya. "Satpamnya bilang, Pak ada orang minta uang ke dalam, kan ini rumahnya Presiden PKS, Pak Luthfi. Ya, saya biarin saja. Habis dia saja di wilayah sini, nggak pernah koordinasi, apalagi lapor RT/RW," tegas Sarmadi.

Tak hanya Luthfi, keluarga Rani juga tak pernah lapor ke RT, Ketika perumahan mewah itu dibangun, tak satupun petinggi PKS lapor. Sarmadi mengaku bingung, karena dua orang yang sedang jadi sorotan publik berada di wilayahnya. "Mungkin ini kebetulan saja, keduanya tinggal di wilayah RT saya," katanya. (tribunnews.com)

Wah hebat banget ya, mentang-mentang punya posisi penting, baik sebagai pejabat tinggi maupun sebagai petinggi partai tetapi tidak mau lapor sama RT dimana dia tinggal, bagaimana bisa menjadi panutan kalau untuk urusan yang seharusnya wajib dia lakukan untuk melaporkan diri sebagai bukti warganegara yang baik patuh pada peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan Rani yang memang sama-sama tidak melaporkan diri pada RT setempat dimana mereka berdua tinggal.

Jangan-jangan Luthfi Hasan Isaaq diduga punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih dari satu, mengingat beliau juga banyak mempunyai istri, dan kalau benar Luthfi punya banyak KTP tentu telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan Pasal 61 ayat 6 menegaskan bahwa Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pasal 97 mengatur bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) Kartu keluarga atau memiliki Kartu Tanda penduduk (KTP) lebih dari 1 (satu) dipidana dengan Pidana Penjara.

Berita Lainnya :