Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Kudeta Halus SBY Melanggar AD/ART Partai Demokrat

Drama panjang dan melelahkan yang terjadi pada partai demokrat akibat elektabiltasnya turun sehingga menimbulkan kegaduhan dan kepanikan yang luarbiasa, apalagi sipat Partai Demokrat yang tak pernah dewasa dalam berpolitik layaknya sipat anak-anak yang selalu butuh perhatian orangtua untuk menyelesaikannya. Orangtua tersebut adalah sosok SBY selaku dewan Pembina Partai Demokrat yang selama ini selalu menjadi tumpuan dan harapan Partai.

Lihat saja ketika dilakukan Pengambilalihan tugas dan wewenang Ketua Umum Partai Demokrat yang dijabat Anas Urbaningurm oleh Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP), Berdasarkan putusan Majelis Tinggi Partai Demokrat, terlihat fungsi Ketua Umum Partai Demokrat seperti dikerdilkan atau ada indikasi ini bagian dari dugaan kudeta halus atau resiko yang harus ditanggung oleh Partai yang selalu bersipat kekanak-kanakan dan butuh perhatian orangtua untuk menyelesaikannya.

Berikut ini putusannya yang dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Februari 2013 malam di Cikeas :

1. Ketua Majelis Tinggi bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab dalam penyelamatan dan konsolidiasi partai.

2. Segala keputusan, kebijakan, dan tindakan partai dijalankan oleh Majelis Tinggi Partai. Ketua Majelis Tinggi mengambil keputusan dan arahan yang penting dan strategis.

3. Elemen-elemen utama partai, terutama Fraksi Partai Demokrat DPR RI beserta DPD, DPC berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi, sesuai dengan hierarki dan konstitusi partai.

4. Majelis Tinggi melakukan penataan dan penertiban organisasi partai untuk meningkatkan intergritas, kredibilitas, dan kinerja partai.

5. Keputusan Majelis Tinggi mutlak diindahkan dan dijalankan. Yang tidak menjalankan akan dijatuhi sanksi tegas organisasi. Termasuk bagi yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Partai demokrat yang turun saat ini, dan atau yang tidak suka terhadap kebijakan dan penyelamatan Partai demokrat yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi, dipersilakan keluar dari Partai Demokrat

6. Penataan. penertiban, dan konsolidiasi yang dipimpin dan dikendalikan Majelis Tinggi partai berakhir setelah nama baik dan kondisi partai kembali pulih.

7. Kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan, dan penertiban, saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya dugaan masalah hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan harapan keadilan benar-benar tegak.

8. Dengan memohon Ridho Allah, Partai Demokrat mengutamakan penataan, penertiban, dan pembersihan partai dari unsur negatif terlebih dahulu, baru melakukan ikhtiar untuk keberhasilan Pemilu mendatang.

Hasil putusan Majelis Tinggi Partai ini diduga telah melanggar anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat, ada indikasi putusan ini bagian dari mengkerdilkan fungsi ketua umum Partai Demokrat atau diistilahkan sebagai kudeta halus.

Padahal dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 13 ayat 5 yang mengatur jenis kebijakan strategis yang menjadi wewenang MTP Demokrat. ‘’Dalam AD/ART Demokrat tersebut, diatur tentang kebijakan strategis yang menjadi wewenang MTP. Namun, tidak termasuk mengambil alih tugas, fungsi dan wewenang ketua umum.

Dalam pasal tersebut, kebijakan strategis yang menjadi wewenang MTP terdiri dari tujuh item. Pertama, penunjukan pasangan capres dan cawapres. Kedua, penunjukan calon pimpinan DPR dan alat kelengkapan fraksi Demokrat di DPR dan MPR.

Ketiga, penentuan calon partai koalisi. Keempat, penentuan caleg DPR. Kelima, penentuan cagub dan cawagub dalam pilkada. Keenam, menyusun rancangan AD/ART serta program kerja lima tahun untuk ditetapkan dalam kongres.

Karena tidak diatur dalam Anggaran Dasar Partai Demorat maka dapat diduga bahwa, pengambilalihan yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat telah melanggar AD/ART Partai Demokrat. 

Berita Lainnya :