Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Kapal PKS Digoyang Urusan Haram Jadah

Setelah kapal besar PKS digoyang badai akibat Nahkoda Kapalnya terlibat kasus suap sapi impor, Kini kapal tersebut semakin oleng tanpa arah yang jelas akibat terungkapnya kembali sebuah kasus yang menghebohkan masyarakat Jawa Barat melalui terbitnya sebuah buku yang berjudul “Dari Sajadah Hingga Haram Jadah Praktek Politik Gubernur Ahmad Heryawan“.

Buku ini diluncurkan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan (Kamis, 31 Januari 2013), melalui buku yang diluncurkan oleh Koalisi Jaga Lembur dan Paguneman Institute membeberkan berbagai dugaan dan penilaian buruk pada orang nomor satu Jawa Barat. Dalam acara peluncuran buku tersebut hadir pula beberapa tokoh, budayawan, aktifis dan berbagai elemen yang mengatasnamakan civil society (focusjabar.com).

Dalam diskusi peluncuran buku tersebut, Sejumlah persoalan yang membelit Provinsi Jawa Barat terkait kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) menuai kritik tajam dari para aktivis yang tergabung dalam Paguneman Institut dan Koalisi Jaga Lembur. Mereka menilai, salah satu praktik politik yang dilakukan Gubernur Jabar tersebut adalah pengalokasian anggaran Pemerintah Jawa Barat untuk menggalang dukungan bagi pencalonannya kembali dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013.

Begitu juga dengan praktek politik Pork Barrel atau gentong Babi dilakukan Ahmad Heryawan melalui alokasi budget yang diarahkan pada basis-basis pendukung strategis dengan melakukan upaya percepatan adminsitrasi pencairan,” kata Sekjen Forum Ki Sunda Andri P Kantaprawira selaku pembicara. Andri mencontohkan praktik itu terjadi pada pencairan dana pembangunan infrastruktur untuk 3860 desa di Jawa Barat yang dicairkan menjelang Pilgub. Dalam diskusi tersebut, Andri juga mengkritisi sikap Aher yang tak menghargai dan memiliki keajegan dalam budaya dan agama. “Aher ketakutan dianggap musyrik saat melakukan larung nelayan di Pantai Cipatujah,”tuturnya.

Beberapa budaya sunda lain seperti tari jaipong dan sintren dianggap Aher dan sang isteri melanggar Islam. Tak hanya itu, persoalan penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) Jabar mencuat karena dari audit BPK dari 140 rekening pada 23 SKPD dengan saldo per 31 Desember 2009 senilai Rp 4,2 milyar belum dilaporkan sehingga berpotensi hilang dan disalahgunakan.

Memang kalau bicara dana bansos dan hibah di Jawa barat, sangat rawan terhadap dugaan adanya kampanye terselubung, apalagi dana bansos dan hibah ini memang sangat rawan terjadinya penyelewengan, terutama peruntukan dana bansos dan hibah bagi kepentingan masyarakat, baik untuk lembaga sosial, pendidikan, organisasi masyarakat dan lain sebagainya, karena informasi dana bansos dan hibah ini memang sangat sulit untuk diakses masyarakat. Sulit kalau untuk mengetahui siapa-siapa penerima dana hibah ini. Makanya dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengelolaan dana-dana ini selalu bermasalah.

Di Jawa Barat berdasarkan hasil audit tahun 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dana hibah, bansos dan subsidi menunjukan angka Rp.277.546 Milyar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas, Demikian pula terhadap penggunaan dana bansos tahun 2009 sebesar Rp.232.86 Milyar, saat audit dilakukan hampir seluruh penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah propinsi jawa barat.

Dana bansos dan hibah juga rawan untuk diselewengkan dalam rangka kepentingan politik menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa barat, banyak celah penyimpangan yang bisa dilakukan, terutama kelemahan dalam hal pengaturan dana tak terduga begitu juga dengan keleluasaan kepala daerah dalam hal mengeksekusi dana serta kelemahan pengaturan akuntabilitas penggunaannya dan semua ini tentunya akan membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Apalagi permasalahan utama dalam distribusi dana bansos dan hibah yang tidak pernah jelas, siapa penerima dananya dan tidak bisa diverifikasi, hasil audit BPK sebelumnya sudah membuktikan bahwa peruntukan dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hampir seluruh penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah propinsi jawa barat,

Fenomena korupsi politik pembajakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memang sering dilakukan oleh calon kepala daerah incumbent dalam setiap pemilukada di daerah, terutama peruntukan dana bansos dan hibah, konyolnya menjelang pemilukada biasanya sering terjadi kenaikan anggaran yang sangat besar bagi peruntukan dana bansos dan hibah.

Lihat saja sekarang di Jawa Barat, peruntukan dana bansos dan hibah mengalami kenaikan yang sangat besar dari Rp.2.128 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp.2.938 triliun pada tahun 2013 bahkan peruntukan dana hibah membengkak hampir 10 kali lipat dari alokasi anggaran Rp.120.6 Milyar pada tahun 2009 menjadi Rp.1.2 triliun pada RAPBD tahun 2013. kenaikan alokasi bantuan keuangan ini diduga menjadi modus utama politisasi ang­garan.

Dalam konteks peluncuran buku yang berjudul “Dari Sajadah Hingga Haram Jadah Praktek Politik Gubernur Ahmad Heryawan“, Setidaknya bisa memberikan jawaban bahwa buku yang diluncurkan itu merupakan hukuman atas praktik politik Aher yang sarat dengan manipulasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekjen Forum Ki Sunda Andri P Kantaprawira selaku pembicara dalam diskusi tersebut.

Berita Lainnya :