Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Janji Pendidikan Gratis Ahmad Heryawan Diragukan

Ketika mendengar janji kampanye Ahmad Heryawan yang optimis dan bukan sekedar janji buta terkait dengan pembebasan biaya pendidikan gratis bagi siswa-siswa SLTA se Jawa Barat tentunya janji ini patut diragukan bisa terlaksana dengan baik.

Janji manis calon kepala daerah memang terlihat manis, namun berdasarkan pengalaman yang ada ada rasa manis itu berubah menjadi empedu ketika calon kepala daerah tersebut terpilih sebagai kepala daerah.

Jangankan bicara jawa barat dengan jumlah penduduk terbesar se Indonesia yang tersebar di 26 kabupaten dan kota, untuk wilayah yang lebih kecil saja terkadang janji biaya pendidikan gratis bagi siswa-siswi SLTA jauh panggang dari api.

Misalkan janji manis Walikota Depok ketika kampanye tahun 2010 yang mengusung delapan program unggulan salah satunya biaya pendidikan SLTA gratis, namun faktanya saat ini ketika Walikota Depok sudah memasuki masa jabatannya selama dua setengah tahun, tetap saja biaya pendidikan SLTA tidak gratis. Belum janji-janji manis yang lain sampai saat ini belum terlihat hasilnya.

Padahal Kota Depok adalah pintu gerbang jawa Barat yang berbatasan langsung dengan ibukota Jakarta, dipimpin oleh seorang walikota bernama Nur Mahmudi Ismail yang kebetulan satu kolega pada satu gerbong partai yang sama dengan Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat.

Etika Politik dan Janji Kampanye

Sering kita mendengar ketika Calon Kepala Daerah sedang berkampanye dan mereka sering mengumbar janji, misalnya biaya pendidikan dan kesehatan langsung digratiskan. Ada lagi pembangunan ini dan itu atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, faktanya setelah mereka terpilih janji-janji itu tidak dilaksanakan atau tidak mengubah apapun, kecuali harapan kosong dan ternyata janji-janji itu hanyalah bualan bagi orang yang mempunyai keinginan akan sesuatu dan ingin mencapai tujuan tertentu. Janji dijadikan sebagai alat transportasi menuju ambisinya dengan cara memanipulasi keindahan dengan menghidangkan harapan-harapan yang kosong namun penuh dengan kebohongan.

Sehingga janji kampanye yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Daerah sudah tentu masuk dalam kategori pembohongan publik atau mengarah ke perbuatan tercela dan ini merupakan wujud nyata dari sebuah pelanggaran etika politik yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Mungkinkah pelanggaran etika politik yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam konteks janji kampanye yang tidak dilaksanakan, nantinya bisa dilakukan impeachment atau pemakzulan layaknya kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh Aceng Fikri ? Dalam perspektif hukum tata negara, rakyat bisa menyampaikan Janji Kampanye Kepala Daerah itu kepada DPRD. Selanjutnya, DPRD bisa mempertanyakan ingkar janji itu kepada Kepala Daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada impeachment atau pemakzulan seorang Kepala Daerah.

Bila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, bunyi pasal 6 hurup (c) mengatakan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan politis, selanjutnya bunyi pasal 9 menyatakan bahwa pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hurup (c), bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sudah sangat jelas disampaikan bahwa janji kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah terpilih dikenai kewajiban untuk menuangkan janji-janjinya itu dalam peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Maka melalui Peraturan Daerah (perda) ini rakyat dan DPRD dapat terus menagih janji kepala daerah terpilih tersebut. Sehingga melalui Perda itu dapat menjadi dasar bagi masyarakat dan DPRD untuk menilai kinerja kepala daerah.

Kalau masyarakat merasa tidak puas atas kinerja eksekutif, perda itu juga dapat jadi dasar untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada kepala daerah. Akibat selanjutnya bisa berujung pada diturunkannya kepala daerah itu dari jabatannya.

Berita Lainnya:
Vonis Bintang Tujuh Untuk Presiden
Ikhwanul Muslimin Indonesia Seperti Robin Hood
Nasib Nur Mahmudi Ismail Akan Seperti Aceng Fikri