Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Antara Jokowi, KPK dan Masa Depan PKS

Kalau mau bicara jujur siapakah yang paling dibenci saat ini oleh kader-kader PKS, Siapa lagi kalau bukan Jokowi dan KPK, Semua ini terjadi karena keberadaan Jokowi dan KPK secara tidak langsung telah membuat masa depan Partai Keadilan Sejahtera semakin suram walaupun sebenarnya tanda-tanda kesuraman itu sudah nampak didepan mata, jauh sebelum tampilnya jokowi sebagai calon Gubernur Jakarta dan ditangkapnya mantan Presiden PKS oleh KPK.

Memang sebelum tampilnya jokowi dikancah pemilukada Jakarta dan tertangkapnya mantan presiden PKS oleh KPK. Popularitas dan Elektabilatas PKS mengalami penurunan yang sangat tajam dan semua ini tentu ada faktor penyebabnya diantaranya adalah terkait dengan suara pemilih PKS yang tentunya sudah mulai cerdas menilai bahwa PKS tidak seperti dulu lagi, hal ini akibat perilaku elit PKS yang sangat hedonis dan jauh dari nilai-nilai yang diperjuangkan selama ini. serta sikap PKS sendiri yang terjebak dalam pragmatisme transaksional sehingga membuat sikap PKS menjadi inkonsisten.

Perilaku kader PKS yang hedonis dan suka bermewah-mewahan termasuk selalu mengadakan acara atau kegiatan di hotel berbintang, kondisi ini tentunya akan berdampak negatif bagi citra partai di mata masyarakat, begitu juga gaya hidup elit PKS seperti Anis Matta, padahal Anis Matta bila di depan kader-kadernya yang Militan, dia selalu bicara nilai-nilai Islam yang sipatnya ideal tapi justru dalam bermuamalah jauh dari prinsip dan nilai Islam, begitu juga terhadap elit-elit partai di tingkat lokal kondisinya hampir sama dan tidak jauh berbeda terhadap perilaku hedonis.

Dampak dari perilaku hedonis elit PKS ini terbukti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegagalan PKS mengusung Hidayat Nur Wahid sebagai Gubernur Jakarta, ketokohan mantan Presiden PKS dan mantan Ketua MPR ini ternyata belum mampu mendongkrak suara, tetap saja tidak berdaya masuk ke putaran kedua. Kekalahan PKS dalam pemilukada jakarta diduga karena menurunnya tingkat kepercayaan publik pada PKS. Apalagi dalam pemilukada Jakarta tampil wajah baru yang tidak diperhitungkan sebelumnya yaitu sosok Jokowi sang walikota solo yang tiba-tiba begitu popular dan menjadi sosok yang fenomenal sebagai pendatang baru dikancah politik nasional.

Begitu juga terpelantingnya suara PKS pada pemilukada Banten dan tergerusnya suara incumbent dari PKS pada Pemilukada Bekasi serta tidak menutup kemungkinan kegagalan ini juga akan mempengaruhi perolehan suara PKS yang mengusung incumben Ahmad Heryawan dalam perebutan kursi Gubernur Jawa Barat pada 24 Februari 2013.

Ada sebuah fenomena bangsa yang sangat mengerikan akibat perilaku hedonis yang dilakukan para elit partai dan ini merupakan awal bagi kehancuran suatu bangsa, Sungguh tragis nasib sebuah bangsa, jika para penguasa, pejabat maupun kaum elit di negeri ini jika sudah terasuki semangat hedonis padahal kelompok ini adalah kelompok strategis yang semestinya memberikan contoh suri teladan yang baik bagi masyarakat, Karena perilaku hedonis adalah suatu sikap atau gaya hidup instan yang berorientasi pada kenikmatan yang bersipat materi dan kekuasaan.

Bukan hanya masalah perilaku hedonis elit PKS yang dinilai publik namun lebih dari itu sikap inkonsisten PKS dalam berpolitik juga membuat citra PKS semakin merosot tajam dimata publik. Sikap tidak konsisten seperti ini misalkan bagaimana ketika PKS mau menarik para menterinya saat terjadi Reshuffel Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Saat itu, PKS mengancam akan menarik semua Menterinya karena jatahnya dikurangi satu, tetapi sampai sekarang tidak terbukti, padahal sudah dibahas di dewan syuro. Ini artinya PKS telah berbohong dan tidak konsisten.

Termasuk dalam beberapa momentum politik menunjukkan sikap PKS yang double strategy, Artinya, ia menikmati kekuasaan tetapi di saat bersamaan juga tidak mau ambil resiko keluar dari kabinet, saat jelas-jelas berbeda secara diametral dengan kebijakan kekuasaan yang didukungnya.

Ironisnya ketika di tingkat nasional PKS berteriak-teriak mengancam karena jatah menterinya akan dikurangi namun disisi yang lain, sikap PKS justru terbalik, ketika PKS berhasil menempati kadernya sebagai penguasa di satu daerah, yang terjadi justru PKS meninggalkan mitra koalisinya tanpa mau berkomunikasi layaknya sebuah hubungan koalisi yang dibangun atas dasar kebersamaan, bahasa kasarnya habis manis sepah dibuang, jangankan diajak diskusi masalah program, sampai masalah ucapan selamat pada hari besar umat Islam saja tidak pernah dilakukan terhadap mitra koalisinya.

Selain itu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap PKS karena sikap PKS yang tidak cukup kuat lagi menginisiasi proses-proses artikulasi dan agregasi kepentingan publik secara optimal. "Sehingga, PKS cenderung baru sukses di internal partai sendiri, tetapi sumbangsihnya kepada publik eksternal nyaris sama dengan partai-partai lainnya, tidak ada yang menonjol malah terlihat lebih parah. Jadi melihat kondisi seperti ini wajar saja jika tren pencitraan politik PKS terus menurun dimata masyarakat.

Pencitraan kelihatannya semakin bertambah melorot disebabkan karena persepsi lunturnya citra PKS sebagai partai bersih ternyata sudah terdegradasi sendiri oleh praktik politik beberapa elitnya. "Misalnya adanya dugaan kasus suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang dikaitkan dengan Tamsil Linrung, politisi PKS yang duduk sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR. Begitu juga kekecewaan terhadap perilaku Arifinto salah satu Anggota DPR dari PKS yang tertangkap basah sedang menonton video porno di ruang sidang DPR serta adanya konflik antara Anismata Cs dengan salah satu pendiri PKS sendiri. Publik pun akhirnya menilai kalau PKS tak jauh berbeda dengan partai-partai lain yang sering melakukan korupsi. Sehingga kepercayaan masyarakat pada PKS semakin menurun. 


Sikap tidak konsisten PKS, bisa juga terlihat pada hubungan koalisi yang dilakukan oleh PKS ketika berlangsungnya pemilukada Jakarta tahun 2012, bagaimana PKS bergabung bersama koalisi besar partai yang mendukung pasangan Foke-Nara, bagaimana mungkin ketika PKS sudah menghantam Foke pada pemilukada tahun 2007 dan putaran pertama pemilukada tahun 2012 tetapi pada kenyataannya malah memberikan dukungan terhadap Foke-Nara pada putaran kedua, sikap seperti ini menampakkan citra politik yang tidak konsisten dan sudah tentu diduga ada udang dibalik batu.

Apalagi konon PKS mengatakan bahwa dukungan terhadap Foke-Nara karena kesamaan platform dan tentunya ini sudah jelas tidak masuk akal logika, ada indikasi kemungkinan besar koalisi yang dilakukan oleh PKS ini bersipat pragmatis transaksional, karena apa yang dilakukan oleh PKS dengan memberi dukungan pada Foke-Nara dan bergabung bersama koalisi besar yang notabene adalah representasi dari koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga PKS lebih mudah untuk menyatu dan bukan karena kesamaan platform atau ideologi, melainkan lebih karena alasan pragmatis, yakni pertimbangan pemilu tahun 2014.

Lebih parah lagi bisa saja dukungan terhadap Foke-Nara lebih diwarnai kepentingan partai daripada kepentingan rakyat, sikap Pragmatisme ini terlihat dari kepentingan transaksional yang lebih menonjol antara Foke dan PKS dibandingkan dengan orientasi membuat perubahan untuk Jakarta. Malah diduga dukungan PKS terhadap pasangan Foke-Nara akan ditebus dengan mahar berupa kursi pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jabatan strategis lainnya. Apalagi ada berita diduga PKS ditolak Jokowi karena PKS minta jatah 3 kursi SKPD (Kepala Dinas).

Walaupun di isukan kafir, tidak bisa wudhu, bagian dari zionis dan lain sebagainya, namun ternyata semua isu tersebut yang memang sengaja dimunculkan oleh oknum-oknum kader PKS melalui propaganda busuk baik melalui selebaran atau melalui hujatan di media online dsb. Jangankan seorang Jokowi, Saya juga pernah jadi korban cap kafir beritanya bisa dilihat DI SINI

Mereka melakukan semua ini diduga marah dan kecewa karena tampilnya jokowi telah merusak perolehan suara calon yang diusung oleh partainya dan hanya memperoleh 11% suara jauh dari harapan sebelumnya yang mereka yakini berdasarkan hasil perolehan pemilukada tahun 2007 atau hasil pemilu tahun 2009.

Berhasilkah propaganda busuk ini, akhirnya semua terjawab sudah, head to head antara pasangan Jokowi-Ahok dan Foke-Nara berakhir dengan kemenangan pasangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru, sehingga fakta ini menunjukkan bahwa konstituen Jakarta jauh lebih fokus dan tertarik kepada figur yang sederhana, karena dengan kesederhanaanya memberi harapan masyarakat terhadap pengabdian dan kejujuran, walaupun segala macam isu menghantam tetap saja masyarakat tidak peduli dan itulah kekuatan pasangan Jokowi-Ahok.

Pasca pemilukada ternyata dendam kesumat oknum kader PKS masih tetap berlanjut, hampir setiap hari baik di facebook, twitter maupun web dan blog yang mereka miliki selalu tak pernah lepas dari kecaman terhadap Jokowi dan Ahok.

TUHAN tidak pernah tidur, TUHAN tahu apa yang tidak diketahui oleh hambanya, TUHAN telah menunjukan pada kita semua bahwa terlibatnya mantan presiden PKS Luthfi Hasan Isaaq dalam skandal suap impor daging sapi adalah bagian dari rencana TUHAN.

Publik akhirnya tersentak antara percaya dan tidak percaya kalau Partai yang selama ini mengusung jargon bersih dan peduli ternyata sama saja dengan partai-partai lain yang pernah terlibat dalam kasus korupsi. Luthfi Hasan Isaaq akhirnya ditahan dan dijadikan tersangka oleh KPK karena diduga telah menjual pengaruhnya untuk mengatur kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Lalu apa yang terjadi setelah mantan presiden PKS dijadikan tersangka oleh KPK bahkan langsung ditahan. Sehari sesudah peristiwa tersebut, tak lama kemudian presiden PKS yang baru langsung mengatakan ada konspirasi Zionis yang bertujuan ingin menghancurkan reputasi PKS, begitu juga dengan pernyataan beberapa elit PKS yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi adalah bagian dari konspirasi Amerika.

Gayungpun bersambut, segala macam tuduhan dan lain sebagainya diarahkan pada KPK, bagi oknum-oknum kader PKS, tindakan yang dilakukan oleh KPK sungguh sangat keterlaluan dan tidak adil perlakuaanya terhadap PKS. Begitu banyak celotehan di facebook, twitter maupun web dan blog pribadi oknum kader PKS yang menghujat habis lembaga super body ini. intinya oknum kader PKS marah pada kinerja KPK. Tak ayal nasib KPK pun hampir sama dengan nasib Jokowi yang juga pernah jadi hujatan habis tiada henti dari mereka yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Saat ini ketika citra partai sudah semakin rontok, terlihat ada sebuah harapan yang bisa diraih kembali, moment yang paling tepat adalah pemilihan gubernur jawa barat yang sekarang sedang berlangsung dan beberapa hari kedepan proses pencoblosan akan segera dimulai. Pemilihan Gubernur Jawa Barat ini bisa menjadi tes awal bagi PKS untuk membuktikan bahwa PKS masih didukung oleh masyarakat, karena itu berbagai cara dilakukan mulai dari membanggakan prestasi semu yang sudah diraih oleh Aher, acara valentine, Aher mirip Jokowi, Anis Matta adalah Soekarno muda dan lain sebagainya.

Terkait dengan prestasi yang diraih oleh Aher, apakah prestasi ini sudah mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di Jawa Barat kalau faktanya Ketika Ahmad Heryawan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun 2011 di gedung DPRD Propinsi Jawa barat, ternyata dalam laporan tersebut Pemerintah Propinsi Jawa barat kembali gagal mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gubernur di nilai telah gagal merealisasikan target pemerintahanya dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD (KUA perubahan tahun 2011, IPM Jabar di targetkan mencapai 73,24-73,39 poin. Namun, pencapaiannya berdasarkan data Badan Pusat Statistik hanya 72,82 poin. Dalam LKPJ itu juga tertulis bahwa indikator pendidikan mencapai 82,55 poin (target 82,92-83,29) dan indikator kesehatan mencapai 72,34 (target 73,33-73,40). Saat ini berdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat berada di urutan ke 15 secara nasional maka dengan IPM rendah ini membuktikan bahwa tingkat kualitas pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat masih rendah.

Indek Pembangunan Manusia atau yang lebih dikenal dengan singkatan IPM adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan roda pembangunan di wilayahnya, dimana tujuan akhir dalam pembangunan suatu daerah adalah manusia, Karena suatu daerah akan dinilai maju atau berkembang apabila kebijakan ekonominya berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia dan dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati Pendidikan, Kesehatan, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Sehingga melalui IPM akhirnya dapat diketahui sampai sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai oleh suatu daerah. Terkait beberapa prestasi Ahmad Heryawan selengkapnya bisa dilihat pada link dibawah ini : 

Kualitas Hidup Masyarakat Jawa Barat Rendah
Kematian Ibu dan Anak di Jawa Barat Tertinggi di Indonesia
Ribuan Istri Tertular Virus Hiv/AIDS di Jawa Barat
APK Pendidikan Jawa Barat Terendah di Indonesia
Satu Juta Penduduk Jawa Barat Buta Aksara

PKS Tidak Lolos Parliamentary Treshold

Pemilihan Umum 2014 sudah didepan mata, perangkat hukumnya juga sudah disahkan, salah satunya adalah undang-undang Pemilihan Umum, namun ada yang berbeda dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru ini yaitu adanya batas minimum partai politik untuk bisa masuk ke dalam parlemen (parliamentary treshold) di tetapkan sebesar 3.5 persen. Angka ambang batas tersebut dinilai cukup tinggi. Apakah parpol baru atau parpol lama yakin bisa melewati nilai ambang batas tersebut. katakan dengan jumlah pemilih 170 juta jiwa, kalau 3,5 persen itu mencapai hampir 6 juta suara.

Mampukah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan suara pemilih sebanyak 6 juta suara dan mampukah PKS dengan ambisinya ingin meraih 3 besar dalam pemilu 2014 ? Kalau melihat kondisi saat ini kelihatannya sangat berat bagi PKS untuk bisa memenuhi ambang batas minimum partai politik untuk bisa masuk ke dalam parlemen (parliamentary treshold) apalagi berdasarkan hasil Survey baru-baru ini yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia, mengatakan bahwa elektabilitas PKS turun dari 7.8 persen pada pemilu 2009 menjadi 3.9 persen bila dilakukan pemilu pada saat ini, malah survey dari CSIS menyebutkan suara PKS hanya 3.1 persen.

Penurunan elektabilitas PKS tersebut terjadi justru sebelum peritiwa memalukan akibat mantan presidennya ditahan dan dijadikan tersangka oleh KPK, bahasa kasarnya, tidak ada kasus saja turun apalagi ada kasus yang menghebohkan ini, Dampak selanjutnya sudah barang tentu kepercayaan publik pada PKS semakin luntur atau bahkan tidak ada sama sekali.