Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Walikota Depok Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Hujan deras dan banjir yang melanda Kota Depok beberapa minggu yang lalu membuat ruas jalan aspal banyak yang rusak dan bila jalan rusak serta berlubang tersebut tidak segera diperbaiki tentunya akan berdampak sangat buruk bagi keamanan lalu lintas di jalan raya hingga bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban luka atau meninggal dunia.

Kondisi memprihatinkan banyaknya jalan rusak yang belum mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Depok salah satunya adalah jalan Tole Iskandar tepatnya di pertigaan Depok Dua Tengah. Akibat kondisi jalan rusak itu tentunya berdampak pada kemacetan yang sangat luar biasa di sepanjang Jalan Tole Iskandar, Jalan Siliwangi maupun jalan Sentosa Raya, Belum lagi di malam hari sering terlihat pengendara motor terjatuh akibat terjerembab karena banyaknya lubang jalan disekitar pertigaan jalan itu.

Maka melihat kondisi ini Pemerintah Kota Depok beserta jajarannya diharapkan segera memperbaiki dan memberi tanda jalan pada semua ruas jalan yang rusak itu, jika hal ini tidak dilakukan dengan segera maka walikota beserta jajarannya dapat terkena pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Ancaman pidana ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dalam ketentuan pidana pada pasal 273 ayat 1 sampai ayat 3 menyatakan bahwa :

Ayat (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ayat (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahkan jika pejabat bersangkutan tidak memberikan tanda pada jalan yang rusak dapat dipidana 6 bulan penjara atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pejabat penyelenggara jalan yang dimaksud adalah Walikota beserta jajarannya bila jalan tersebut masuk dalam kategori kewenanganya.

Begitu juga bila jalan tersebut termasuk jalan propinsi maka yang bertanggung jawab adalah Gubernur beserta jajarannya. Dan apabila masuk kategori jalan Negara maka yang bertanggung jawab adalah Menteri Pekerjaan Umum beserta jajarannya.

Dengan adanya ketentuan ini maka diharapkan pihak kepolisian harus bertindak secara tegas dan tidak pandang bulu. Pihak kepolisian harus berani menegakkan Undang-Undang lalu Lintas dan berani memeriksa pejabat penyelenggara jalan, karena selama ini belum pernah ada pejabat penyelenggara jalan yang dipidana karena jalan rusak. Jangan beraninya sama rakyat kecil saja, Seperti kasus ninik yang jadi korban kecelakaan tetapi malah dijadikan tersangka

Tindakan tegas ini tentunya dapat menimbulkan efek jera bagi para pejabat penyelenggara jalan, ketentuan ini berlaku bukan hanya di Kota Depok tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia, Sehingga bila hal ini dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian tentunya pejabat penyelenggara jalan tidak akan meremehkan lagi terhadap kondisi jalan rusak yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Semoga informasi ini berguna buat kita semua, karena walaupun bagaimana, sebagai warganegara tentunya kita punya hak untuk melakukan gugatan bila ada diantara kita yang mengalami kecelakaan di jalan raya akibat kelalaian dari pejabat penyelenggara jalan. Dasar hukumnya sudah jelas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berita Lainnya :