Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

PKS Tidak Lolos Parlemen Treshold

Pemilihan Umum 2014 sudah didepan mata, perangkat hukumnya juga sudah disahkan, salah satunya adalah undang-undang Pemilihan Umum, namun ada yang berbeda dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru ini yaitu adanya batas minimum partai politik untuk bisa masuk ke dalam parlemen (parliamentary treshold) di tetapkan sebesar 3.5 persen. Angka ambang batas tersebut dinilai cukup tinggi. Apakah parpol baru atau parpol lama yakin bisa melewati nilai ambang batas tersebut. katakan dengan jumlah pemilih 170 juta jiwa, kalau 3,5 persen itu mencapai hampir 6 juta suara.

Mampukah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan suara pemilih sebanyak 6 juta suara ? Kalau melihat kondisi saat ini kelihatannya sangat berat bagi PKS untuk bisa memenuhi ambang batas minimum partai politik untuk bisa masuk ke dalam parlemen (parliamentary treshold) apalagi berdasarkan hasil Survey baru-baru ini yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia, mengatakan bahwa elektabilitas PKS turun dari 7.8 persen pada pemilu 2009 menjadi 3.9 persen bila dilakukan pemilu pada saat ini, malah survey dari CSIS menyebutkan suara PKS hanya 3.1 persen.

Penurunan popularitas dan elektabilatas PKS ini bukan tanpa sebab, pemilih PKS tentu sudah cerdas menilai bahwa PKS tidak seperti dulu lagi, hal ini akibat perilaku elit PKS yang sangat hedonis dan jauh dari nilai-nilai yang diperjuangkan selama ini. serta sikap PKS sendiri yang terjebak dalam pragmatisme transaksional sehingga membuat sikap PKS menjadi inkonsisten.

Perilaku kader PKS yang hedonis dan suka bermewah-mewahan termasuk selalu mengadakan acara atau kegiatan di hotel berbintang, kondisi ini tentunya akan berdampak negatif bagi citra partai di mata masyarakat, begitu juga gaya hidup elit PKS seperti Anis Matta, padahal Anis Matta bila di depan kader-kadernya yang Militan, dia selalu bicara nilai-nilai Islam yang sipatnya ideal tapi justru dalam bermuamalah jauh dari prinsip dan nilai Islam, begitu juga terhadap elit-elit partai di tingkat lokal kondisinya hampir sama dan tidak jauh berbeda terhadap perilaku hedonis.

Dampak dari perilaku hedonis elit PKS ini terbukti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegagalan PKS mengusung Hidayat Nur Wahid sebagai Gubernur Jakarta, ketokohan mantan Presiden PKS dan mantan Ketua MPR ini ternyata belum mampu mendongkrak suara, tetap saja tidak berdaya masuk ke putaran kedua. Kekalahan PKS dalam pemilukada jakarta diduga karena menurunnya tingkat kepercayaan publik pada PKS. Begitu juga terpelantingnya suara PKS pada pemilukada Banten dan tergerusnya suara incumbent dari PKS pada Pemilukada Bekasi serta tidak menutup kemungkinan kegagalan ini juga akan mempengaruhi perolehan suara PKS yang mengusung incumben Ahmad Heryawan dalam perebutan kursi Gubernur Jawa Barat pada 24 Februari 2013.

Ada sebuah fenomena bangsa yang sangat mengerikan akibat perilaku hedonis yang dilakukan para elit partai dan ini merupakan awal bagi kehancuran suatu bangsa, Sungguh tragis nasib sebuah bangsa, jika para penguasa, pejabat maupun kaum elit di negeri ini jika sudah terasuki semangat hedonis padahal kelompok ini adalah kelompok strategis yang semestinya memberikan contoh suri teladan yang baik bagi masyarakat, Karena perilaku hedonis adalah suatu sikap atau gaya hidup instan yang berorientasi pada kenikmatan yang bersipat materi dan kekuasaan.

Bukan hanya masalah perilaku hedonis elit PKS yang dinilai publik namun lebih dari itu sikap inkonsisten PKS dalam berpolitik juga membuat citra PKS semakin merosot tajam dimata publik. Sikap tidak konsisten seperti ini misalkan bagaimana ketika PKS mau menarik para menterinya saat terjadi Reshuffel Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Saat itu, PKS mengancam akan menarik semua Menterinya karena jatahnya dikurangi satu, tetapi sampai sekarang tidak terbukti, padahal sudah dibahas di dewan syuro. Ini artinya PKS telah berbohong dan tidak konsisten. Termasuk dalam beberapa momentum politik menunjukkan sikap PKS yang double strategy, Artinya, ia menikmati kekuasaan tetapi di saat bersamaan juga tidak mau ambil resiko keluar dari kabinet, saat jelas-jelas berbeda secara diametral dengan kebijakan kekuasaan yang didukungnya.

Ironisnya ketika di tingkat nasional PKS berteriak-teriak mengancam karena jatah menterinya akan dikurangi namun disisi yang lain, sikap PKS justru terbalik, ketika PKS berhasil menempati kadernya sebagai penguasa di satu daerah, yang terjadi justru PKS meninggalkan mitra koalisinya tanpa mau berkomunikasi layaknya sebuah hubungan koalisi yang dibangun atas dasar kebersamaan, bahasa kasarnya habis manis sepah dibuang, jangankan diajak diskusi masalah program, sampai masalah ucapan selamat pada hari besar umat Islam saja tidak pernah dilakukan terhadap mitra koalisinya.

Selain itu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap PKS karena sikap PKS yang tidak cukup kuat lagi menginisiasi proses-proses artikulasi dan agregasi kepentingan publik secara optimal. "Sehingga, PKS cenderung baru sukses di internal partai sendiri, tetapi sumbangsihnya kepada publik eksternal nyaris sama dengan partai-partai lainnya, tidak ada yang menonjol malah terlihat lebih parah. Jadi melihat kondisi seperti ini wajar saja jika tren pencitraan politik PKS terus menurun dimata masyarakat.

Pencitraan kelihatannya semakin bertambah melorot disebabkan karena persepsi lunturnya citra PKS sebagai partai bersih ternyata sudah terdegradasi sendiri oleh praktik politik beberapa elitnya. "Misalnya adanya dugaan kasus suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang dikaitkan dengan Tamsil Linrung, politisi PKS yang duduk sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR. Begitu juga kekecewaan terhadap perilaku Arifinto salah satu Anggota DPR dari PKS yang tertangkap basah sedang menonton video porno di ruang sidang DPR serta adanya konflik antara Anismata Cs dengan salah satu pendiri PKS sendiri. Publik pun akhirnya menilai kalau PKS tak jauh berbeda dengan partai-partai lain yang sering melakukan korupsi. Sehingga kepercayaan masyarakat pada PKS semakin menurun.

Sikap tidak konsisten PKS, bisa juga terlihat pada hubungan koalisi yang dilakukan oleh PKS ketika berlangsungnya pemilukada Jakarta tahun 2012, bagaimana PKS bergabung bersama koalisi besar partai yang mendukung pasangan Foke-Nara, bagaimana mungkin ketika PKS sudah menghantam Foke pada pemilukada tahun 2007 dan putaran pertama pemilukada tahun 2012 tetapi pada kenyataannya malah memberikan dukungan terhadap Foke-Nara pada putaran kedua, sikap seperti ini menampakkan citra politik yang tidak konsisten dan sudah tentu diduga ada udang dibalik batu.

Apalagi konon PKS mengatakan bahwa dukungan terhadap Foke-Nara karena kesamaan platform dan tentunya ini sudah jelas tidak masuk akal logika, ada indikasi kemungkinan besar koalisi yang dilakukan oleh PKS ini bersipat pragmatis transaksional, karena apa yang dilakukan oleh PKS dengan memberi dukungan pada Foke-Nara dan bergabung bersama koalisi besar yang notabene adalah representasi dari koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga PKS lebih mudah untuk menyatu dan bukan karena kesamaan platform atau ideologi, melainkan lebih karena alasan pragmatis, yakni pertimbangan pemilu tahun 2014.

Lebih parah lagi bisa saja dukungan terhadap Foke-Nara lebih diwarnai kepentingan partai daripada kepentingan rakyat, sikap Pragmatisme ini terlihat dari kepentingan transaksional yang lebih menonjol antara Foke dan PKS dibandingkan dengan orientasi membuat perubahan untuk Jakarta. Malah diduga dukungan PKS terhadap pasangan Foke-Nara akan ditebus dengan mahar berupa kursi pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jabatan strategis lainnya. Apalagi ada berita diduga PKS ditolak Jokowi karena PKS minta jatah 3 kursi SKPD (Kepala Dinas). Melihat kondisi seperti ini semakin rontok saja citra PKS dimata masyarakat.

Kembali dalam konteks mampukah PKS memperoleh dukungan 6 juta suara pada pemilu 2014, sebagai perbandingan ketika PKS masih mendapat simpatik publik saja perolehan suaranya dari pemilu ke pemilu selalu menurun apalagi kondisi saat ini ketika nama baik partai semakin melorot dimata masyarakat, sekedar perbandingan pada pemilu tahun 2004 perolehan suara PKS sebanyak 8.325.020 pemilih, sedangkan pada pemilu 2009 perolehan suara PKS sebanyak 8.206.955 pemilih, perbandingan ini menunjukan bahwa perolehan suara PKS menurun 118.065 pemilih.

Apakah penurunan ini akan terjadi pada pemilu tahun 2014, tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi bila melihat perilaku elit dan sikap inkonsisten PKS serta tingkat kepercayaan publik pada PKS menurun, maka kemungkinan itu bisa saja terjadi PKS tidak memperoleh 6 juta suara sehingga tidak terpenuhinya ambang batas minimum partai politik untuk bisa masuk ke dalam parlemen (parliamentary treshold).

Kalau ini benar-benar terjadi berarti canda politik yang sering diungkapkan pada PKS ada benarnya, apakah yang dimaksud dengan canda politik itu, yakni pada Pemilu 1999, PKS mendapat nomor 24, Pemilu 2004 nomor 16, Pemilu 2009 nomor 8, nah pada pemilu 2014, kelipatan dari angka 8, jangan-jangan PKS mendapat angka nol dan itu bisa menjadi tanda-tanda kalau PKS tidak lolos parlemen threshold.

Berita Lainnya 
Pesta Pora Oknum Ustad di Kota Depok
Ahmad Heryawan Tumbang di Kota Depok
Seperti Diki Chandra Wakil Walikota Depok Mundur
Pertarungan Head To Head Antara Dede dan Rieke
* Enam Analisa Sederhana Kekalahan Aher di Jawa Barat