Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Peran DPRD Dalam Pemakzulan Walikota Depok

Secara konstitusional ketentuan mengenai pemakzulan kepala daerah diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ada tiga hal yang menjadi dasar bagi pemakzulan kepala daerah yakni perbuatan kriminal, pengkhianatan dan perbuatan tercela. Dalam ketentuan itu juga diatur mekanisme dan tata cara pemberhentian kepala daerah, baik melalui peran DPRD maupun tindakan langsung yang dilakukan oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD.

Belajar dari dua pengalaman kasus pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD terhadap kepala daerah, yang pertama adalah kasus pemakzulan DPRD Kota Surabaya terhadap Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan kedua kasus pemakzulan terhadap Bupati Garut Aceng Fikri. Pemakzulan DPRD terhadap Walikota Surabaya, dengan alasan Walikota dinilai telah melanggar Peraturan Walikota No. 56 dan 57 tentang nilai sewa reklame. DPRD Surabaya akan menggunakan hak menyatakan pendapatnya untuk menentukan apakah sang walikota akan dinonaktifkan atau tidak yang selanjutnya akan diajukan ke Mahkmah Agung.

Sesuai pasal 29 ayat 4 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang memutus pendapat DPRD atas pemberhentian kepala daerah yang diusulkan jika kepala daerah dinilai melanggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, putusan usul pemberhentian itu disampaikan kepada presiden dan memprosesnya paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usul itu. Namun Pemakzulan terhadap walikota Surabaya akhirnya gagal karena tidak cukup dasar dan tidak memenuhi kriteria persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemakzulan kedua terjadi pada kasus pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh Bupati Garut, setelah mendapat tekanan hebat dari publik, akhirnya DPRD Garut membentuk pansus untuk melakukan investigasi terhadap adanya dugaan pelanggaran etika, tak lama kemudian hasil pansus di putuskan dalam sidang paripurna dan keputusan sidang paripurna DPRD Garut memutuskan bahwa Bupati Aceng Fikri telah melanggar etika, perundang-undangan dan sumpah jabatan akibat skandal nikah siri Aceng dengan Fany Oktora yang hanya berumur 4 hari karena dianggap sudah tidak perawan. Selanjutnya DPRD Garut membuat surat permohonan kepada Mahkamah Agung, tak lama kemudian surat permohonan dari DPRD itu akhirnya dikabulkan oleh mahkmah Agung.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan Permohonan DPRD Kabupaten Garut di antaranya karena dalam kasus perkawinan, posisi termohon dalam jabatan sebagai bupati tidak dapat dipisahkan atau dikotomi antara posisi pribadi di satu pihak dengan posisi jabatannya selaku Bupati Garut di lain pihak. Sebab dalam perkawinan, jabatan tersebut tetap melekat dalam diri pribadi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perilaku pejabat tetap harus dijaga sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Dengan dikabulkannya permohonan DPRD Garut oleh Mahkamah Agung, maka langkah berikutnya tinggal menunggu eksekusi dari DPRD Kabupaten Garut agar pemakzulan ini bisa segera dilaksanakan melalui sidang paripurna DPRD dan putusannya disampaikan kemendagri selanjutnya tinggal menunggu penetapan pemberhentian bupati yang akan dilakukan oleh presiden. Melalui penetapan ini maka berakhirlah sudah drama panjang kasus pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh Bupati Garut Aceng Fikri, sehingga inilah pertama kali dalam sejarah Indonesia, seorang pejabat bupati atas nama etika diberhentikan hanya karena gara-gara urusan ranjang.

Kasus pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD, baik Kota Surabaya maupun Kabupaten Garut, secara tidak langsung telah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, lepas dari gagal atau tidaknya pemakzulan tersebut, ada intisari yang bisa diambil hikmahnya yakni terbukti bilamana kepala daerah telah melanggar kewajibannya selaku kepala daerah maka dimungkinkan bagi rakyat untuk melakukan gugatan mosi tidak percaya yang disampaikan melalui mekanisme lembaga perwakilan rakyat (DPRD).

Lalu bagaimana dengan wacana pemakzulan Walikota Depok yang diduga telah melanggar janji kampanye, Contoh kasus Aceng Fikri bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga, terutama bagi pejabat publik agar tidak melakukan perbuatan tidak etis, Tindakan tidak etis yang dimaksudkan di sini adalah tindakan melanggar etika. Dan bicara etika tidak serta merta hanya berkaitan dengan urusan ranjang, sebab yang namanya etika itu adalah moral atau akhlak yang baik dan bukan hanya sekedar urusan esek-esek. Misalkan janji kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah dan ternyata janji tersebut tidak ditepati maka janji yang tidak ditepati ini termasuk bagian dari etika atau lazim disebut dengan etika politik. Pada konteks ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku seorang politikus. kalau seorang politikus yang menjalankan etika politik sudah tentu dia mempunya keutamaan moral yakni, baik, jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya.

Janji Kampanye dan Pemakzulan Walikota Depok

Mungkin kita sering mendengar ketika calon Kepala Daerah sedang berkampanye dan mereka sering mengumbar janji, misalnya biaya pendidikan dan kesehatan langsung digratiskan. Ada lagi pembangunan ini dan itu atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, faktanya setelah mereka terpilih janji-janji itu tidak dilaksanakan atau tidak mengubah apapun, kecuali harapan kosong dan ternyata janji-janji itu hanyalah bualan bagi orang yang mempunyai keinginan akan sesuatu dan ingin mencapai tujuan tertentu. Janji dijadikan sebagai alat transportasi menuju ambisinya dengan cara memanipulasi keindahan dengan menghidangkan harapan-harapan yang kosong namun penuh dengan kebohongan.

Sehingga janji kampanye yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Daerah sudah tentu masuk dalam kategori pembohongan publik atau mengarah ke perbuatan tercela dan ini merupakan wujud nyata dari sebuah pelanggaran etika politik yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Mungkinkah pelanggaran etika politik yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam konteks janji kampanye yang tidak dilaksanakannantinya bisa dilakukan impeachment atau pemakzulan, layaknya kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh Aceng Fikri ? Dalam perspektif hukum tata negara, rakyat bisa menyampaikan Janji Kampanye Kepala Daerah itu kepada DPRD. Selanjutnya, DPRD bisa mempertanyakan ingkar janji itu kepada Kepala Daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada impeachment atau pemakzulan seorang Kepala Daerah.

Bila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, bunyi pasal 6 hurup (c) mengatakan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan politis, selanjutnya bunyi pasal 9 menyatakan bahwa pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hurup (c), bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sudah sangat jelas disampaikan bahwa janji kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah terpilih dikenai kewajiban untuk menuangkan janji-janjinya itu dalam peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Maka melalui Peraturan Daerah (perda) ini rakyat dan DPRD dapat terus menagih janji kepala daerah terpilih tersebut. Sehingga melalui Perda itu dapat menjadi dasar bagi masyarakat dan DPRD untuk menilai kinerja kepala daerah. Kalau masyarakat merasa tidak puas atas kinerja eksekutif, perda itu juga dapat jadi dasar untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada kepala daerah. Akibat selanjutnya bisa berujung pada diturunkannya kepala daerah itu dari jabatannya.

Sekedar contoh, misalkan janji kampanye yang sudah dilakukan oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail yang saat ini sudah memasuki dua setengah tahun masa jabatannya, bagaimana ketika masa kampanye pemilukada tahun 2010, Nur Mahmudi Ismail telah menyampaikan delapan program unggulan yang digembar-gemborkan dalam kampanyenya. Berikut ini janjinya :

1. Gratis biaya pendidikan untuk SD, SMP dan SMA Negeri 
2. Menyediakan 1 SMA/SMK Negeri di setiap Kecamatan, 
3. Menyediakan 100 beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi untuk siswa-siswi yang berprestasi 
4. Memberikan layanan gratis untuk pasien penderita Demam Berdarah Dangue (DBD) di kelas III Rumah Sakit Umum Daerah 
5. Pemberian santunan kematian 
6. Betonisasi jalan lingkungan 
7. Memberi kredit tanpa bunga sebesar masing-masing Rp 5 juta untuk 5000 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
8. Pemberdayaan ekonomi 3000 pemuda

Selain memiliki 8 program unggulan tersebut, Nur mahmudi Ismail selaku Walikota Depok juga memiliki visi dan misi membawa perubahan dan perkembangan positif bagi Kota Depok. Visinya adalah mewujudkan depok kota maju dan sejahtera. Dan misinya adalah mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi, mewujudkan SDM unggul, kreatif dan relijius, mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman, serta mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Lalu apakah delapan program unggulan serta visi dan misinya itu sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat terutama terkait dengan janji kampanyenya. Sudahkah janji kampanye tersebut terealisir selama dua setengah tahun masa jabatannya ? kita ambil tiga contoh program yang dijanjikan tersebut, misalkan program menyediakan 100 beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi untuk siswa-siswi yang berprestasi, dan program Memberi kredit tanpa bunga sebesar masing-masing Rp 5 juta untuk 5000 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta program Pemberdayaan ekonomi 3000 pemuda.

Apakah ketiga contoh program tersebut sudah dijalankan, karena sampai saat ini ketiga program itu belum nampak hasilnya, Faktanya bukan saja banyak janji kampanye yang belum terlihat hasilnya tetapi justru selama dua tahun berturut-turut Kota Depok malah mendapat prestasi sebagai Kota dengan pelayanan publik terburuk se Indonesia, hal ini berdasarkan survei indeks integritas sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Melihat beberapa contoh janji kampanye yang tidak terealisir itu, tentunya masyarakat punya hak untuk menagih janjinya apalagi kalau masyarakat merasa tidak puas atas kinerja walikota, tentunya masyarakat bisa mengajukan mosi tidak percaya kepada Walikota Depok. Akibat selanjutnya bisa berujung pada diturunkannya Walikota Depok dari jabatannya. Itu pun kalau DPRD Kota Depok mampu menjalankan fungsinya sebagai Wakil rakyat dan mempunyai keberanian untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat, karena tanpa peran serta DPRD, mustahil mosi tidak percaya masyarakat ini bisa terwujud.

Sebenarnya ada dua watak binatang yang terselip pada setiap insan politik yakni Merpati dan Ular. Seorang politisi memiliki watak merpati yang lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme, namun seorang politisi juga mempunyai watak seperti ular yang licik dan jahat serta selalu berupaya untuk memangsa merpati, konyolnya yang sering menonjol pada watak seorang politisi justru sisi ular ketimbang watak merpatinya. Sehingga untuk mencapai tujuan atau untuk mendapatkan jabatan etika politik sering diabaikan.

Layaknya merpati yang lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealismenya, mampukah DPRD Kota Depok menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat dan menerima mosi tidak percaya rakyat terhadap walikotanya. Bila ini benar-benar dilakukan oleh DPRD Kota Depok tentunya nasib Nur Mahmudi Ismail akan sama seperti Aceng Fikri.

Kalau Bupati Garut dilengserkan karena pelanggaran etika dan menjadi sejarah pertama kali seorang pejabat bupati dilengserkan hanya gara-gara urusan ranjang maka untuk impeachment atau pemakazulan Walikota Depok tentunya juga akan bisa menjadi sejarah pertama terhadap kasus pelanggaran etika politik akibat janji kampanye yang tidak dilaksanakan. Sehingga bila ini bisa terwujud, tentunya akan berdampak secara nasional dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kepala daerah di seluruh Indonesia yang telah melakukan janji kampanye namun tidak dijalankan dan mereka akan bernasib yang sama seperti impeachment atau pemakzulan terhadap Walikota Depok.

Berita Lainnya :
Pesta Pora Oknum Ustad di Kota Depok
Pusat Rehabilitasi Korban Politik Kancil Pilek
* Walikota Depok Terancam Pidana 5 Tahun Penjara
Nasib Nur Mahmudi Ismail Akan Sama Seperti Aceng
Istri Walikota Depok Tertangkap Melanggar Peraturan
Partai Pengusung Mendukung Wakil Walikota Depok Mundur