Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Partai Pengusung Mendukung Wakil Walikota Depok Mundur

Koalisi Kerakyatan yang terdiri dari 3 partai politik berideologi nasionalis yang mengusung pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok terlihat geram melihat tingkah laku Walikota Depok yang tidak melibatkan Wakil Walikota dalam setiap kebijakan yang dilakukan.

Karena itu melihat fakta adanya situasi yang tidak sehat serta kondusif dilingkungan Pemerintah Kota Depok, Koalisi Kerakyatan memberikan apresiasi dan dukungan secara penuh pada Idris Abdul Somad untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Walikota Depok sebagaimana yang pernah disampaikan oleh TIM Relawan Idris Abdul Somad (TRIAD) yang juga menyampaikan hal yang sama.

Koalisi Kerakyatan melihat Idris Abdul Somad sudah tidak di anggap lagi oleh Walikota Depok, hal ini berlangsung sejak pertama kali diangkat menjadi Wakil Walikota, Pak Idris tidak pernah dikasih kewenangan tugas yang jelas. Indikasi ini membuktikan begitu egois dan arogannya Walikota Depok terhadap mitra sejawatnya yang seharusnya bisa bekerjasama dengan baik membangun Kota Depok.

Bukan hanya Wakil Walikota Depok saja yang mendapat perlakuan seperti itu, Koalisi Kerakyatan juga mendapat perlakuan yang sama, padahal dalam MOU yang dibuat ketika memberikan dukungan sebagai partai pengusung, salah satu isi MOU tersebut berkaitan dengan akan dilibatkannya Koalisi kerakyatan dalam hal memberi masukan terhadap program-program yang akan dijalankan, tetapi faktanya jangankan diajak untuk berdiskusi masalah program, untuk bersilaturahmi dengan Walikota saja sangat sulit untuk dilaksanakan, lebih parah lagi, sekedar untuk mengucapkan selamat pada hari raya besar umat Islam saja tidak pernah dilakukan.

Sungguh ironis, bila ditingkat nasional mereka berteriak-teriak mengancam karena jatah menterinya akan dikurangi, tetapi justru ketika mereka menjadi penguasa di satu daerah, mereka malah meninggalkan mitra koalisinya tanpa jejak.

Bukan hanya mendukung Wakil Walikota Depok Mundur, Koalisi kerakyatan juga mendesak agar Walikota Depok menepatinya janjinya untuk menjalankan delapan program unggulan yang pernah di janjikannya saat kampanye pada pemilukada 2010, Dari delapan program unggulan tersebut baru satu program betonisasi yang baru berjalan, selebihnya belum terlihat sama sekali.

Begitu juga dalam hal pemutasian pejabat birokrasi yang dilakukan tidak profesional, pemutasian birokrasi hanya bersipat kepentingan tanpa melihat faktor kemampuan dari birokrasi itu sendiri, misalkan seorang guru yang sudah bertahun-tahun mengajar malah dipromosikan menjadi lurah. Banyak juga pejabat yang bermasalah tapi tetap di pertahankan, namun banyak juga birokrat yang berprestasi malah disingkirkan tanpa alasan yang jelas.

Mempertahanan birokrasi yang bermasalah tentu menimbulkan pertanyaan yang sangat besar ? Misalkan, banyak kegiatan pembangunan sekolah yang di cut off dan ini terjadi dua tahun berturut-turut, dampak dari kegiatan pembangunan yang di cut off tentu akan merugikan bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sampai siswa tersebut menumpang di sekolah lain tetapi mengapa pejabat yang bertanggungjawab di bidangnya sampai saat ini malah tetap di pertahankan, padahal masih banyak pejabat-pejabat di Kota Depok yang punya potensi untuk berbuat yang lebih baik, mereka tersingkirkan hanya karena dianggap tidak sepaham ? Ada apa dibalik semua ini, mengapa Walikota Depok masih tetap mempertahankan pejabat yang bermasalah ?

Melihat fakta pemutasian yang tidak benar dan profesional ini jadi wajar saja kalau akhirnya Kota Depok mendapat predikat dua tahun berturut-turut sebagai Kota dengan pelayanan publik terburuk se Indonesia sebagaimana hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Predikat Pelayanan terburuk se Indonesia yang diraih oleh Kota Depok, hal ini tentunya menjadi salah satu indikator perlawanan para birokrat yang kecewa terhadap Walikota Depok terkait dengan kebijakan pemutasian yang tidak benar dan tidak profesional, sejalan dengan tingkah laku Walikota Depok yang arogan dan egois.

Berita Lainnya :
Presiden PKS Anis Matta Tukang Bohong