Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Dana Bansos Jawa Barat Rawan Kampanye Terselubung

Masih belum lepas dari ingatan publik, kasus korupsi penyalahgunaan dana bansos untuk alat kesehatan mata di Dinas Kesehatan, Kasus dana bansos ini membuat publik Jawa Barat tercengang karena melibatkan salah satu anggota DPRD propinsi Jawa barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Terbukti dalam fakta persidangan akhirnya terungkap, Bahwa Bambang Beny Erawan anggota DPRD Jawa Barat periode 2004-2009 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terlibat dalam pengadaan alat kesehatan dua rumah sakit senilai Rp.800 juta. Bambang Beny Erawan diketahui menerima uang senilai Rp.125 juta dari salah satu rekan tersangka.

Dalam kasus korupsi dana bansos ini bukan hanya Beny bambang Eyawan saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satu mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok juga telah menjadi pesakitan akibat korban dari persekongkolan peruntukan dana bansos Jawa Barat.

Bicara dana bansos dan hibah memang sangat rawan terjadinya penyelewengan, terutama peruntukan dana bansos dan hibah bagi kepentingan masyarakat, baik untuk lembaga sosial, pendidikan, organisasi masyarakat dan lain sebagainya, apalagi informasi dana bansos dan hibah ini memang sangat sulit untuk diakses masyarakat. Sulit kalau untuk mengetahui siapa-siapa penerima dana hibah ini. Makanya dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengelolaan dana-dana ini selalu bermasalah.

Di Jawa Barat berdasarkan hasil audit tahun 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dana hibah, bansos dan subsidi menunjukan angka Rp.277.546 Milyar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas, Demikian pula terhadap penggunaan dana bansos tahun 2009 sebesar Rp.232.86 Milyar, saat audit dilakukan hampir seluruh penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah propinsi jawa barat.

Bukan hanya praktek korupsi terhadap peruntukan dana bansos namun lebih dari itu, dana bansos dan hibah juga rawan untuk diselewengkan dalam rangka kepentingan politik menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa barat, banyak celah penyimpangan yang bisa dilakukan, terutama kelemahan dalam hal pengaturan dana tak terduga begitu juga dengan keleluasaan kepala daerah dalam hal mengeksekusi dana serta kelemahan pengaturan akuntabilitas penggunaannya dan semua ini tentunya akan membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Apalagi permasalahan utama dalam distribusi dana bansos dan hibah yang tidak pernah jelas, siapa penerima dananya dan tidak bisa diverifikasi, hasil audit BPK sebelumnya sudah membuktikan bahwa peruntukan dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hampir seluruh penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah propinsi jawa barat,

Fenomena korupsi politik pembajakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memang sering dilakukan oleh calon kepala daerah incumbent dalam setiap pemilukada di daerah, terutama peruntukan dana bansos dan hibah, konyolnya menjelang pemilukada biasanya sering terjadi kenaikan anggaran yang sangat besar bagi peruntukan dana bansos dan hibah.

Lihat saja sekarang di Jawa Barat, peruntukan dana bansos dan hibah mengalami kenaikan yang sangat besar dari Rp.2.128 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp.2.938 triliun pada tahun 2013 bahkan peruntukan dana hibah membengkak hampir 10 kali lipat dari alokasi anggaran Rp.120.6 Milyar pada tahun 2009 menjadi Rp.1.2 triliun pada RAPBD tahun 2013. kenaikan alokasi bantuan keuangan ini diduga menjadi modus utama politisasi ang­garan.

Melihat fakta ini dan agar tidak terjadi penyalahgunaan peruntukan dana bansos serta hibah, baiknya Komisi Pemilihan Umum beserta Bawaslu Jawa Barat harus berani dan tegas meminta kepada Gubernur Jawa Barat agar dana bansos dan hibah ini dicairkan setelah pemilukada selesai, karena diduga sangat rawan terjadinya praktek kampanye terselubung yang dikemas dalam aroma busuk dana bansos dan hibah. Ada kekhawatiran pendistribusian atas pengelolaan dana bansos dan hibah tersebut dilakukan tidak berdasarkan aspek keadilan dan diduga cenderung untuk kepentingan politik dalam rangka mencari dukungan dalam pemilukada.

Berita Lainnya :
Akal Bulus PKS Mendukung PDS
Vonis Bintang Tujuh Untuk Presiden
Presiden PKS Anis Matta Tukang Bohong
* Partai Pengusung Mendukung Wakil Walikota Depok Mundur