Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Praktek Halal Partai Demokrat Dijamin Tidak Dapat Kursi

Rakyat Indonesia ini seperti orang yang mudah dibodohin dan dianggap tidak tahu apa-apa tentang kondisi sebenarnya yang terjadi pada Partai Demokrat. Karena rakyat dianggap bodoh maka dengan seenaknya mereka mengatakan bahwa selama ini Partai Demokrat dalam segala aktifitasnya selalu mempergunakan dana halal.

Padahal logika berpikir masyarakat sekarang ini tidak sebodoh yang dibayangkan oleh Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat, Jargon politik menjelang kampanye dengan semboyan “Katakan Tidak Pada Korupsi” menjadi bukti kuat bahwa kemunafikan itu selalu hadir dalam aktifitas partai politik bernama Partai Demokrat.

Terbukti, Angelina dan Andi Mallarangeng sang model iklan jargon tersebut kini telah menjadi pesakitan karena terlibat kasus korupsi padahal sang model iklan tersebut adalah kader-kader terbaik dan orang-orang pilihan partai yang dipercaya sebagai pengurus elit di Partai Demokrat. begitu juga Nazarudin mantan juru bayar atau bendahara Partai Demokrat mengalami hal yang sama, lalu apakah kasus korupsi ini masuk kategori halal ?

Belum lagi kasus dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum menjelang kongres Partai Demokrat, Penyuapan ini dilakukan agar dirinya dapat terpilih sebagai Ketua Umum. Hal ini berdasarkan pengakuan Diana Maringka selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Minahasa Tenggara, saat bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games 2011. Diana menerima uang 7.000 dollar AS, Rp 100 juta, dan Rp 30 juta dalam beberapa tahap saat kongres Partai Demokrat berlangsung. Menurut Diana, uang tersebut terkait pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai. "Uang itu dari Pak Umar Arsal dari tim sukses Pak Anas," kata Diana saat saat itu.

Pengakuan serupa juga datang dari Ismiyati Saidi mantan ketua DPC Partai Demokrat dari Kabupaten Kabupaten Bualemo, Gorontalo, dalam pengakuannya Ismiyati mengaku menerima uang dari tim sukses Anas Urbaningrum tiga kali pada saat Kongres di Bandung. “Pertama Rp.15 juta, kedua US$2.000, dan terakhir menerima US$5.000,” kata Ismiyati,

Sama seperti pengakuan Diana Maringka saat menerima uang, Ismiyati mengaku juga tidak tahu jika uang itu berasal hasil suap wisma atlet SEA Games yang sudah menyeret dua petinggi Partai Demokrat, yaitu Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh.Malah ismiyati mengatakan bahwa ” Apa yang dikatakan pak Nazarudin di persidangan kalau ada bagi-bagi uang ke ketua-ketua DPC memang benar,” terucap dengan nada kecewa ismiyati juga mengatakan “Saya korban dari Partai Demokrat juga kok,” tegas Ismiyati.

Satu demi satu pengakuan ini semakin memperjelas bahwa ternyata ada konspirasi busuk hanya untuk mendapatkan sebuah jabatan strategis di partai apalagi kedudukan ketua umum di partai berkuasa jelas salah satu posisi jabatan yang sangat menguntungkan. Ironisnya jabatan itu di peroleh justru dengan cara-cara yang tidak fair dan tidak mendidik. embel-embel demokratis ternyata hanya simbol palsu dari slogan partai. Ini satu bukti kaderisasi di tubuh partai tidak berjalan dengan baik, suap menyuap menjadi tolak ukur untuk meraih posisi sebuah jabatan, tidak lagi berdasarkan faktor loyalitas, dedikasi dan pengabdian yang tulus dari kader partai untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan rakyat indonesia.

Kalau sesama kader partai saja mereka mau melakukan hal seperti itu, lalu bagaimana ketika mereka melakukan pendekatan dan mencari simpati kepada rakyat. pemilu legislatif, pemilukada tentu polanya tidak jauh berbeda ketika mereka mendapatkan jabatan strategis di partai dengan cara suap menyuap. Politik uang sudah bukan lagi sesuatu yang aneh, calon legislatif, calon kepala daerah harus setor di muka kepada partai, kalau tidak setor jangan harap mereka bisa mendapatkan label calon. Itu baru tahap pemilihan calon, belum lagi tahapan selanjutnya, jadi wajar saja pengeluaran yang di butuhkan sangat besar. begitu seterusnya nya seperti lingkaran setan ? apakah praktek-praktek kotor seperti ini masuk kategori halal ?

Hukum dagang pasti berlaku di sini, berapa pengeluaran atau modal yang sudah di keluarkan sudah barang tentu pendapatannya harus bisa melebihi modal yang sudah di keluarkan, kalau angka modalnya saja sudah milyaran rupiah, sangat tidak mungkin hanya dengan mengandalkan gaji toh, modal mereka bisa kembali. So pasti ada pendapatan lain yang mereka terima dengan cara yang tidak wajar. Karena seperti lingkaran setan maka yang akan menjadi korban adalah rakyat. lihat saja korupsi merajelalela di mana-mana. begini lah akibatnya bila fungsi dan tujuan partai telah di pergunakan dengan cara-cara yang tidak wajar. Jawaban yang pasti adalah “Sama Kader Partai Saja Menyuap Apalagi Sama Rakyat“ dan untuk membayar hutangnya “Rakyatlah yang Menjadi Korban“ apakah hal ini masih dianggap halal ?

Partai Demokrat Tidak Lolos Parlemen Treshold

Kalau dilihat dari perjalanan partai ketika pertama kali didirikan, modal dasarnya hanya pencitraan melalui figur sentralnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Partai hanya mengandalkan sosok SBY, dukungan rakyat pun lebih banyak pada massa mengambang, karena memang Partai Demokrat tidak mempunyai basis massa tradisional.

Hanya mengandalkan figur SBY dan pencitraan yang sudah memudar serta ketiadaan basis massa tradisional, maka sangat sulit bagi Partai Demokrat untuk tetap eksis seperti sekarang ini, ditambah kepercayaan masyarakat sekarang pada Partai Demokrat sudah tidak ada lagi.

Konsolidasi Partai juga jalan ditempat, karena memang Partai Demokrat tidak dirancang sebagai partai kader sehingga kinerja pengurus partai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting (kelurahan/Desa) tidak berdaya guna melakukan kerja partai untuk mensosialisasikan program partai pada masyarakat.

Kondisi seperti ini bukan tidak disadari oleh para petinggi partai, sehingga diduga mereka berusaha mengatur berbagai strategi terutama mensiasati sistim pemilu yang masih banyak titik-titik kelemahan yang bisa dimainkan oleh mereka. Apalagi ketua umum Partai Demokrat Anas urbaningrum adalah mantan anggota KPU, begitu juga disana ada Andi Nurpati yang juga mantan anggota KPU, tentunya mereka paham sekali dengan sistim pemilu terutama ditingkat kepanitian Pemilu, mulai dari level kepanitian terbawah sampai teratas.

Strategi memang harus cermat dilakukan agar tidak terperosok pada pemilu 2014, diduga Partai Demokrat juga sudah menempatkan oknum-oknum di kepanitiaan Pemilihan Umum, targetnya putusan-putusan yang dibuat di kepanitiaan Pemilu harus yang menguntungkan Partai Demokrat. Mulai dari banyaknya partai yang lolos atau tidak lolos pemilu, jumlah daerah pemilihan (dapil), alokasi jumlah kursi per-dapil, dan lain sebagainya. Intinya strategi yang dibuat harus sistematis, struktur dan massif.

Pemilihan umum 2014 sudah didepan mata, perangkat hukumnya juga sudah disahkan, namun ada yang berbeda dengan undang-undang pemilihan Umum yang baru ini yaitu adanya batas minimum partai politik untuk bisa masuk ke dalam parlemen (parliamentarian treshold) ditetapkan sebesar 3,5 persen. Angka ambang batas tersebut dinilai cukup tinggi. Apakah parpol baru atau parpol lama yakin bisa melewati nilai ambang batas tersebut. katakan dengan jumlah pemilih 170 juta jiwa, kalau 3,5 persen itu mencapai hampir 6 juta suara.

Mampukah Partai Demokrat mendapatkan suara pemilih sebanyak 6 juta suara ? Kalau modal suara Partai Demokrat hanya pencitraan tanpa memiliki basis massa tradisional, serta adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat ditambah dengan pendanaan yang seadanya tapi halal maka kesimpulannya pada pemilihan Umum 2014 akan sangat sulit bagi Partai Demokrat untuk memenuhi persyaratan parliamentary threshold alias tidak akan mendapatkan kursi di gedung DPR RI.

Berita Lainnya :