Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Dana 3 Milyar Untuk Ketua Komisi III

Publik tentu masih ingat, bagaimana sepak terjang Benny K Harman ketika masih menjabat sebagai ketua Komisi III DPR RI, dengan penuh semangat, Benny pernah mengatakan bahwa kewenangan KPK perlu di pangkas, karena KPK di nilai gagal mencegah tindak pidana korupsi. “KPK memang sukses menyeret banyak koruptor ke dalam penjara. Tapi bersamaan dengan itu pula korupsi merajalela, “Koruptor seperti dibui satu tumbuh seribu, jadi KPK sukses menindak, tapi gagal mencegah korupsi,” ujar Benny. Menurutnya, tugas pencegahan sekaligus penindakan yang selama ini diberikan kepada KPK pada prakteknya justru menyandera dan membebani KPK.

Oleh karena itu dalam RUU KPK yang baru, jelas Benny, kewenangan kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan penindakan akan di perkuat, sementara KPK di minta fokus pada pencegahan korupsi. Dengan demikian KPK di harapkan berbagi kewenangan dengan dua lembaga hukum lainnya. “Untuk itu UU Kejaksaan dan Kepolisian akan di revisi bersama-sama dengan revisi UU KPK,” kata Benny. Pernyataan Benny ini membuktikan bahwa Komisi III Akan Memangkas Habis Wewenang KPK dan hanya akan menjadikan KPK sebagai lembaga yang fokus pada Pencegahan Korupsi.

Tuluskah seorang Benny mengatakan hal seperti itu, terutama tulus dalam arti yang sejujur-jujurnya bahwa KPK memang perlu diperkuat, walaupun faktanya apa yang disampaikannya itu tak lain dan tak bukan justru ingin memperlemah kewenangan KPK. Ada apakah dibalik ngototnya Benny K Harman selaku Ketua komisi III untuk memangkas habis kewenangan KPK ? Apakah ada udang dibalik batu, atau ada sesuatu yang dikhawatirkan bila KPK tetap dalam posisi seperti sekarang ini.

Pertanyaan itu akhirnya terjawab ketika Nazarudin hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa Angelina Sondakh di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. dalam kesaksiannya Nazarudin mengatakan, ia memberikan dana sebesar 3 Milyar rupiah kepada anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, Dana sebesar itu diperuntukan untuk melokalisasi mencuatnya kasus Wisma Atlet di media massa, saat itu Benny menjabat sebagai ketua Komisi III. (media Indonesia, 30 Nopember 2012).

Pemberian dana 3 milyar ini setelah Rosa dan Wafid ditangkap dan dijadikan tersangka, Anas memanggil saya untuk datang ke DPP, disitu ada Saan mustofa juga, Anas marah-marah sama saya, bagaimana ini jadinya ? lalu saya jawab ini kan perintah. Anas pun meminta untuk mengambil langkah-langkah politis dan masalah ini dilokalisasi agar tidak meluas, untuk itu Anas menyuruh saya menyiapkan dana buat aparat penegak hukum dan media massa, terkumpul 3 Milyar , akhirnya dana tersebut saya berikan ke Benny K Harman, papar nazarudin.

Sekarang semakin nampak didepan mata, mengapa Benny begitu bersemangat untuk merevisi UU KPK, walaupun sudah masuk dalam agenda prolegnas, namun seyogjanya upaya untuk merevisi KPK ini bukan untuk memperlemah lembaga KPK tetapi harusnya revisi ini lebih memperkuat lembaga KPK. Publik menduga awalnya rencana memang sudah disusun sedemikian rupa, dibuat seolah-olah dalam rangka perbaikan, tapi diluar dugaan ternyata rencana ini justru ingin memperlemah lembaga KPK sehingga wajar saja kalau rencana busuk ini mendapat kecaman dan penolakan yang sangat keras dari masyarakat hingga akhirnya rencana ini pun ditunda atau dihentikan untuk sementara.

Kembali dalam konteks Kesaksian Nazarudin, seharusnya KPK segera merespon untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang telah menerima aliran dana 3 milyar terkait upaya untuk melokalisasi mencuatnya kasus suap Wisma Atlet. Kita tunggu saja langkah apa yang akan dilakukan oleh KPK sebagai lembaga yang masih dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Agar supremasi hukum dinegeri ini benar-benar dapat ditegakkan, tidak peduli walaupun yang terlibat adalah orang-orang dilingkaran kekuasaan.

Berita Lainnya :