Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Tiga Skenario Busuk Dibalik Revisi UU KPK

Saat ini Partai Politik yang mempunyai kursi di Parlemen tidak ada yang berani mengatakan secara jantan mengakui bahwa merekalah yang merencanakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang KPK, namun yang terjadi justru sebaliknya, partai berlomba-lomba mencitrakan diri bagaikan pahlawan kesiangan menolak revisi UU KPK, Dengan dalil bila tujuannya hanya untuk memperlemah lembaga KPK mereka akan menolak, walaupun sebenarnya tidak bisa dipungkiri mereka justru ingin memperlemah kewenangan KPK malah lebih ekstrem lagi mereka ini sebenarnya ingin KPK dibubarkan bukan hanya dilemahkan. 

Sebenarnya upaya untuk memperlemah kewenangan KPK adalah bagian dari proses berkelanjutan dari program yang disusun secara sistematis untuk membubarkan lembaga KPK, ada tiga skenario yang telah dimainkan untuk tujuan membubarkan KPK dan skenario revisi UU KPK adalah kelanjutan dari skenario sebelumnya yang memang gagal dilakukan oleh mereka yang tidak suka dengan Lembaga KPK ini.

Terungkapnya tiga skenario ini langsung disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang mengatakan adanya pihak-pihak tertentu yang terus melakukan upaya untuk mengerdilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak-pihak tersebut hingga kini melakukan tiga upaya untuk melemahkan lembaga pimpinan Abraham Samad cs.

Upaya pertama dengan meminjam tangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengerdilkan KPK. Mahkamah Konstitusi dijadikan rujukan untuk melakukan langkah hukum dengan mengajukan uji materi. “Sampai hari ini sudah 14 kali diminta untuk batalkan, tapi MK selama 14 kali itu juga nyatakan KPK sah, konstitusional dan harus didukung,” tegas Mahfud MD.

Upaya kedua, dilakukan dengan mempersoalkan legitimasi pimpinan KPK. Di mana dalam Undang-Undang KPK itu disebutkan bahwa KPK itu dipimpin oleh 5 orang secara kolektif kolegial. Cara membonsaikannya dengan mengungkapkan ditahannya Antasari Azhar, dan Komisi III DPR RI selanjutnya mengungkapkan bahwa dengan adanya penahanan tersebut KPK sudah tidak punya legitimasi karena secara kolektif kolegial habis. Sebab, lanjut Mahfud, menurut Undang-Undang KPK jika pimpinan ditahan maka keberadaannya (KPK) harus diberhentikan. “Saat itu KPK tidak boleh ada. Lalu saya bersama LBH itu mengingatkan 3 orang pimpinan saja masih bisa kolektif kolegial atau lebih dari separuh. Lalu Bibit-Chandra jadi tersangka. Berarti nanti kan habis,” kata dia.

Nah saya selamatkan kedua orang itu. Karena mereka yang menyandang tersangka tidak boleh diberhentikan sampai proses peradilan selesai. DPR minta dikurangi kuorumnya,” tambah Mahfud.

Cara ketiga yakni dengan merevisi Undang-Undang KPK. Mahfud mengingatkan jika alur sejarahnya dijabarkan, maka cara pelemahan KPK itu sebenarnya terjadi secara sistematis dan berkelanjutan. Dia mengatakan, padahal dulu KPK dibentuk karena kebutuhan untuk memberantas korupsi. KPK juga sudah efektif dilihat dari produktifitas dan kapasitasnya, karena dari perkara yang masuk ada 16.000 perkara dan bisa diselesaikan dalam setahun 25 kasus.

Pencitraan Konyol Partai Politik 

Dalam konteks Revisi Undang-Undang KPK, Kenapa beberapa Partai Politik baru menolak sekarang dan kenapa mereka tidak menolak, saat rancangan rencana revisi ini dimulai dan dimasukkan dalam salah satu daftar undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), lagi pula kenapa UU KPK yang relatif masih muda dan sudah cukup baik kinerjanya malah ingin direvisi dan menjadi skala prioritas dalam Prolegnas padahal masih banyak undang-undang lain yang perlu diperbaiki misalkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang sudah lama usianya karena KUHAP adalah produk Kolonial belanda yang memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Sikap Partai yang menolak cenderung hanya sebagai politik pencitraan saja sebab mereka tidak mau dinilai negatif oleh masyarakat karena dianggap sebagai Partai yang tidak mendukung pemberantasan korupsi. Anehnya sikap partai ini justru dilakukan ketika publik marah karena tahu rencana revisi UU KPK hanya bertujuan untuk mengamputasi kewenangan KPK.

Padahal awalnya partai politik begitu bersemangat untuk segera merevisi UU KPK. Hal ini terbukti ketika Program Legislasi Nasional diparipurnakan di DPR justru sembilan fraksi di DPR RI menyetujui revisi UU KPK, apalagi revisi UU KPK adalah hasil kesepakatan Presiden SBY dan DPR yang masuk dalam Prolegnas 2011 bersama dengan 70 Undang-undang lainnya yang akan direvisi dan diselesaikan. Prolegnas ini memang sudah ditandatangani sejak 24 Desember 2010 oleh Ketua DPR, Marzuki Alie.

Perencanaan rancangan revisi UU KPK memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, pasal 15 menyatakan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional, Begitu juga dalam pasal 17 ayat (1) UU tersebut dinyatakan bahwa rancangan Undang-Undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) dikatakan bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang Legislasi, kemudian pada ayat (2) mengatakan bahwa untuk Penyusunan Program Legislasi Nasional dilingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang Legislasi begitu juga pada ayat (3) mengatakan bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional dilingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Alat Kelengkapan DPR yang dimaksud adalah Badan Legislasi sedang Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM. Dalam ketentuan diatas, sangat mustahil kalau DPR sebagai kepanjangan tangan partai bukan kepanjangan tangan rakyat tidak mengetahui siapa yang memulai terlebih dahulu terkait Rencana Revisi Undang-Undang KPK. Awalnya rencana memang sudah disusun sedemikian rupa, tapi diluar dugaan ternyata rencana ini mendapat kecaman dan penolakan yang sangat keras dari masyarakat.

Jadi kalau mereka sekarang ini menolak nampak sekali bahwa mereka tidak mau mendapat cap negatif sebagai partai yang tidak mendukung pemberantasan Korupsi, apalagi publik selama ini sudah punya penilaian yang positif terhadap kinerja KPK. Wajar saja publik marah, kenapa KPK yang sudah dinilai cukup ampuh memberikan efek jera bagi para pelaku Korupsi tapi kewenangannya mau diamputasi oleh DPR yang sebenarnya memang sudah tidak suka dengan keberadaan lembaga KPK.

Berita Lainnya :