Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Pembuktian Terbalik dan Pemiskinan Koruptor

Selama ini hukum yang berlaku di Indonesia, terutama pada pelaksanaan “Pengembalian Aset Korupsi” yang di sita oleh negara dari pelaku Tindak Pidana Korupsi baru dapat di lakukan melalui sarana hukum pidana dengan membuktikan terlebih dahulu kesalahan melalui pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Hal ini terjadi karena memang pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan Korupsi hingga sa’at ini belum di atur secara jelas dan terinci.

Dalam konteks Perundang-undangan di Indonesia, para pelaku kejahatan wajib untuk membuktikan bahwa harta yang di miliki bukan berasal dari kejahatan. hal ini diatur dalam pasal 77, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Seharusnya Undang-Undang itu secara tegas mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik yang di lakukan oleh terdakwa. Namun, berdasarkan Pasal 77 juncto Pasal 78 Undang-Undang tersebut tidak diatur prosedur beracaranya atau setidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik itu,

Wacana Pemiskinan Koruptor tetap akan sangat sulit di lakukan bila masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena dalam Undang-Undang tersebut tidak tegas mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana Korupsi.

Sehingga bila mau efektif untuk melakukan pemberantasan Korupsi secara optimal maka penerbitan Undang-Undang Pembuktian Terbalik mutlak harus di lakukan, Karena keberadaan Undang-Undang pembuktian terbalik ini nantinya dapat di gunakan dalam rangka menelusuri kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta pelaku tindak pidana Korupsi nantinya mampu mempertanggungjawabkan seluruh kekayaannya.

Sebab tindakan represif terhadap Kejahatan Korupsi tidak hanya dengan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga dengan upaya mengembalikan aset kejahatan yang di Korupsi. Karena sipat dasar dan karakter kejahatan Korupsi adalah satu kejahatan yang sangat luar biasa, di samping korupsi dapat mengganggu pembangunan dan merusak kualitas hidup masyarakat, korupsi juga dapat merusak aturan hukum, merusak demokrasi, merusak pasar dan dapat melanggar Hak Asasi Manusia.

Maka untuk itu, pembuktian merupakan hal yang sangat krusial dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pembuktian merupakan jantung dalam persidangan suatu perkara di persidangan.

Kalau mau serius untuk menerapkan penerbitan Undang-Undang Pembuktian Terbalik ini, sangat tergantung dari kemauan dan keberanian penyelenggara Negara serta di dukung oleh semua pihak yang terkait, tentunya kalau penyelenggara Negara benar-benar serius, perundang-undangan ini akan menjadi payung hukum yang tepat dan sangat di butuhkan untuk pemberantasan Korupsi secara tuntas.

Sebab bila ini tidak di lakukan dengan segera, tentunya hanya akan menjadi wacana saja sepanjang masa, Karena bagaimana pun Undang-Undang Pembuktian Terbalik ini mutlak harus di lakukan demi unsur keadilan yang tetap harus di tegakkan.

Belum adanya Kemauan dan keberanian dari penyelenggara Negara untuk menerbitan Undang-undang Pembuktian terbalik ini. Tentu patut menjadi pertanyaan, karena di duga adanya kekuatiran dari penyelenggara Negara bahwa keberadaan undang-undang pembuktian terbalik ini bisa saja menjadi Senjata Makan Tuan bagi penyelenggara Negara itu sendiri.

Karena nantinya kalau ada kejanggalan pada harta kekayaan mereka, bisa kena semuanya. Dugaan ini lah yang memang tetap menjadi persoalan hingga penerbitan Undang-Undang Pembuktian Terbalik belum bisa terwujud sampai hari ini. Sampai kapan pun bila Undang-Undang Pembuktian Terbalik tidak segera di terbitkan, maka jangan harap keinginan untuk Memiskinkan Koruptor bisa terwujud.

Berita Lainnya :
Kasus Suap Daging Impor Bukan Percobaan Penyuapan
Tarian Harum Bunga Untuk Sang Jenderal
Orde Baru Berdiri Di Atas Tumpukan Tengkorak
Skenario Jahat Kembali Ke Masa Lalu