Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Partai Demokrat Tidak Lolos Parlemen Treshold

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat sebagai tersangka, ternyata berdampak sangat buruk bagi pencitraan partai di masyarakat. ditambah terjadinya pembusukan di internal partai sehingga membuat kondisi partai demokrat semakin parah.

Sangat ironis memang, ketika dulu sering beriklan dan menyebut diri partai anti korupsi, tetapi kemudian petinggi partainya justru banyak terseret kasus korupsi di berbagai kementerian, sehingga membuat kredibilitas Partai Demokrat hancur di mata publik.

Kalau dilihat dari perjalanan partai ketika pertama kali didirikan, modal dasarnya hanya pencitraan melalui figur sentralnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Partai hanya mengandalkan sosok SBY, dukungan rakyat pun lebih banyak pada massa mengambang, karena memang Partai Demokrat tidak mempunyai basis massa tradisional.

Hanya mengandalkan figur SBY dan pencitraan yang sudah memudar serta ketiadaan basis massa tradisional, maka sangat sulit bagi Partai Demokrat untuk tetap eksis seperti sekarang ini, ditambah kepercayaan masyarakat sekarang pada Partai Demokrat sudah tidak ada lagi.

Konsolidasi Partai juga jalan ditempat, karena memang Partai Demokrat tidak dirancang sebagai partai kader sehingga kinerja pengurus partai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting (kelurahan/Desa) tidak berdaya guna melakukan kerja partai untuk mensosialisasikan program partai pada masyarakat.

Kondisi seperti ini bukan tidak disadari oleh para petinggi partai, sehingga diduga mereka berusaha mengatur berbagai strategi terutama mensiasati sistim pemilu yang masih banyak titik-titik kelemahan yang bisa dimainkan oleh mereka. Apalagi ketua umum Partai Demokrat Anas urbaningrum adalah mantan anggota KPU, begitu juga disana ada Andi Nurpati yang juga mantan anggota KPU, tentunya mereka paham sekali dengan sistim pemilu terutama ditingkat kepanitian Pemilu, mulai dari level kepanitian terbawah sampai teratas.

Strategi memang harus cermat dilakukan agar tidak terperosok pada pemilu 2014, diduga Partai Demokrat juga sudah menempatkan oknum-oknum di kepanitiaan Pemilihan Umum, targetnya putusan-putusan yang dibuat di kepanitiaan Pemilu harus yang menguntungkan Partai Demokrat. Mulai dari banyaknya partai yang lolos atau tidak lolos pemilu, jumlah daerah pemilihan (dapil), alokasi jumlah kursi per-dapil, dan lain sebagainya. Intinya strategi yang dibuat harus sistematis, struktur dan massif.

Pemilihan umum 2014 sudah didepan mata, perangkat hukumnya juga sudah disahkan, salah satunya adalah undang-undang Pemilihan Umum, namun ada yang berbeda dengan undang-undang pemilihan Umum yang baru ini yaitu adanya batas minimum partai politik untuk bisa masuk ke dalam parlemen (parliamentarian treshold) ditetapkan sebesar 3,5 persen. Angka ambang batas tersebut dinilai cukup tinggi. Apakah parpol baru atau parpol lama yakin bisa melewati nilai ambang batas tersebut. katakan dengan jumlah pemilih 170 juta jiwa, kalau 3,5 persen itu mencapai hampir 6 juta suara.

Mampukah Partai Demokrat mendapatkan suara pemilih sebanyak 6 juta suara ? Kalau modal suara Partai Demokrat hanya pencitraan tanpa memiliki basis massa tradisional, serta adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat maka kesimpulannya bila pemilihan Umum 2014 berjalan sesuai dengan azas pemilu, langsung, umum bebas, rahasia serta jujur dan adil, termasuk tidak adanya unsur money politik dan kecurangan pada pemungutan suara. Maka akan sangat sulit bagi Partai Demokrat untuk memenuhi persyaratan parliamentary threshold.

Berita Lainnya:
Kambing Kami Demokrat Sejati
Partai Demokrat Ibarat Bis Metromini
Partai Demokrat Seperti Macan Ompong
Duet Anas dan Nazar Dibalik Proyek 10 Triliun
Partai Demokrat Lokomotif Penggembosan KPK
Partai Penguasa Sedang Panik Stress dan Depresi