Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Partai Demokrat Ibarat Macan Ompong

Partai Demokrat yang sudah hancur pencitraannya akibat tingkah laku para kader partainya yang terlibat berbagai skandal korupsi kini semakin terlihat salah tingkah, apalagi terus menerus terpojok dengan stigma buruk sebagai Partai Korup, maka mau tidak mau beberapa langkah strategis harus dilakukan untuk menyelamatkan eksistensi partai menyongsong pemilu 2014 yang sudah didepan mata.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah model strategi ranking, dengan strategi ini Partai Demokrat berupaya menghilangkan stigma buruk sebagai satu-satunya partai yang paling korup. Dalam konteks ini Partai Demokrat ingin menyampaikan pesan bahwa kalau bicara korupsi, Partai kami ini baru ranking nomor tiga, jadi jangan hujat kami terus dong ? Loh kenapa nggak sekalian menyampaikan walaupun partai kami urutan nomor tiga tapi kalau bicara nilai yang di korupsi kami paling besar loh.

Aneh bin Ajaib, ranking tiga korupsi kok masih bangga, bukannya prestasi kerja yang ditonjolkan tapi malah keburukan yang dibanggakan, yang namanya emas tetap saja akan menjadi emas walaupun dia tenggelam di lumpur begitu juga yang namanya bangkai walaupun ditutup-tutupin tetap saja menjadi bangkai.

Mengapa Partai Demokrat mesti mempertontonkan strategi rangking yang tidak lucu ini pada publik ? Apakah melalui strategi ini masih bisa diharapkan untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat ? sepertinya itu tidak akan mungkin karena masyarakat sudah punya pengalaman, dua periode diberi kepercayaan tapi kondisi bangsa tetap stagnan tanpa perubahan yang berarti, ditambah hutang luar negeri semakin menumpuk dan korupsi makin merajalela. Ironisnya ketika korupsi semakin marak tapi justru malah ingin memperlemah kewenangan KPK. Jadi wajar saja kalau teriakan Partai Demokrat masalah rangking ini, diibaratkan seperti macan yang sudah ompong ? bahasa gaulnya, tidak ngaruh loh.

Partai Demokrat Tidak Lolos Parlemen Treshold
Sangat ironis memang, Partai Demokrat yang dulu sering beriklan dan menyebut diri sebagai partai anti korupsi, tetapi petinggi partainya justru banyak terseret kasus korupsi di berbagai kementerian.

Apalagi kalau dilihat dari perjalanan partai ketika pertama kali didirikan, modal dasarnya hanya pencitraan melalui figur sentralnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Partai hanya mengandalkan sosok SBY, dukungan rakyat pun lebih banyak pada massa mengambang, karena memang Partai Demokrat tidak mempunyai basis massa tradisional.

Konsolidasi Partai juga jalan ditempat, karena memang Partai Demokrat tidak dirancang sebagai partai kader sehingga kinerja pengurus partai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting (kelurahan/Desa) tidak berdaya guna melakukan kerja partai untuk mensosialisasikan program partai pada masyarakat.

Kondisi seperti ini bukan tidak disadari oleh para petinggi partai, disamping strategi model rangking diatas, Partai demokrat juga berusaha mengatur berbagai strategi lainnya terutama strategi mensiasati sistim pemilu yang memang masih banyak titik-titik kelemahan yang bisa dimainkan oleh mereka. Apalagi ketua umum Partai Demokrat Anas urbaningrum adalah mantan anggota KPU, begitu juga disana ada Andi Nurpati yang juga mantan anggota KPU, tentunya mereka paham sekali dengan sistim pemilu terutama ditingkat kepanitian Pemilu, mulai dari level kepanitian terbawah sampai teratas.

Strategi memang harus cermat dilakukan agar tidak terperosok pada pemilu 2014, diduga Partai Demokrat juga sudah menempatkan oknum-oknum di kepanitiaan Pemilihan Umum, targetnya putusan-putusan yang dibuat di kepanitiaan Pemilu harus yang menguntungkan Partai Demokrat. Mulai dari banyaknya partai yang lolos atau tidak lolos pemilu, jumlah daerah pemilihan (dapil), alokasi jumlah kursi per-dapil, dan lain sebagainya. Intinya strategi yang dibuat harus sistematis, struktur dan massif.

Perangkat hukum pelaksanaan pemilihan umum sudah disahkan, salah satunya adalah undang-undang Pemilihan Umum, namun ada yang berbeda dengan undang-undang pemilu yang baru ini yaitu adanya batas minimum partai politik untuk bisa masuk ke dalam parlemen (parliamentarian treshold) ditetapkan sebesar 3,5 persen. Angka ambang batas tersebut dinilai cukup tinggi. Apakah parpol baru atau parpol lama yakin bisa melewati nilai ambang batas tersebut. katakan dengan jumlah pemilih 170 juta jiwa, kalau 3,5 persen itu mencapai hampir 6 juta suara.

Mampukah Partai Demokrat mendapatkan suara pemilih sebanyak 6 juta suara ? Kalau modal suara hanya pencitraan plus tanpa memiliki basis massa tradisional serta adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Partai maka kesimpulannya bila pemilihan Umum 2014 berjalan sesuai dengan azas pemilu, langsung, umum bebas, rahasia serta jujur dan adil, termasuk tidak adanya unsur money politik dan kecurangan pada pemungutan suara. Besar kemungkinan sangat sulit bagi Partai Demokrat untuk memenuhi persyaratan Parliamentarian Threshold. 

Berita Lainnya :