Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Menteri Satu Ini Memang Pembohong Besar

Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang saat ini duduk sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar para pejabat tinggi yang terkait dengan kasus proyek pembangunan sarana olahraga di hambalang kabupaten Bogor Jawa Barat, dicantumkan dalam hasil laporan audit. Nama pejabat tinggi dimaksud adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Selain itu beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam proyek tak tercantum dalam laporan Audit.

Ruki meminta hal itu karena laporan Audit soal proyek Hambalang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan, Laporan tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan para Auditor. Karena itulah maka Ruki belum bersedia menandatangani laporan audit, karena itu laporan Audit belum dinyatakan selesai bila tidak ditandatangani seluruh anggota BPK, ucap Ruki. Sebagaimana dikutif diharian Koran tempo 20 Oktober 2012.

Ditempat terpisah Menteri Keuangan Agus Martowardoyo terlihat sangat geram melihat ada menteri yang menampik keterlibatannya dalam sebuah proyek besar yang tengah bermasalah padahal kementerian tersebut ada dibawah kementerian yang ia pimpin, lebih jauh agus juga mengatakan bahwa setiap Menteri pasti tahu soal proyek besar di Kementeriannya apalagi yang bersangkutan pernah datang kelokasi proyek. Walaupun tidak menyebut nama menterinya publik pasti sudah tahu siapa Menteri yang dimaksud oleh agus Martowardoyo, siapa lagi kalau bukan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Menteri yang satu ini memang tingkah lakunya sangat memuakkan, Kata pengecut dan lepas tanggungjawab selayaknya memang pantas diberikan kepada Andi Mallarangeng, Lihat saja penampilan Menpora Andi Mallarangeng. Sebagai figur pertama yang harus bertanggung jawab atas keterpurukan dan korupsi dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga, Seorang Andi Mallarangeng mantan pengamat dan juru bicara presiden tentunya punya modal kuat dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, pengalaman dan sebagainya, Dalam situasi seperti ini, seharusnya dia bisa tampil sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dan bukannya melepas tanggung jawab dan melakukan pembohongan besar.

Salah satu kebohongan besar yang dilakukan oleh Andi Mallarangeng ketika ia memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan tipikor kasus suap wisma atlet. Andi mengatakan tentang penetapan pemenang yang tidak di ketahui bahkan katanya tidak pernah melihat serta tidak di laporkan oleh sekretaris menpora yang notabene adalah bawahannya seputar surat penetapan pemenang lelang Wisma atlet itu. pengakuan kesaksian yang di katakan oleh seorang menteri selaku pengguna anggaran memang patut di pertanyakan ?

Padahal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pasal 8 ayat 1 huruf a dan f angka 1, menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Rencana Umum Pengadaan dan menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainya dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Kalau benar memang seorang Andi Mallarangeng sebagai Menteri atau pengguna anggaran tidak mengetahui atau tidak di laporkan tentang sebuah kegiatan pekerjaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan nilai yang sebenarnya dia punya kapasitas yang harus di ketahui pelaksanaannya, berarti Menteri tersebut tidak punya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang harus di lakukannya. Rasa tanggung jawab ini yang harus di pertanyakan, apalagi ternyata kegiatan tersebut telah menimbulkan masalah dan merugikan keuangan Negara.

Lebih parah lagi ternyata sampai hari ini Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan lelang tidak mempergunakan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), padahal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pasal 131 ayat 1 menjelaskan bahwa Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, wajib melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

Fakta ini membuktikan bahwa di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga diduga memang tidak punya niat untuk melakukan perbaikan terhadap sistim pengadaan barang/jasa pemerintah. Kita bisa lihat di website LPSE Nasional atau mencari di pencariaan google tidak ada website LPSE Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, padahal salah satu tujuan LPSE ini adalah untuk meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi Belanja Negara, mempercepat pelaksanaan APBN/APBD, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Sungguh ironis, dana anggaran olahraga yang sangat besar yang sudah menghabiskan anggaran triliunan rupiah dan tidak di pergunakan dengan cara yang baik, mulai dari kegiatan lelang maupun pelaksanaan kegiatan, Sehingga Alih-alih ingin meningkatkan prestasi olahraga tetapi bukan prestasi olahraga yang didapat, yang terjadi justru pengelembungan serta korupsi mega proyek dan berbagai agenda yang tidak terpuji dari para pejabat yang bertanggung dalam dunia olahraga, siapa lagi kalau bukan pejabat-pejabat tinggi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Melihat fakta ini, wajar saja bila anggota BPK tidak mau tandatangan karena masih ada yang tidak beres dalam hal laporan Audit kasus proyek hambalang, alasannya sangat masuk akal karena kalau sampai BPK nantinya menggelar sidang berdasar hasil yang kurang lengkap, hasil akhirnya tentu akan sangat berbahaya bagi BPK sendiri begitu juga wajar saja kalau seorang Menteri Keuangan geram melihat sosok Menteri yang tidak bertanggung jawab ini apalagi Menteri keuangan juga mengakui bahwa Kementerian Keuangan pasti akan dikaitkan dengan proyek hambalang karena memang pembangunan hambalang adalah 1 dari 40 ribuan satuan kerja Kementerian dan lembaga yang bakalan ditangani oleh Kementerian keuangan.

Gambar Spanduk Andi Mallarangeng berambut panjang dan bertuliskan "Negara Gagal Berantas Korupsi" dan Wanted !!! adalah spanduk yang dipasang oleh puluhan massa dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ketika mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak KPK memeriksa, mengadili, dan menangkap Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Massa demo juga meminta pada KPK, jika tak mampu menangkap mafia proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games, maka KPK pantas mendapatkan Rapor Merah. Selain membawa bendara, massa juga membawa spanduk bergambar Andi Mallarangeng memakai kaos singlet dan celana dalam.

Aksi Demo tersebut dilakukan pada bulan Juli 2012, ketika marak adanya dugaan korupsi kasus suap Wisma Atlet yang diduga Andi Mallarangeng terlibat, tapi saat ini bukan hanya kasus Wisma Atlet yang belum berani KPK menetapkan Andi sebagai tersangka tapi ternyata masih ada lagi kasus besar yang diduga melibatkan Andi Mallarangeng sebagai aktor intelektualnya yaitu mega proyek pembangunan hambalang yang merugikan Negara ratusan milyar rupiah, hal ini sebagaimana pernah juga dikatakan oleh Nazarudin bahwa Andi dan Anas adalah Otak dibalik Kasus Korupsi Pembangunan Sarana Olahraga di Hambalang. Pertanyaannya Beranikah KPK menetapkan Andi sebagai tersangka, bila KPK tidak berani berarti KPK memang pantas mendapat Raport Merah.

Berita Lainnya : 
Mantan Hulubalang Istana Merampok Hambalang
Andi Mallarangeng Pamit Dengan Keluarganya
Dana Olahraga Untuk Prestasi Atau Korupsi
Menghitung Hari Untuk Andi Mallarangeng
Andi Mallarangeng Ternyata Pengecut
Andi Mallarangeng Pintar Atau Bodoh
Kado Ulang Tahun Andi Mallarangeng
Ramalan Untuk Andi Mallarangeng
Predator Itu Bernama Kemenpora