Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Berani Tidak Polri Tangkap Timur Pradopo

Kalau saja polisi tidak pandang bulu dalam proses penegakan hukum ditanah air, tentu kondisi ini akan berdampak sangat positif bagi kewibawaan hukum dimata masyarakat, tapi harapan itu ternyata tinggal sekedar harapan faktanya penegakan hukum yang terjadi justru diluar rasa keadilan bagi masyarakat karena penegakan hukum hanya dibuat sekehendak hatinya saja, konyolnya tindakan seperti ini justru dipertontonkan pada publik.

Lihat saja kasus penangkapan Novel Baswedan yang dituduh telah melakukan penganiayaan ketika novel menjabat sebagai kasatreskrim di bengkulu tahun 2004, padahal kasus ini tidak terkait secara langsung dengan Novel hanya kebetulan beliau menjabat sebagai kasatreskrim dan mengambil alih tanggung jawab terhadap kasus tersebut. Anehnya mengapa kasus ini baru dibuka justru ketika novel sedang memeriksa para perwira tinggi polri yang terlibat skandal Korupsi pengadaan simulator di Korlantas Polri yang merugikan keuangan negara milyaran rupiah, padahal kasus penganiayaan pada tahun 2004 sudah dianggap selesai melalui sidang kode etik kepolisian.

Tindakan Konyol yang dilakukan kepolisian Bengkulu yang menangkap Novel ternyata berdampak sangat negatif bagi citra polri dimata masyarakat, malah penangkapan ini justru membuka kebobrokan di tubuh polri itu sendiri terutama dalam hal penegakan hukum yang dibuat sekehendak hatinya saja. kalau mau adil dalam hal penegakan hukum seharusnya bukan hanya kasus novel saja yang diungkap, tapi banyak kasus-kasus lain yang justru lebih parah lagi atau kalau seandainya arsip polri dibuka kepublik, penulis sangat yakin akan banyak sekali oknum-oknum anggota polri yang akan terjerat masalah hukum.

Terkait kasus novel yang berani bertanggung jawab mengambil alih terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak buahnya berbuntut pada disidangnya novel dalam sidang kode etik kepolisian dan sudah mendapat sanksi serta dianggap selesai, lalu kira-kira berani tidak polri memberi sanksi atau menangkap timur pradopo ketika beliau menjabat sebagai kapolres Jakarta barat yang telah lalai akibat tindakan anak buahnya yang diduga bagian dari kasus penembakan mahasiswa ketika terjadi tragedi trisakti tahun 1998. Padahal Saat Tragedi Trisakti Timur Pradopo pernah dipanggil Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) tapi timur pradopo tidak memenuhi panggilan tersebut.

Jika dalam masalah Kompol Novel Baswedan muncul kesan bahwa ada upaya untuk mencari-cari aib dari masa lalu untuk menyeret perwira itu ke depan pengadilan, maka bisa saja Kapolri sekarang, Jenderal Pol Timur Pradopo juga kembali disidik terkait aibnya di masa lalu. Berdasarkan penelusuran Solopos.com, salah kasus yang menggayuti rekam jejak Timur Pradopo terkait dugaan pelanggaran HAM berat yaitu saat kasus penembakan sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti saat unjuk rasa reformasi tahun 1998 silam.

Begitu juga dalam sebuah pemberitaan saat Timur Pradopo tengah dalam proses untuk dicalonkan sebagai Kapolri pada 2010 lalu, masalah rekam jejak Timur itu terungkap lagi. Saat itu Ketua Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Trisakti, Semanggi I-II Albert Hasibuan mengakui Timur Pradopo merupakan salah satu nama yang dipanggil untuk diperiksa terkait kasus yang terjadi pada 1998 itu. Saat itu, lanjut Albert, KPP lalu menyerahkan kasus itu ke Kejagung, tapi Kejagung tidak memrosesnya lebih lanjut. Karena itu, Albert menilai kasus Trisaksi, Semanggi I dan II belumlah tuntas.

Beranikah polri melakukan tindakan dengan menangkap Timur Pradopo terkait jabatannya sebagai kapolres Jakarta barat yang bertanggung jawab langsung untuk pengerahan pasukan saat peristiwa tahun 1998. Kalau Polri tidak berani memeriksa dan menangkap Timur Pradopo maka semakin jauhlah rasa keadilan bagi tegaknya hukum dinegeri ini padahal negara kita adalah negara hukum. Semua orang sama di depan hukum namun kenyataannya berbeda tidak semua orang sama di depan hukum.

Orang kecil yang dituduh berbuat kesalahan, cepat dijatuhi hukuman. Tapi orang besar, apalagi mempunyai kekuasaan meskipun jelas ada bukti bersalah, tapi tak langsung menerima hukuman. Proses pengadilannya bisa diulur-ulur atau ditunda-tunda, bahkan bisa saja hilang di tengah jalan.

Kini nampak didepan mata bahwa kasus novel adalah bagian dari kriminalisasi KPK, apalagi Novel adalah ketua tim Penyidik KPK yang sedang memeriksa beberapa perwira tinggi polri yang terlibat kasus korupsi pengadaan simulator di korlantas polri, penangkapan novel adalah bagian dari sock terapy dan upaya untuk melakukan kriminalisasi terhadap KPK, bahasa gaulnya kalau elu bisa kenapa gue kagak bisa.

Namun Polri tidak sadar bahwa KPK sekarang tidak sendirian lagi, lihat saja dukungan masyarakat terhadap KPK bagaikan bola salju semakin lama terus menggelinding, dukungan terhadap KPK bukan hanya terjadi di jakarta tapi juga terjadi di beberapa daerah. Situasi dan kondisi seperti ini bila dibiarkan berlarut-larut tentu akan berdampak lebih luas lagi, bukan hanya sekedar gerakan mendukung KPK tapi bisa juga diduga menjadi cikal bakal terjadinya people power seperti peristiwa tahun 1998 malah diperkirakan gerakan People Power ini akan lebih hebat lagi dibanding peristiwa runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998.

Mungkinkah kasus kriminalisasi KPK bisa menjadi anti klimaks dari akumulasi perasaan terpendam masyarakat yang selama ini sudah sangat muak melihat carut marutnya penegakan hukum yang tidak berpihak pada rasa keadilan di masyarakat, ditambah kondisi perekonomian negara yang tidak mengalami perubahan berarti dan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan orang-orang dilingkaran kekuasaan serta semakin menumpuknya hutang luar negeri Indonesia maka bila nanti benar gerakan people power ini terjadi terucap sebuah kata “JANGAN SALAHKAN RAKYAT”

Berita Lainnya :