Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Tangkap Foke dan Kadis Pendidikan Propinsi Jakarta

Kembali terungkap praktek kotor yang telah dilakukan oleh Fauzi Bowo beserta jajaran birokrasinya dilingkup Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta. Foke panggilan akrab Fauzi Bowo diduga telah memanfaatkan posisinya sebagai incumbent untuk melakukan mobilisasi Birokrasi dilingkup dunia pendidikan demi kepentingan ambisi politiknya agar terpilih kembali menjadi Gubernur untuk kedua kalinya.

Hari ini tanggal 19 September 2012, pukul 15.00 WIB atau satu hari menjelang detik-detik hari pencoblosan pemilihan Gubernur Jakarta, Rencananya para guru yang tergabung dalam Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) didampingi oleh LBH Jakarta dan ICW akan melaporkan Foke kepanwaslu DKI Jakarta dengan tuduhan telah melakukan praktek politisasi guru dengan berbagai modus seperti mobilisasi guru untuk mengikuti kampanye berkedok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau adanya instruksi dari kepala dinas agar sekolah memasang spanduk ucapan terima kasih kepada gubernur. Politisasi guru ini sudah sangat parah kata Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) Retno Listyarti di Jakarta, Selasa (18/9).

Retno bersama sejumlah guru telah mendeklarasikan aksi penolakan politisasi guru oleh birokrasi pendidikan. Para guru juga menolak segala bentuk intimidasi dan ancaman terhadap guru yang memiliki pilihan berbeda dari birokrasi pendidikan. Selain itu, guru menuntut kebebasan bagi guru dan siswa untuk memilih dalam Pilkada DKI Jakarta sesuai pikiran dan hati nurani. “Para guru, baik PNS maupun bukan PNS seharusnya bersikap netral, tidak boleh memihak,” tandasnya. Lebih jauh Retno juga memaparkan adanya Sembilan modus politisasi guru yang telah ditemukan oleh FMGJ :

Pertama, adanya instruksi dari kepala dinas pendidikan kepada kepala sekolah untuk membuat spanduk ucapan terimakasih pada Gubenur atas sekolah gratis atau program wajar 12 tahun dengan biaya dari kas sekolah.

Kedua, politisasi terjadi di SMKN 57 Pasar Minggu dimana para guru yang tinggal di luar Jakarta tapi memiliki hak pilih diberikan uang transportasi. Uang diambil dari kantong kepala sekolah berkisar Rp 50.000 - Rp 100.000.

Ketiga, pada 8 September 2012 beredar sms berisi adanya kegiatan MGMP Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMP 85 pukul 08.00 WIB. Kegiatan, yang mengundang seluruh guru PKn dari SMP di Jakarta Selatan, dibuka oleh Ketua MGMP disertai pengarahan dari Sekretaris Musyawarah Kepala Sekolah Tadjudin. Pokok pengarahan adalah instruksi memilih Foke karena sudah berjasa atas kepentingan komunitas guru.

Keempat, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mewajibkan sekolah mengirim perwakilan minimal 10 guru untuk mengikuti Salat Idul Fitri di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, meskipun saat itu hari libur nasional. Khutbah Salat Ied berisi arahan untuk memilih kandidat nomor satu sebagai gubenur DKI Jakarta dan mengarahkan jamaah untuk dalam Pilkada DKI Jakarta memilih pemimpin yang seiman.

Kelima, beberapa SMA dan SMK kedatangan tim khusus yang akan mensosialisasikan “Anak Jakarta jangan Golput”, namun diakhir pengarahan (bukan diskusi atau dialog) para siswa dibagikan brosur yang mengarahkan untuk memilih “kumis” dan brosur berisi tulisan “terimakasih gubernurku”.

Keenam, adanya penyebaran buku berjudul “Adanya penyebaran buku “Ngintip yuk, Lima Tahun Ini Bang Fauzi Bowo dah Ngapain Aja Sih” ke berbagai sekolah.

Ketujuh, para guru SMP dan SMA yang beralamat di DKI Jakarta dari berbagai sekolah negeri terpilih mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan (selama 5 hari). Ternyata pelatihan mengarahkan untuk mengamankan kandidat nomor satu. Di akhir pelatihan, para peserta diminta mengisi form “gaya ORBA” untuk mengamankan kandidat nomor satu tetapi ditolak oleh para peserta

Kedelapan, para guru PKn SMP dan SMA diundang untuk mengikuti pelatihan selama tiga hari dengan tema hak asasi manusia (HAM). Namun, para penyaji yang berasal dari Dinas Pendidikan justru menyampaikan HAM untuk mengamankan kandidat nomor satu meskipun dengan cara yang halus.

Kesembilan, maraknya kegiatan halal bi halal di kalangan guru yang dihadiri para pejabat dari birokrasi pendidikan, terjadi mulai dari tingkat wilayah kota sampai tingkat propinsi. Namun, dalam sambutannya para pejabat selalu menyelipkan pesan-pesan mengamankan kandidat nomor satu.

Perbuatan Foke beserta jajaran Birokrasinya di lingkup Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang telah melakukan politisasi guru adalah bentuk pelanggaran Netralitas Birokrat dalam pemilukada, karena secara dasar hukum sudah jelas, bahwa pegawai negeri Sipil dilarang menjadi anggota atau sebagai pengurus partai Politik atau kekuatan politik lain dan birokrasi harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan tidak boleh diskriminatif, baik atas dasar ras, fisik maupun atas dasar pilihan politik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian.

Begitu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005, bahwa birokrasi tidak boleh dilibatkan oleh segenap kekuatan politik sebagai juru kampanye dalam suatu kegiatan pemilihan. Disamping itu, birokrasi juga tidak boleh menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk mendukung ataupun menguntungkan calon tertentu dalam sebuah pemilukada.

Foke dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus segera dipanggil dan diperiksa oleh Panwaslu terkait adanya laporan dari FMGJ yang melaporkan adanya 9 modus politisasi guru dan bilamana nanti terbukti secara hukum, Foke dan Kepala Dinas Pendidikan yang telah melakukan pelanggaran dengan melakukan politisasi Guru, maka Panwaslu Jakarta harus berani melakukan tindakan tegas kalau perlu segera tangkap Foke dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Tindakan tegas ini perlu dilakukan karena tanpa adanya netralitas birokrasi, Pemilukada yang kita harapkan menghasilkan pemimpin pilihan rakyat, justru terbajak karena perilaku tamak dan rakus kuasa semata. Semoga pula netralitas kaum birokrat dalam Pemilukada Jakarta menjadi pendorong dan harapan untuk Jakarta yang berkemajuan serta bermartabat.

Berita Lainnya :