Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Milyaran Rupiah Praktek Suap Verifikasi Parpol

Beberapa hari ini kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) begitu sibuk, banyak tamu dari Partai Politik berdatangan untuk mendaftar kembali agar bisa ikut pemilu tahun 2014. Rombongan tamu partai politik ini terdiri dari partai yang sudah ada di parlemen, partai yang pernah ikut pemilu maupun partai baru. Pendaftaran ulang partai politik ini terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. yang mengabulkan gugatan uji materi dari beberapa partai politik.

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 maka KPU telah menetapkan 17 dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh parpol dan bagi parpol yang belum melengkapi 17 jenis dokumen yang sudah diatur dalam peraturan KPU No. 8 tahun 2012, diberi waktu melengkapi berkas tersebut hingga 29 September mendatang. Akan tetapi itu dengan syarat, 17 dokumen tersebut sudah dipenuhi sejak masa akhir pendaftaran KPU 7 September 2012.

Partai Politik yang mendaftar ini nantinya akan di verifikasi ulang, baik secara administrasi maupun secara faktual. Berikut ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh parpol berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :


pertama : memiliki kepengurusan di seluruh propinsi.

Kedua : memiliki kepengurusan di 75% jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi bersangkutan.

Ketiga : Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota Bersangkutan.

Keempat : menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Kelima : memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik, dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

Keenam : mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.

Banyaknya persyaratan yang akan di verifikasi ulang tentunya menimbulkan kerawanan adanya dugaan praktek suap yang akan dilakukan oleh oknum Partai Politik yang ingin lolos dalam verifikasi agar bisa ikut pemilu tahun 2014. Walaupun sudah lolos verifikasi secara administrasi namun pengujian secara faktual tentunya dapat merepotkan partai politik, baik partai yang sudah ada di parlemen, partai yang pernah ikut Pemilu maupun partai baru.

Dugaan adanya praktek suap ini bukannya tidak berdasar, ada beberapa faktor yang membuat praktek suap ini terjadi :

pertama : Ketidaksiapan partai politik dalam memenuhi persyaratan verifikasi yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketidaksiapan ini karena partai politik, awalnya masih menunggu kepastian putusan Mahkamah Konstitusi namun ternyata diluar dugaan karena salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Partai Poltik tanpa terkecuali harus mendaftar ulang dan dilakukan proses verifikasi, putusan ini diluar dugaan partai politik khususnya partai politik yang sudah mempunyai parlemen.

Kedua : Banyaknya anggota dan pengurus Partai Politik yang sudah pindah kepartai lain atau mengundurkan diri dari partai politik.

Ketiga : kesulitan untuk mencari anggota dan calon pengurus partai karena dampak dari merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Keempat : kesulitan untuk mendapatkan kantor tetap partai untuk kepengurusan pada tingkatan provinsi, dan kabupaten/kota.

Karena beberapa faktor itu lah maka beberapa oknum partai tentu akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan strategi agar partainya bisa lolos baik secara administrasi maupun faktual. Strategi yang paling ampuh mereka lakukan adalah dengan melakukan praktek penyuapan pada semua level tingkatan kepanitiaan pemilihan umum.

Sangat mudah memang bagi mereka untuk melakukan praktek kotor seperti ini, mereka tinggal datang dan menemui kepanitiaan pemilihan umum disemua level tingkatan, lalu terjadilah praktek jual beli, mau lolos atau tidak mau lolos ? nilai transaksi kotor ini juga bervariasi tergantung level tingkatannya. Bahkan bisa mencapai angka milyaran rupiah untuk sebuah harapan agar bisa lolos sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2014.

Bagaimana kalau diawalnya saja oknum Partai Politik ini sudah berani melakukan praktek kotor seperti itu, tentu kita bisa membayangkan ketika mereka ini mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga ketika duduk di singgasanah kekuasaan tentunya mereka juga akan melakukan praktek kotor yang lebih hebat dan berdampak pada rusaknya sendi-sendi kehidupan bernegara. So….pasti rakyat yang akan dirugikan ?

Siapa yang dapat mengontrol praktek kotor seperti ini, mungkinkah Komisi Pemberantasan Korupsi perlu turun tangan untuk melakukan penyadapan terhadap semua anggota kepanitiaan pemilihan umum khususnya KPU tingkat Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU pusat dan kalau ini dilakukan oleh KPK, maka penulis sangat yakin 100% bahwa pasti ada diantara kepanitian pemilihan umum tersebut beserta oknum Partai Politik akan menjadi tersangka. Pertanyaannya beranikah KPK melakukannya ? kalau KPK tidak punya kewenangan, lalu siapa yang mau melakukannya ?

Berita Lainnya :