Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Komitmen dan Kemauan Gubernur Jakarta

Menyaksikan debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam acara jakarta memilih yang ditayangkan stasiun Televisi Nasional Metro TV, terlihat sangat jelas kualitas dari figur seorang pemimpin yang akan mengurus ibukota Jakarta dengan segudang persoalan yang sangat kompleks menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. 
Sangat geli rasanya mendengar pernyataan Fauzi Bowo atau akrab dipanggil Foke Calon Gubernur Jakarta yang mengatakan “Uang segunung tidak akan mampu menyelesaikan jakarta dalam sekejap” perkataan ini mengindikasikan ketidakmampuan seorang pemimpin dalam mengatasi sebuah persoalan.

Tugas pemerintah adalah melayani bukan untuk dilayani, itu pedoman yang harus dipegang oleh seorang calon pemimpin di pemerintahan, tanpa kemauan untuk melayani masyarakat mustahil pemerintahan akan berjalan dengan baik dan mustahil kesejahteraan dan keadilan akan dirasakan oleh masyarakat.

Banyak kita melihat, fenomena menarik di berbagai daerah dengan aneka ragam kebijakan yang telah diterapkan oleh kepala daerahnya, ada suatu daerah yang hanya mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil namun mampu membebaskan biaya pendidikan untuk murid SD sampai SMU/K dan mengasuransikan kesehatan seluruh masyarakat hanya dengan persyaratan mempunyai KTP pada daerah tersebut. begitu pula sebaliknya, ada juga daerah yang mempunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar namun ternyata tidak bisa berbuat apa-apa.

Dengan kenyataan ini tentu kita akan semakin sadar, bahwa ternyata soal memberikan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat bukan semata-mata soal besar atau kecilnya APBD. Bukan soal banyaknya uang segunung tapi tidak bisa berbuat apa-apa tetapi merupakan soal Kemauan dan Komitmen Kepala Daerah beserta jajaran Birokrasinya.

Sungguh sangat menyentuh ketika kita mendengar pernyataan Ahok atau Basuki Purnama calon Wakil Gubernur Jakarta yang berpasangan dengan Jokowi, yang mana Ahok mengatakan “Terlalu kita masih mempersulit orang miskin yang ingin meninggal dunia” kesulitan ini memang fakta, banyak kita mendengar dan melihat disekitar kita, orang yang tidak sanggup untuk berobat karena miskin tapi masih juga dipersulit untuk memperoleh akses pelayanan, segala persyaratan yang harus dipenuhi dan sebenarnya sudah tidak relevan lagi diterapkan serta keluar dari subtansi yang ada. prinsip kata “kalau memang mudah kenapa harus dipersulit”

Pernyataan Ahok tentu bukan tidak berdasar, beliau mungkin sudah mempunyai pengalaman, tentang bagaimana menerapkan kebijakan terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih efisien, terarah dan tepat sasaran. Kebijakan ini telah dilakukannya ketika beliau pernah menjabat sebagai bupati Belitung timur. Sehingga wajar saja kalau seorang Ahok berkata “Terlalu kita masih mempersulit orang miskin yang ingin meninggal dunia”

Begitu juga ketika debat mengenai Moda transportasi yang ideal di jakarta, memang harus diakui bahwa mengatasi persoalan angkutan umum bukan hanya pada satu jenis angkutan umum saja, katakan bus way yang sampai hari ini juga belum selesai, rencana monorel, MRT juga belum terealisir. Padahal anggaran sudah dikeluarkan hampir triliunan rupiah ?

Keberadaan Bus Way, rencana Monorel dan MRT yang belum terealisir memang bagian dari salah satu solusi mengatasi kemacetan di jakarta tetapi Apakah kebutuhan transportasi masyarakat hanya sekedar bus way, Monorel dan MRT, terus persoalan angkutan umum dianggap selesai dan mengabaikan keberadaan angkutan umum lain yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Apalagi bicara angkutan umum, Jakarta tidak boleh berdiri sendiri dan tidak boleh egois serta Jakarta harus bersinergi dengan daerah sekitarnya. Sering kita jumpai tumpang tindihnya trayek angkutan umum, alasan klasik yang selalu muncul, wah trayek itukan yang mengeluarkan propinsi anu, dan daerah anu, begitu juga sebaliknya.

Kenapa tidak ada koordinasi sesama daerah untuk membuat satu kebijakan yang tidak tumpang tindih seperti ini. untuk itu sistem transportasi angkutan kota yang ada sekarang ini memang perlu di tata kembali menuju sistem transportasi yang terintegrasi, sehingga mobilitas penumpang dari dan ke tempat tujuan dapat tertata secara baik, lancar, nyaman, aman dan memuaskan. Penulis sangat mengapresiasi pernyataan Jokowi Dalam Debat jakarta memilih yang menyatakan bahwa diperlukan sinergi dengan daerah sekitarnya dalam satu agenda khusus untuk mengatasi persoalan transportasi di jakarta, karena terkait sistim transportasi, jakarta memang tidak bisa berdiri sendiri

Selanjutnya debat mengenai Tata Ruang Jakarta ? terkait banyaknya kawasan kumuh yang tidak tertata dengan baik dan seringnya banjir melanda kawasan ibukota Jakarta, semua tak lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta yang memang sangat amburadul. Padahal bicara pembangunan tak lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena itu sering disebut RTRW adalah sokoguru pembangunan. RTRW yang terencana dengan baik tentu akan berdampak pada pembangunan yang positif bagi masyarakat.

Misalkan sekedar contoh terkait keberadaan kawasan terbuka hijau yang berubah fungsi menjadi kawasan terbangun, seharusnya perencanaan antara kawasan terbangun dan kawasan terbuka hijau mutlak harus di jalankan, jangan karena atas nama pembangunan tapi mengabaikan fungsi sebuah kawasan. Lihat saja dampak dari perubahan fungsi sebuah kawasan yaitu banjir. karena penyebab utama masalah banjir di jakarta memang salah satunya adalah perencanaan Tata Ruang Wilayah yang amburadul dan cenderung lebih banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Apalagi, jangan-jangan waktu pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah, peran masyarakat tidak pernah dilibatkan, padahal peran serta masyarakat ini penting dan memang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Tata Ruang. Kalau dilibatkan nggak akan mungkin masyarakat akan protes, Masyarakat protes karena ujug-ujug wilayahnya mau digusur dan dibangun atas nama pembangunan. Berikut ini adalah pentingnya komunikasi dengan masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Jokowi ketika terjadi debat tentang sebuah kawasan kumuh.

Jokowi calon Gubernur Jakarta mengatakan bahwa beliau sudah berkomunikasi dengan salah satu wilayah kawasan kumuh, melalui komunikasi dengan dialog secara terbuka tersebut, ternyata yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin ? melalui komunikasi dan keterbukaan dengan masyarakat ini akhirnya tercapai sebuah solusi untuk menata kembali sebuah kawasan agar menjadi lebih baik dan masyarakat setuju. Ternyata memang benar, yang namanya melibatkan masyarakat memang perlu, masyarakat perlu dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.

Dalam konteks ini memang komunikasi dengan masyarakat mutlak harus dilakukan, jangan sebagai pemimpin, kerjanya hanya duduk saja dikantor dengan alasan waktu yang terbatas sehingga tidak bisa berkomunikasi atau melakukan kunjungan dengan warga ? harusnya diberdayakan dong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, kalau perlu berdayakan juga fungsi Wakil Gubernur, kenyataan ini menggambarkan bagaimana seorang Foke yang terkesan mengabaikan komunikasi atau berdialog dengan warga dengan alasan sibuk karena begitu padatnya jadwal beliau sebagai Gubernur jakarta. memang sungguh ironis, ketika menjelang pemilukada ternyata lebih banyak waktu dipergunakan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat tetapi setelah menjadi Gubernur, dengan alasan waktu yang terbatas tidak mau berkomunikasi dengan masyarakat ?

Demikian sedikit gambaran yang bisa disampaikan dari debat Jakarta memilih yang ditayangkan secara langsung di Metro TV, sekarang semua berpulang kembali pada masyarakat Jakarta. memilih pemimpin yang hanya sekedar retorika saja atau memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai komitmen dan kemauan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bukan didasari kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Kalau penulis boleh menilai ternyata dalam debat Jakarta memilih, terlihat secara nyata bahwa komitmen dan kemauan Foke-Nara memang sangat rendah untuk tugas yang akan diembannya kelak bila beliau terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

Berita Lainnya :