Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Komisi III DPR RI Sontoloyo

Perjalanan panjang Komisi III untuk memangkas habis beberapa kewenangan KPK kini sedang berada dititik nadir yang sangat menyedihkan, beberapa agenda penting telah dilakukan oleh Komisi III untuk merevisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Diantara agenda tersebut Komisi III pernah melakukan studi banding ke Perancis dan Australia.

Salah satu Agenda kunjungan Komisi III DPR ke Perancis yaitu mengunjungi The Central Service for the Prevention of Corruption (SCPC) atau Pusat Pelayanan Pencegahan Korupsi.

SCPC didirikan pada tahun 1993 adalah satu Lembaga permanent dan Independent tetapi secara Administratif berada dibawah kementerian kehakiman Prancis, Lembaga ini di pimpin oleh seorang jaksa Senior dan di bantu para pejabat dari berbagai kementerian, seperti kementerian Dalam negeri, Kementerian kehakiman dan kementerian keuangan. SCPC mempunyai tugas yaitu menyatukan dan menganalisa informasi-informasi tindak pidana korupsi serta merespon permintaan-permintaan pertimbangan dari berbagia kementerian, misalkan untuk pembentukan undang-undang/ kebijakan dan memberikan pelayanan teknis atau audit.

Begitu juga Agenda kunjungan ke Australia, setali tiga Uang, karena di Australia Kejaksaan Agung justru sebagai pengendali utama penanganan tindak pidana korupsi.

Melihat arah tujuan dari studi banding, Nampak sekali bahwa KPK memang berencana ingin mengadopsi keberadaan SCPC dan Model Penanganan Korupsi di Australia sehingga bisa diterapkan di Indonesia. hal ini tentunya sejalan dengan rencana revisi Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang lebih menekankan pada penghilangan kewenangan penuntutan dan memperketat mekanisme penyadapan.

Apalagi Mantan Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman pernah mengatakan bahwa kewenangan KPK perlu di pangkas, karena KPK di nilai gagal mencegah tindak pidana korupsi. “KPK memang sukses menyeret banyak koruptor ke dalam penjara. Tapi bersamaan dengan itu pula korupsi merajalela, “Koruptor seperti dibui satu tumbuh seribu, jadi KPK sukses menindak, tapi gagal mencegah korupsi,” ujar Benny. Menurutnya, tugas pencegahan sekaligus penindakan yang selama ini diberikan kepada KPK pada prakteknya justru menyandera dan membebani KPK.

Oleh karena itu dalam RUU KPK yang baru, jelas Benny, kewenangan kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan penindakan akan di perkuat, sementara KPK di minta fokus pada pencegahan korupsi. Dengan demikian KPK di harapkan berbagi kewenangan dengan dua lembaga hukum lainnya. “Untuk itu UU Kejaksaan dan Kepolisian akan di revisi bersama-sama dengan revisi UU KPK,” kata Benny. Pernyataan Benny ini membuktikan bahwa Komisi III Akan Memangkas Habis Wewenang KPK dan hanya akan menjadikan KPK sebagai lembaga yang fokus pada Pencegahan Korupsi.

Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, tentang penghilangan kewenangan penuntutan dan memperketat mekanisme penyadapan dinilai merupakan bentuk nyata pelemahan lembaga anti korupsi tersebut. Pasalnya, penuntutan dan penyadapan itu justru merupakan kekuatan KPK. Menurut Ketua KPK Abraham Samad seharusnya revisi UU KPK membuat penguatan bagi KPK, bukannya justru melemahkan.

Oleh karena itu, jika kewenangan KPK dalam hal penyadapan harus melalui persetujuan Ketua Pengadilan Negeri (PN) dan penuntutan dihilangkan, maka lebih baik lembaga yang dipimpinnya itu dibubarkan saja. Lebih jauh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad Ancam Mundur dari jabatannya, kalau sejumlah kewenangan lembaga yang dipimpinnya dipreteli oleh DPR. “Yah, saya mempertimbangkan untuk berhenti saja kalau memang kewenangan yang ada di KPK ini dipreteli melalu revisi UU KPK,” katanya kepada wartawan kemarin

Mengapa Komisi III begitu kuat keinginannya untuk memperlemah posisi KPK, padahal KPK telah memberikan keuntungan bagi negara dalam menumbuhkan kesadaran & keberanian memerangi korupsi. KPK memang belum berhasil memberantas koruptor kakap, tapi KPK telah memperbaiki sistem keuangan birokrasi dan pendidikan anti korupsi.

Gebrakan KPK telah jadi faktor penjera bagi penyelenggara negara yang ugal-ugalan dan semrawut dalam mengelola anggaran negara,” Seharusnya yang di lakukan dalam revisi undang-undang KPK ini adalah pasal-pasal yang lebih menguatkan posisi KPK, misalkan tentang pembuktian terbalik yang selama ini agak sulit buat KPK untuk melakukan tindakan terhadap pelaku perbuatan Korupsi. Begitu juga wewenang yang lainnya harus di tambah, bukan malah wewenangnya di pangkas.

KPK harus di selamatkan dari upaya pemberangusan atas dirinya. tindakan konyol yang akan di lakukan oleh Komisi III dengan memangkas habis wewenang KPK yang akan di masukkan dalam revisi undang-undang KPK, tindakan ini membuktikan bahwa DPR memang tidak ingin KPK menjadi kuat.

Rakyat akhirnya akan bertanda tanya, ada apa dengan keinginan yang begitu kuat untuk menghapus beberapa kewenangan KPK yang sudah sangat baik, apakah mereka merasa lebih pintar dalam melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. bukannya memperkuat lembaga yang sudah baik malah justru memperlemah keberadaanya.

Tindakan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang sontoloyo dan bila tindakan sontoloyo ini tidak dapat di cegah maka habis lah benteng terakhir pemberantasan Korupsi di Indonesia, padahal korupsi adalah musuh terbesar bangsa kita. Mari lah Kita selamatkan KPK dari upaya pemberangusan ini.

Berita Lainnya :