Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Jokowi Tidak Cacat Hukum

Banyaknya opini yang sengaja atau tidak telah menimbulkan berbagai penafsiran tentang pelaksanaan Pemilukada Jakarta yang diduga cacat hukum (inkonstitusional), dasar hukum dari penafsiran ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 berbunyi, tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warganegara Indonesia yang memenuhi syarat :

Huruf P berbunyi : Tidak sebagai status penjabat Kepala Daerah dan Huruf Q berbunyi : Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Beberapa opini mengatakan bahwa pencalonan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta dinilai cacat hukum dengan dasar pertimbangan bahwa Jokowi masih sebagai Pejabat Kepala Daerah, dengan merubah kalimat tidak sebagai status penjabat Kepala Daerah menjadi berbunyi, tidak sebagai status pejabat Kepala Daerah.

Ungkapan kata Penjabat dengan Pejabat jelas sangat berbeda, kalimat tidak sebagai status penjabat Kepala Daerah memiliki arti sebagai pemegang jabatan sementara sedangkan kalimat tidak sebagai status pejabat Kepala Daerah berarti orang tersebut sedang memangku jabatan Kepala Daerah. Pemelesetan kalimat ini lah yang akhirnya menimbulkan kesan bahwa Jokowi dengan status masih sebagai pejabat Kepala Daerah tidak diperbolehkan ikut dalam pemilihan Kepala Daerah Jakarta.

Begitu juga ada opini yang mengatakan bahwa pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai cacat hukum dengan dasar pertimbangan bahwa Jokowi tidak mengundurkan diri sebagai pejabat Kepala Daerah, sebagai Walikota Solo. Dasar hukum yang diopinikan adalah pasal 58 Huruf Q yang berbunyi, Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya.

Padahal terkait dengan Pasal 58 Huruf Q, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PUU-VI/2008 Perihal pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Amar putusannya :
Menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Maka berdasarkan beberapa penjelasan diatas, penciptaan opini bahwa Pemilukada Jakarta Cacat Hukum (Inkonstitusional) adalah tidak benar. Mengapa opini ini disampaikan kepublik, seakan-akan pemilukada Jakarta cacat hukum ? apakah ini bagian dari skenario untuk mencari alat pembenaran bahwa terpilihnya Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta adalah inkonstitusional dan Pemilukada harus diulang atau Jokowi harus didiskualifikasi karena cacat hukum.

Sehingga dengan opini ini diharapkan dapat menimbulkan kemarahan diakar rumput pendukung Foke-Nara, sehingga menjadi alat pembenaran bagi mereka untuk melakukan aksi jalanan dengan melakukan aksi unjuk rasa. Aksi jalanan ini dimaksudkan untuk membangun publik pressure sehingga diharapkan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan menentang keputusan KPUD Jakarta yang akan menetapkan Jokowi-Ahok sebagai pemenang pemilukada Jakarta.

Berita Lainnya :