Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Jokowi-Ahok : Birokrat Jakarta Banyak “Hamil Sebelum Nikah”

Sebentar lagi Jakarta akan punya Gubernur dan Wakil Gubernur baru Joko Widodo-Basuki Purnama dengan panggilan akrab Jokowi-Ahok, Setelah mengemban tugas sebagai Gubernur dan wakil Gubernur, Masyarakat Jakarta berharap Jokowi-Ahok mampu melakukan perubahan yang lebih baik bagi Jakarta.

Teringat akan pernyataan Jokowi waktu acara Debat Jakarta Memilih yang disiarkan secara langsung di Metro TV. Dalam acara tersebut Jokowi mengatakan tentang pentingnya tata kelola birokrasi yang baik, Dalam hal ini ditekankan bahwa fungsi birokrat itu bukan sebagai yang dilayani masyarakat tapi harus melayani masyarakat.

Memang kalau bicara Birokrasi di Pemerintahan DKI Jakarta, banyak yang harus dibenahi apalagi berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan analisis Keuangan (PPATK) mengatakan bahwa DKI Jakarta Sebagai Provinsi Terkorup Se-Indonesia dengan tingkat dugaan korupsi tertinggi di Indonesia sebanyak 46,7 persen.

Melihat kenyataan ini sangat jelas bahwa birokrat di Pemerintahan DKI Jakarta memang harus dibenahi, apalagi kalau sudah bicara kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kondisinya lebih sangat memprihatinkan, aroma kolusi dan korupsi sangat kental mewarnai perjalanan Pengadaan Barang dan Jasa dilingkup Pemerintahan DKI Jakarta.

Peristiwa ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas yang mengatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sektor yang paling banyak terjadinya Korupsi, Indikasinya Perkara Korupsi dari sektor ini paling banyak diusut oleh KPK, Busyro menjelaskan dari 213 kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga 2011, Pengadaan Barang dan Jasa menduduki sekitar 43.9 persen perkara yang ditangani oleh KPK.

Berdasarkan pengamatan penulis, Birokrat di lingkup Pemerintahan DKI Jakarta yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terindikasi banyaknya Praktek Persekongkolan tender tidak sehat yang berpotensi merugikan keuangan Negara. indikasi kasus Korupsi Disektor Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkup Pemerintah DKI Jakarta adalah kasus perencanaan yang tidak benar, Banyaknya kasus Perencanaan yang tidak benar salah satunya adalah berkaitan dengan Mark Up Anggaran dan ini adalah contoh yang paling konkret dari lemahnya perencanaan, hal ini disebabkan antara rencana kebutuhan dan harga tidak di lakukan dengan baik apalagi bila berkaitan dengan kasus penyedia yang sudah diatur, seakan-akan telah terjadi “Ijab kabul” sebelum pesta di mulai malah sudah di lengkapi dengan istilah “Mahar” segala.

Pengaturan menang sebelum lelang di laksanakan tentu akan berimplikasi kepada Amburadulnya Dokumen Pengadaan sebab terjadinya kasus Dokumen Amburadul tak lepas bertujuan untuk mengamankan apa yang sudah di “Ijab Kabulkan” sebelumnya sehingga segala cara akan di halalkan, mulai dari Pengumuman yang tidak transparan, Dokumen Pengadaan yang dipenuhi persyaratan tidak masuk akal, bahkan sampai pada Persekongkolan Penawaran Harga yang sudah diatur sebelumnya.

Jadi istilah Hamil Sebelum Nikah sudah selayaknya diberikan kepada Birokrat dilingkup Pemerintah DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Mampukah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru membenahi kondisi seperti ini ? Karena menangani Birokrat “Hamil Sebelum Nikah” tentu bukan pekerjaan mudah, apakah mau digugurkan kandungannya atau menunggu lahir terlebih dahulu ? Begitu juga, sanggupkah Jokowi-Ahok merubah paradigma baru bagi Birokrat dari “Dilayani Masyarakat Menjadi Melayani Masyarakat” dan dapat membangun good governance yang bebas dari segala macam bentuk KKN.

Kita lihat saja nanti, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Jokowi-Ahok selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2012-2017, Semoga ketika pelantikan tiba, tak lupa teriring ucapan ”Selamat bertugas kepada “Joko Widodo dan Basuki Purnama”, Semoga kepercayaan yang telah diberikan rakyat Jakarta kepada anda, dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk perubahan Jakarta Baru yang lebih baik

Berita Lainnya :