Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Foke-Nara Terbukti Telah Melakukan Pembohongan Publik

Dalam acara debat Jakarta Memilih yang diselenggarakan oleh Metro TV, Fauzi Bowo atau yang akrab dipanggil Foke mengatakan bahwa sistim pengadaan secara elektronik yang telah diterapkan di propinsi DKI Jakarta telah menghemat kurang lebih ratusan milyar rupiah.

Lucunya seorang Nara yang tidak tahu apa-apa tentang pengadaan elektronik ikut-ikutan nyelutuk, dengan bangganya dia mengatakan kalau penghematan di sektor pengadaan barang/jasa Pemerintah dilingkup Pemerintah Jakarta sudah mencapai angka triliunan rupiah. Terlihat dilayar monitor TV, Nara mengatakannya agak gamang dan ragu-ragu.

Dasarnya dari mana kalau kedua orang ini sudah mengatakan telah terjadi penghematan keuangan Negara dalam sistim pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Lebih lucu lagi sepintas mereka mengatakan, seakan-akan sistim pengadaan Barang/jasa Pemerintah secara elektronik adalah program yang tercipta dari pemikiran mereka.

Kalau bicaranya sama orang yang tidak pernah mengikuti kegiatan barang/Jasa pemerintah tentu akan percaya begitu saja dan menelan bulat-bulat bahwa ini adalah program Pemerintah DKI Jakarta.

Pernyataan ini harus diklarifikasi, bahwa Pengadaan Barang/Jasa terutama terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik adalah kebijakan Pemerintah yang lahir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden tersebut terutama pasal 111 dan 112 menjelaskan tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Portal Pengadaan Nasional serta lebih khusus lagi adalah bunyi pasal 131 yang menjelaskan bahwa setiap Kementerian / Lembaga / Daerah / Instansi wajib melaksanakan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2012.

Kembali dalam konteks penghematan yang di klaim telah terjadi pada pengadaan Barang/Jasa dilingkup Pemerintah DKI Jakarta. kalau diperhatikan sejak pertama kali Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diterapkan di Pemerintah DKI Jakarta, secara umum dari seluruh kegiatan lelang ternyata para pemenang kegiatan lelang penawarannya selalu dibawah 10% bahkan ada yang menang 2 atau 3 persen dari harga perkiraan Sendiri (HPS) dan yang lebih parah lagi, kadang HPS hanya turun sedikit dari pagu anggaran bahkan ada yang tetap sama dengan pagu anggaran padahal diduga HPS tersebut memungkinkan dibuat turun lebih banyak sehingga lebih efisien dan efektif, Diduga Harga perkiraan Sendiri (HPS) di tentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6, Huruf f berbunyi menghindari dan mencegah terjadinya Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan dasar apa sehingga mereka berdua mengatakan dan mengklaim telah terjadi penghematan keuangan Negara pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. apakah karena adanya sisa anggaran dari kegiatan yang tidak terserap, hingga hal ini menjadi tolak ukur adanya penghematan keuangan Negara. Kalau itu yang menjadi tolak ukurnya, jelas ini nggak benar.

Kelebihan anggaran yang didapat dari sisa anggaran kegiatan bukan prestasi, ini adalah bentuk dari perencanaan yang tidak benar, banyaknya kasus Perencanaan yang tidak benar salah satunya adalah berkaitan dengan Mark Up Anggaran dan ini adalah contoh yang paling konkret dari lemahnya perencanaan, hal ini disebabkan rencana kebutuhan dan harga tidak di lakukan dengan baik. Dan itu bukan wujud penghematan keuangan Negara tapi bentuk pemborosan terhadap keuangan Negara.

Lebih jauh mantan ketua KPK Busyro Muqoddas pernah mengatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sektor yang paling banyak terjadinya Korupsi, Indikasinya Perkara Korupsi dari sektor ini paling banyak diusut oleh KPK, Busyro menjelaskan dari 213 kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga 2011, Pengadaan Barang dan Jasa menduduki sekitar 43.9 persen perkara yang ditangani oleh KPK. Maka bila kita kaji lebih jauh banyaknya Kasus Korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa ternyata 80 % dari kasus tersebut adalah masalah lemahnya Perencanaan atau Perencanaan yang tidak benar. Dan salah satu perencanaan yang tidak benar justru diduga telah terjadi dilingkup Pemerintahan DKI Jakarta.

Melihat fakta ini, jelas Foke-Nara telah melakukan perbuatan pembohongan publik, mereka berdua mencoba menciptakan opini seakan-akan Pemerintah DKI Jakarta dibawah pimpinan Gubernur Foke telah menghasilkan prestasi penghematan keuangan Negara, kondisi ini sangat ironis dengan predikat Jakarta sebagai propinsi terkorup di Indonesia

Berita Lainnya :