Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Dana Olahraga Untuk Prestasi atau Korupsi

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga tentu bertujuan sangat positif apabila di lakukan dengan baik dan benar, begitu pula kebutuhan anggaran olahraga disektor yang lain, tentunya semua kebutuhan ini bertujuan agar prestasi olahraga Indonesia dapat lebih ditingkatkan.

Alih-alih ingin meningkatkan prestasi olahraga tetapi bukan prestasi olahraga yang didapat, yang terjadi justru pengelembungan serta korupsi proyek dan berbagai agenda yang tidak terpuji dari para pejabat yang bertanggung jawab di dalam dunia olahraga.

Kasus suap Wisma Atlet yang melibatkan elite politik dilingkaran kekuasaan menjadi satu catatan buruk tentang anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana olahraga yang menimbulkan korupsi dan konflik. Lihat saja korupsi dalam proyek SEA Games 2011. di antaranya telah menyeret Nazarudin politisi dari Partai Demokrat dan Putri Indonesia 2001, Angelina Sondakh ke ruang jeruji besi.

Sea games 2011 sudah berlalu dan apa yang sudah diraih dari SEA Games 2011 ? akibat korupsi suap Wisma Atlet, panitia berutang ratusan miliar kepada kontraktor bangunan. Selain kasus suap Wisma Atlet ternyata terungkap juga adanya konspirasi busuk beraroma korupsi terkait terbongkarnya kasus pembangunan Sekolah Olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Proyek pembangunan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat akhirnya dihentikan sementara sampai evaluasi terhadap proyek yang ambles itu selesai. KPK juga sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi senilai Rp 1,5 triliun pada proyek Sekolah Olahraga Nasional itu. pertanyaannya kalau proyek Hambalang tidak dilanjutkan, berapa besar lagi kerugian Negara ? Konsep yang tidak terencana dengan baik tentunya akan menghamburkan keuangan negara

Lucunya para penghambur uang tersebut, tidak ada yang merasa bersalah, Lihat saja penampilan Menpora Andi Mallarangeng. Sebagai figur pertama yang harus bertanggung jawab atas keterpurukan dan korupsi dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga, Seorang Andi Mallarangeng mantan pengamat dan juru bicara presiden tentunya punya modal kuat dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, pengalaman dan sebagainya, Dalam situasi seperti ini, seharusnya dia bisa tampil sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dan bukannya melepas tanggung jawab.

Hal ini terlihat ketika Andi Mallarangeng memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan tipikor kasus suap wisma atlet. Andi mengatakan tentang penetapan pemenang yang tidak di ketahui bahkan katanya tidak pernah melihat serta tidak di laporkan oleh sekretaris menpora yang notabene adalah bawahannya seputar surat penetapan pemenang lelang Wisma atlet itu. pengakuan kesaksian yang di katakan oleh seorang menteri selaku pengguna anggaran memang patut di pertanyakan ?

Padahal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pasal 8 ayat 1 huruf a dan f angka 1, menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Rencana Umum Pengadaan dan menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainya dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Kalau benar memang seorang Andi Mallarangeng sebagai Menteri atau pengguna anggaran tidak mengetahui atau tidak di laporkan tentang sebuah kegiatan pekerjaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan nilai yang sebenarnya dia punya kapasitas yang harus di ketahui pelaksanaannya, berarti menteri tersebut tidak punya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang harus di lakukannya. Rasa tanggung jawab ini yang harus di pertanyakan, apalagi ternyata kegiatan tersebut telah menimbulkan masalah dan merugikan keuangan Negara.

Lebih parah lagi ternyata sampai hari ini Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan lelang tidak mempergunakan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), padahal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 131 ayat 1 menjelaskan bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

Fakta ini membuktikan bahwa di Kementerian Negara pemuda dan olahraga diduga memang tidak punya niat untuk melakukan perbaikan terhadap sistim pengadaan barang/jasa pemerintah. Kita bisa lihat di website LPSE Nasional atau mencari di pencariaan google tidak ada website LPSE Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, padahal salah satu tujuan LPSE ini adalah untuk meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi Belanja Negara, mempercepat pelaksanaan APBN/APBD, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Melihat beberapa fakta diatas, sungguh sangat ironis, dana anggaran olahraga yang sangat besar yang sudah menghabiskan anggaran triliunan rupiah dan tidak di pergunakan dengan cara yang baik. Mulai dari kegiatan lelang maupun pelaksanaan kegiatan, ternyata bukan prestasi olahraga yang dicapai, yang terjadi justru pengelembungan serta korupsi proyek dan berbagai agenda yang tidak terpuji dari para pejabat yang bertanggung jawab di dalam dunia olahraga.

Berita Lainnya : 
Mantan Hulubalang Istana Merampok Hambalang
Andi Mallarangeng Pamit Dengan Keluarganya
Menteri Satu Ini Memang Pembohong Besar
Menghitung Hari Untuk Andi Mallarangeng
Andi Mallarangeng Ternyata Pengecut
Kado Ulang Tahun Andi Mallarangeng
Andi Mallarangeng Pintar Atau Bodoh
Ramalan Untuk Andi Mallarangeng
Predator Itu Bernama Kemenpora