Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Surat Cinta Untuk Bang Foke

Kepada yang terhormat,
Bapak Fauzi Bowo,

Gubernur Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta periode 2007-2012.

Sebagai wujud rasa cinta saya kepada Bapak Fauzi Bowo yang sebentar lagi bila tidak ada halangan yang berarti akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta mengingat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pengawasan Pembangunan, Perkenankan saya menyampaikan informasi terhadap Kegiatan Pelelangan Umum di seluruh Kantor Dinas Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011.

Informasi pada Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan Umum sebagaimana di maksud di atas Terindikasi adanya dugaan Rangkap Jabatan dan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berpotensi merugikan keuangan Negara, hal ini tentunya bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa Dinas dan Suku Dinas serta Kantor Walikota di Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang di duga telah melakukan Praktek Persekongkolan tender adalah sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta
Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi DKI Jakarta
Dinas Kelautan dan Pertanian Propinsi DKI Jakarta
Dinas Perumahan dan Gedung Propinsi DKI Jakarta
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi DKI Jakarta
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
Sudin Pekerjaan Umum Jalan Kota Adiministrasi Jakarta Utara
Sudin Pekerjaan Umum Jalan Kota Adiministrasi Jakarta barat
Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara
Sudin Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat
Sudin Pekerjaan Umum Kabupaten Adiministrasi Kepulauan Seribu
Sudin Perumahan dan Gedung Kota Administrasi Jakarta Barat
Sudin Perumahan dan Gedung Kota Administrasi Jakarta Timur
Sudin Perumahan dan Gedung Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Selatan
Rumah Sakit Koja Jakarta Utara

Dari semua Kantor Dinas dan Suku Dinas, Nilai Proyek terbanyak yang melakukan dugaan praktek persekongkolan tender adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta dengan nilai kurang lebih 241 Milyar Rupiah dan yang terkecil adalah Suku Dinas Perumahan dan Gedung Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sedangkan Rumah Sakit Koja Jakarta Utara hampir Kurang lebih 30 Milyar Rupiah. Serta Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nilai kurang lebih 16 Milyar Rupiah dan Dinas Olahraga dan Pemuda dengan nilai kurang lebih 15 Milyar Rupiah. Semua kegiatan tender tersebut di duga telah terjadi persekongkolan tender. dengan nilai total seluruh kegiatan tender kurang lebih ratusan Milyar Rupiah.

Karena salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah persekongkolan tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang di larang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip umum yang perlu di perhatikan dalam kegiatan tender diantaranya adalah tentang transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negoisasi yang adil, akuntabiltas dan proses penilaian, serta non diskriminatif. Maka berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, di duga telah terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk Praktek Persekongkolan tender di beberapa Dinas dan Kantor Walikota dilingkup Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011

Rangkap Jabatan terlihat sangat dominan dalam setiap kegiatan lelang di beberapa dinas maupun suku dinas, hal itu tentunya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Rangkap Jabatan Direksi dan/atau Komisaris adalah salah satu bentuk perilaku yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara.

Bahwa di samping adanya Rangkap Jabatan dari beberapa kegiatan tender yang di duga telah terjadi persaingan usaha yang tidak sehat sehingga terindikasi juga adanya persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal atau gabungan dari persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal, dengan indikasi sebagai berikut :

Satu : Panitia Tender tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan adanya Rangkap Jabatan dan Hubungan Silang Pemilikan Saham serta kesamaan Alamat Rumah dan Telpon/Fax Kantor antara pemenang tender dengan peserta tender lainnya padahal mengetahui dengan jelas kesamaan Alamat dan Telpon Fax serta kesamaan pemilikan saham antar peserta tender, Padahal diatur dalam Standar Dokumen Pengadaan tentang larangan pertentangan kepentingan menyebutkan bahwa para peserta lelang dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Peran ganda yang dimaksud adalah seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan yang sama serta terafiliasi yang dimaksud adalah keterkaitan hubungan, antar peserta lelang yaitu hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

Dua : Panitia Tender di duga bekerjasama dengan peserta lelang dengan menciptakan persaingan semu, dan memenangkan para pemenang Berdasarkan penawaran terendah, seakan-akan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Bahwa Pemenang lelang adalah penawaran terendah

Tiga : Nilai HPS hanya turun sedikit dari Nilai Pagu Anggaran padahal di duga HPS tersebut memungkinkan dibuat turun lebih banyak sehingga lebih efisien dan efektif, Diduga Harga perkiraan Sendiri (HPS) di tentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6, Huruf f berbunyi menghindari dan mencegah terjadinya Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa,

Empat : Nilai Penawaran yang di ajukan para peserta tender hampir seluruhnya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia, mengindikasikan bahwa harga penawaran masing-masing peserta lelang diduga telah diatur bersama-sama melaluipersekongkolan

Lima : Dari beberapa kegiatan lelang di duga adanya penawaran palsu dan persaingan semu yang di lakukan oleh beberapa perusahaan peserta lelang sehingga seakan-akan adanya persaingan dalam pelaksanaan tender serta agar terpenuhinya persyaratan tender minimal 3 ( tiga ) peserta lelang yang memasukkan penawaran.

Enam : Di duga Pengguna Anggaran membagi-bagi Paket Pekerjaan yang akan di lelang dengan nilai Kemampuan Dasar (selanjutnya di sebut KD) yang lebih besar agar peserta tertentu saja yang bisa ikut lelang, hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 24 ayat 3, Huruf b, berbunyi Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran (PA) di larang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa di pisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya di lakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil;

Tujuh : Panitia Menetapkan Persyaratan Perusahaan Non Kecil pada beberapa Kegiatan padahal beberapa Kegiatan tersebut di peruntukkan pada Perusahaan Kecil, sehingga perbedaan Kualifikasi Usaha ini di duga ada upaya untuk melakukan Persekongkolan Tender,

Delapan : Penetapan Syarat Kualifikasi Usaha Non kecil yang sebenarnya untuk Usaha kecil tentunya ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 Ayat 2 Tentang Usaha kecil yang menyatakan bahwa kriteria untuk Usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus juta rupiah ).

Sembilan : Beberapa Suku Dinas tidak mempergunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) padahal Salah satu tujuan LPSE ini adalah meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi Belanja Negara, mempercepat pelaksanaan APBD, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Sepuluh : Beberapa Suku Dinas diduga tidak mengindahkan Instruksi Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Instruksi Gubernur tersebut adalah salah satunya melaksanakan e-tendering atau e-purchasing dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang di kembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sebelas : Beberapa Dinas melakukan proses tender secara manual, di sinyalir Praktek seperti ini rentan terhadap pernuatan KKN karena tidak ada transparansi dalam proses tender dan hanya peserta tender saja yang dapat mengakses proses pelaksanaan tender sehingga bagi publik akan sangat sulit mengetahui apakah proses tender tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak.

Dua Belas : Peserta tender adalah Perusahaan yang seharusnya berkompetisi dalam tender tapi peserta tender tidak melakukan tindakan apapun terkait adanya Rangkap Jabatan dan Hubungan Silang Pemilikan Saham. padahal diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010, peserta tender dapat melakukan sanggah maupun sanggah banding bilamana dalam kegiatan tender terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tiga Belas : Dalam proses tahapan lelang, di mulai dari tahapan jadwal pengumuman pascakualifikasi s/d tahapan Jadwal penandatanganan Kontrak, di duga tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggah maupun sanggah banding terhadap proses kegiatan lelang, hal ini patut di duga bahwa sudah ada Konspirasi sesama peserta lelang hingga terjadinya Persekongkolan Tender.

Empat Belas : Bahwa di duga pemenang tender telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan Koordinasi, Komunikasi dan Persesuaian Dokumen sehingga menimbulkan persaingan semu.

Terjadinya dugaan praktek persekongkolan tender ini sudah barang tentu akan berakibat terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat karena tidak memberi kesempatan yang sama kepada pelaku usaha lain agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing, serta pada akhirnya dalam proses pelaksanaan tender tersebut akan di dapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik sehingga keuangan Negara dapat di selamatkan dari mafia-mafia tender sebagaimana yang telah terjadi di beberapa Dinas dan Kantor Walikota di lingkup Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2011.

Saat ini beberapa kegiatan tersebut sudah masuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Semoga surat cinta terbuka yang saya sampaikan ini, dapat diketahui dan agar kiranya Bapak Gubernur dapat melakukan tindakan terhadap anak buah bapak yang di duga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan praktek persekongkolan tender.

Sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, demikian informasi ini saya sampaikan dan semua dugaan ini bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data dan bukti yang nyata dari hasil semua kegiatan lelang sebagaimana di maksud diatas.

Hormat Saya
Admin Taman Aspirasi Tumaritis

Berita Lainnya :