Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Kota Depok Terpilih Penyelenggara Pemerintah Kota Terbaik


Kota Depok akhirnya terpilih sebagai 1 dari 10 Kota terbaik Penyelenggara Pemerintah Daerah Kategori Kota dengan Kinerja Otonomi Daerah Terbaik, Sembilan Kota peraih kinerja terbaik lainnya adalah Makasar, Yogyakarta, Magelang, Tangerang, Semarang, Samarinda, Bogor, Sukabumi dan Cimahi. penilaian Kota terbaik ini dilakukan oleh 10 instansi Kementerian dan Lembaga. Sedangkan indikator penilaiannya yakni terkait sinergitas antara Pemerintah Kota dan DPRD. Serta kemajuan dan perkembangan Kota dari segi perekonomian. "Selain itu ada indikator penilaian pelayanan publik dan juga semua sektor dinilai. Tim penilai berasal dari Kemendagri, Setneg, dan lembaga independen. "Kota Depok masuk nominasi 10 besar dari 90 kabupaten Kota, penghargaan ini diberikan pada tanggal 25 April 2012 di Jakarta. 

Terpilihnya Kota Depok sebagai penyelenggara Pemerintah Kota terbaik seakan menjawab dan mematahkan apa yang pernah dilakukan oleh KPK terkait dengan hasil surveynya yang menyatakan bahwa Kota Depok berada di posisi dua terbuncit dalam hal pelayanan publik terburuk. Hasil survey KPK ini ternyata menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi Kota Depok sehingga dengan peningkatan kinerja yang lebih baik maka akhirnya upaya Kota Depok untuk lebih memperbaiki diri terwujud dengan terpilihnya Kota Depok sebagai salah satu dari sepuluh Kota penyelenggara Pemerintah Kota terbaik. Terpilihnya Kota Depok ini diharapkan bisa lebih memacu seluruh pegawai negeri sipil agar dapat lebih optimal untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi warga yang membutuhkan. 

Mengapa berita terpilihnya Kota Depok sebagai penyelenggara Pemerintah Kota terbaik kurang begitu besar publikasinya, sangat jauh berbeda ketika Kota Depok di survey oleh KPK dalam hal pelayanan publik terburuk, berita hasil survey KPK dipublikasikan habis-habisan sampai tingkat nasional padahal diduga hasil surveynya masih dipertanyakan terkait dengan metode standar survey yang telah dilakukan oleh KPK ?