Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Ketua Umum Partai Demokrat Bebas Pidana

Tingkah laku Anas Urbaningrum memang sangat tidak menghormati hukum, tindakan tidak terpuji Ketua Umum Partai Demokrat ini terkait dengan pemalsuan nomor plat dua mobil yang digunakannya. Yakni, pada mobil Toyota Vellfire dan Kijang Innova, kedua mobil ini memakai satu nomor polisi (plat) yang sama, yakni B-1716-SDC. Ternyata, setelah dicek polisi, nomor plat ini ternyata palsu.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Jakarta, Senin, 30 April 2012 mengatakan bahwa Anas tidak terlibat dan tidak tahu-menahu tentang nomor plat palsu itu. Yang berinisiatif membuat pelat palsu dan memasang di dua mobil itu adalah atas inisiatif sopir pribadinya. Alasannya karena mereka sering diikuti orang tidak dikenal.

Lebih jauh Kombes Rikwanto mengatakan, bahwa polisi tidak bisa mempidanakan tindakan pemalsuan plat nomor polisi itu karena di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada pengaturan tentang sanksi pidananya. Oleh karena itu yang bisa dilakukan polisi hanya memberi teguran, agar yang bersangkutan segera memakai nomor pelat yang asli.

Wah enak benar ya, ternyata kalau kita pakai plat nomor palsu untuk kendaraan, sanksinya hanya ditegur saja, kita bisa beralasan bawa pemakaian plat nomor palsu ini karena takut ada yang mengikuti. Maka mulai sekarang kita bebas memakai plat nomor palsu, paling-paling sanksinya cuma ditegur doang he he he

Eeee, nanti dulu, apakah semua itu benar, atau hanya karena yang mempergunakan nomor plat palsu itu adalah supir dari seorang Ketua Umum Partai Penguasa hingga sanksinya cuma ditegur saja karena tidak ada sanksi pidananya atau polisi pura-pura lupa dasar hukumnya, terus apakah sanksi teguran ini ini juga akan sama dilakukan bila menimpa warganegara biasa, apalagi tidak kaya, yang pasti dia akan segera ditindak polisi dengan alasan demi penegakan hukum.

Benarkah pemalsuan plat nomor kendaraan ini tidak ada sanksinya sebagaimana yang disampaikan oleh seorang Rikwanto yang berpangkat Komisaris Besar, Padahal ada pasal pidana yang mengatur tentang penggunaan nomor plat yang tidak memenuhi syarat (dalam hal ini palsu), yakni Pasal 68 ayat 1, 4 dan 6 juncto Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Pasal 68 ayat (1) : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Ayat (4) : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 280 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagaimana mungkin seorang polisi, apalagi berpangkat Komisaris Besar mengatakan bahwa tidak ada pengaturan tentang sanksi pidana dalam perbuatan pemalsuan plat nomor polisi tersebut. Padahal sanksi pidana pelanggaran itu sudah diatur jelas dalam undang-undang. contoh perlakuan diskriminasi hukum yang dilakukan aparat kepolisian ini tentu akan berimpilikasi buruk dikemudian hari.

Terus terkait dengan inisiatf penggunaan plat nomor palsu ini adalah inisiatif supir pribadi Anas sendiri, kayaknya tidak masuk akal kalau seorang supir pribadi berani memasang plat nomor palsu tanpa memberitahu dan tanpa sepengetahuan Bos Besarnya. Secara logika Anas pasti tahu dan kalau memang benar Anas yang berinisiatif memberi perintah kepada sopirnya, membuat plat nomor polisi palsu untuk dipasang di Toyota Vellfire dan Kijang Innova itu, maka sosok Anas bukanlah seorang pimpinan yang baik. Malahan cenderung tidak menghormati hukum, dan atau merasa di atas hukum. Untuk hal-hal yang kecil begini saja dengan seenaknya dia meremehkan dan melanggar hukum demi kepentingan pribadinya, apalagi untuk hal-hal yang jauh lebih besar.

Karena itu belajar dari kasus ini, maka mulai sekarang kita catat pernyataan seorang polisi berpangkat Komisaris Besar bahwa untuk pemalsuan plat kendaraan tidak ada sanksi pidananya, tetapi yang ada hanya teguran saja. Kalau Polisi hanya bisa menegur pihak Anas tentu perlakuan terhadap kita pun harus sama. Maka dari itu, kalau ditangkap polisi gara-gara pakai plat nomor palsu, bilang saja saya sering diikut orang tak dikenal tapi jangan bilang kalau diikuti selingkuhan kita atau penagih hutang he he he

Berita Lainnya :
* Dibalik Agenda SBY Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat
Perselingkuhan Anas Urbaningrum Dengan Model Iklan
Duet Anas dan Nazarudin Dibalik Proyek 10 Triliun
Partai Penguasa Sedang Panik Stress dan Depresi
Skandal Besar Narkoba Dilingkaran Kekuasaan
Zamannya Presiden SBY Paling Menyedihkan
Maafkan Kami Anas Urbaningrum
Foke Tersandung Narkoba