Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Duet Anas dan Nazar Dibalik Proyek 10 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi memang telah memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang. Pemeriksaan terhadap kasus anas ini belum selesai. Menurut Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, pihaknya terus mendalami dugaan korupsi dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Oleh karena itu, KPK berencana akan memanggil Anas kembali untuk diperiksa. Terutama terkait dugaan tindak pidana korupsi di kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu. "Kemungkinan akan dipanggil lagi," ujar Busyro di kantornya, Jakarta, Selasa (2/10).

Menurut Busyro, meskipun belum ditemukan bukti langsung soal ada tidaknya aliran uang ke Anas maupun ke kongres Partai Demokrat, KPK tetap mendalami ke mana saja uang dari proyek Hambalang mengalir. "Kalau ada sampai hal-hal ke situ (Anas), kita sampaikan," ujarnya. KPK menyatakan telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan status penyidikan terhadap proyek yang belakanganan diketahui menelan Rp 2,5 triliun tersebut. Hari ini KPK telah memeriksa Ketua DPP Demokrat Umar Arsal mengenai Kongres Partai Demokrat 2010 tersebut. Hanya saja pemeriksaan anggota Komisi V DPR itu tidak berlangsung lama karena dia harus menghadiri sidang paripurna di DPR.

Arsal diperiksa oleh KPK karena sebelumnya pernah disebut oleh Diana Maringka selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PD Minahasa Tenggara, saat bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games 2011. Diana menerima uang 7.000 dollar AS, Rp 100 juta, dan Rp 30 juta dalam beberapa tahap saat kongres Partai Demokrat berlangsung. Menurut Diana, uang tersebut terkait pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai. "Uang itu dari Pak Umar Arsal dari tim sukses Pak Anas," kata Diana saat saat itu.

Apalagi sebelumnya mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kerap menyebut PT Anugrah Nusantara sebagai mesin uang untuk kepentingan Partai Demokrat bahkan Nazarudin sempat menyebut dari PT Anugrah Nusantara inilah dana untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di dapat.

Sebenarnya bila kita mencermati lebih jauh, ada kesamaan antara pernyataan dan fakta yang ada ketika Nazaruddin mengatakan duit dari proyek Hambalang sebesar Rp 50 miliar mengalir ke Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Uang itu disebutnya untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat. gayung pun bersambut melalui pengakuan dari kader-kader demokrat yang ikut dalam kegiatan kongres di Bandung yaitu Diana Maringka dan Ismiyati, mereka berdua adalah ketua DPC Partai Demokrat Boalemo, Gorontalo dan Ketua DPC Partai Demokrat Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Mereka berdua mengaku telah menerima sejumlah uang dari Tim Sukses Anas Urbaningrum. Berarti ucapan Nazarudin tentang uang Rp.50 Milyar mengalir ke Kongres Partai Demokrat di bandung 2010, terbukti dengan adanya pengakuan kedua wanita ini.

Lebih dicermati tentunya sebagai pemilik perusahaan seperti yang disampaikan oleh para saksi, tentunya Anas sebagai pemilik perusahaan akan tahu apa saja yang di lakukan oleh perusahaan yang di milikinya itu dan sangat tidak mungkin bila Anas masih mengingkarinya. Apalagi proyek-proyek yang di ikutinya adalah proyek kakap dengan total nilai kegiatan diperkirakan sebanyak 10 Triliun Rupiah, di samping proyek Wisma Atlet yang bermasalah, disinyalir semua proyek tersebut di duga juga bermasalah. Untuk membuktikan semua itu, tentu KPK harus berani melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Anas Urbaningrum berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada.

Hubungan Nazarudin dan Anas Urbaningrum 
Untuk menyusuri keterlibatan Anas sebagai salah satu pemilik PT Anugrah Nusantara, Berikut ini adalah sejarah berdirinya PT Anugrah Nusantara sebagaimana yang sering terungkap dalam persidangan kasus Nazarudin :

Sejarah PT Anugrah Nusantara

PT Anugrah Nusantara di dirikan tanggal 25 Januari 1999. Pendirinya adalah empat bersaudara yakni Muhammad Nazaruddin, Muhammad Nasir, Muhammad Ali, dan Muhamad Yunus Rasjid. Dalam akte pendirian di kantor notaris Asman Yunus tercatat perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, transportrasi darat, perindustrian, perbengkelan, jasa, pertanian, dan pertambangan.

Modal awal PT Anugrah Nusantara sebesar Rp.2 miliar pada tahun 1999 dengan jumlah saham 2.000 lembar. M Nazaruddin memiliki 330 lembar saham atau setera dengan Rp.330 juta penyertaan modal. Ayub Khan memiliki 90 lembar saham atau setera dengan Rp.90 juta pernyertaan modal. Muhammad Nasir 60 lembar saham atau setara dengan Rp.60 juta. M Ali dengan modal 60 lembar.

Dari data lain gresnews.com sejak 1 Maret 2007 Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membeli 30% saham milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. “Seluruh harga saham tersebut sebesar 30 persen telah di bayar lunas oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebelum penanda tanganan surat ini, dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut di atas, maka surat ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan kwitansi yang sah,” demikian di tuliskan dalam akta.

Dalam akte juga di tunjuk Muhammad Nazaruddin yang merupakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sebagai Direktur Utama. M Nasir sebagai Direktur. Komisaris Utama Ayub Khan. Jajaran komisaris lainya di isi oleh M Ali dan M Yunus Rasyid.

Dari kendaraan bisnis PT Anugrah Nusantara inilah Nazaruddin kemudian menjadi miliarder. Proyek kerjasama dengan pemerintah kerap di menangkanya. Namun belakangan ia mengakui ada aroma korupsi dari proyek yang ia menangkan. Misalnya Proyek Kementrian Pendidikan Nasional Pengadaan alat laboraturium untuk 30 Provinsi. Dalam kasus ini Polri telah menetapkan Direktur Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Giri Suryatmana sebagai tersangka.

Begitu juga setelah terungkap kasus suap di Kementrian Pemuda dan Olah Raga serta kasus korupsi di Kementrian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional, ada lagi kementerian yang harus siap-siap di periksa oleh KPK. Dari data yang di dapatkan gresnews.com, tercatat proyek di Kementrian Komunikasi dan Informasi tahun 2008. Proyek di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2007. Proyek Kementrian Negara Riset dan Teknologi pada tahun yang sama. PT Anugrah Nusantara milik Nazaruddin juga sempat menjalin kerjasama dengan BUMN Angkasa Pura. Jika di total seluruh proyek yang di menangkan PT Anugrah Nusantara nilainya kurang lebih Rp.10 triliun.

Pengakuan Anas

Kepada sejumlah wartawan, Anas pernah mengatakan sebenarnya KPK tak perlu repot-repot mengurusi persoalan proyek apalagi kalau informasi itu hanya dari ocehan-ocehan dan karangan-karangan tidak jelas. Begitu juga di akun twitter, Anas pernah menulis “Kalau saya korupsi wisma atlit dan hambalang, satu rupiahpun, saya bersedia di tembak mati atau di gantung di Monas" Bagaimana dengan yang bikin fitnah ? Bagaimana pula yang beternak fitnah dan menjadi corong fitnah, apakah mereka mau di jadikan pahlawan ? beberapa Pernyataan itu dilontarkan Anas terkait dugaan korupsi proyek pembangunan stadion dan sekolah olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Mencermati pernyataan demi pernyataan Anas, terselip sebuah keyakinan dari seorang Anas bahwa dia tidak terlibat dalam kasus Korupsi yang selalu melibatkan namanya. Keyakinan Anas ini tentu harus di buktikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena faktanya dalam setiap persidangan dengan terdakwa Nazarudin terkait kasus suap Wisma Atlet, nama Anas selalu muncul dengan tuduhan sebagai salah satu pemilik dari PT Anugrah Nusantara yang bergabung dalam satu konsorsium Permai Group.

Kalau dugaan keterlibatan Anas Urbaningrum ini terbukti, maka rakyat akan berbondong-bondong menuju Taman Monument Nasional atau MONAS untuk menyaksikan seorang ketua umum Partai Penguasa di gantung hidup-hidup di lapangan MONAS sebagaimana pernyataan Anas yang siap di gantung bila dia bersalah.

Saat ini masyarakat tetap masih menunggu action dari KPK untuk berani mengusut bukan hanya kasus Wisma Atlet, tapi juga kasus-kasus besar lainnya yang nilainya jauh lebih besar daripada nilai kasus Wisma Atlet dan di perkirakan nilainya kurang lebih 10 Triliun Rupiah dan di duga kuat aroma korupsi ini terkait dengan kebutuhan dana politik partai tertentu menjelang Pemilu 2009 lalu. semoga terungkapnya kasus Wisma Atlet ini bisa menjadi jalan buat KPK untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus-kasus yang lain.

Berita Lainnya