Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Komisi III DPR RI Goblok atau Pintar

Semakin jelas sekarang ini bahwa ada keinginan begitu kuat dari Komisi III DPR RI yang sedang membahas revisi Undang-undang KPK, keinginan tersebut terkait dengan ucapan Ketua komisi III DPR Benny K. Harman yang mengatakan bahwa kewenangan KPK perlu di pangkas, karena KPK di nilai gagal mencegah tindak pidana korupsi.

KPK memang sukses menyeret banyak koruptor ke dalam penjara. Tapi bersamaan dengan itu pula korupsi merajalela, “Koruptor seperti dibui satu tumbuh seribu, jadi KPK sukses menindak, tapi gagal mencegah korupsi,” ujar Benny. Menurutnya, tugas pencegahan sekaligus penindakan yang selama ini diberikan kepada KPK pada prakteknya justru menyandera dan membebani KPK.

Oleh karena itu dalam RUU KPK yang baru, jelas Benny, kewenangan kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan penindakan akan di perkuat, sementara KPK di minta fokus pada pencegahan korupsi. Dengan demikian KPK di harapkan berbagi kewenangan dengan dua lembaga hukum lainnya. “Untuk itu UU Kejaksaan dan Kepolisian akan di revisi bersama-sama dengan revisi UU KPK,” kata Benny. Pernyataan Benny ini membuktikan bahwa Komisi III akan memangkas habis wewenang KPK dan hanya akan menjadikan KPK sebagai lembaga yang fokus pada Pencegahan Korupsi.

Keberadaan Lembaga yang hanya fokus terhadap pencegahan Korupsi dapat dilihat dari tujuan kunjungan studi Komisi III ke Perancis dan Australia, salah satu Agenda kunjungan Komisi III DPR ke Perancis yang akan mengunjungi The Central Service for the Prevention of Corruption (SCPC) atau Pusat Pelayanan Pencegahan Korupsi. Jelas kunjungan Komisi III ke SCPC menjadi bukti nyata bahwa Komisi III memang berencana ingin menghapus kewenangan KPK dengan mengadopsi keberadaan SCPC di Indonesia. sehingga akan menjadi alat legitimasi bahwa kunjungan mereka ke perancis tidak sia-sia.

Padahal SCPC yang didirikan pada tahun 1993 adalah satu Lembaga permanent dan Independent tetapi secara Administratif berada dibawah kementerian kehakiman Prancis, Lembaga ini di pimpin oleh seorang jaksa Senior dan di bantu para pejabat dari berbagai kementerian, seperti kementerian Dalam negeri, Kementerian kehakiman dan kementerian keuangan.

SCPC mempunyai tugas yaitu menyatukan dan menganalisa informasi-informasi tindak pidana korupsi serta merespon permintaan-permintaan pertimbangan dari berbagia kementerian, misalkan untuk pembentukan undang-undang/ kebijakan dan memberikan pelayanan teknis atau audit.

Begitu juga Agenda kunjungan ke Australia, setali tiga Uang, karena di Australia Kejaksaan Agung justru sebagai pengendali utama penanganan tindak pidana korupsi, sama seperti yang mereka inginkan terkait dengan menyerahkan beberapa kewenangan KPK kepada instansi kejaksaan dan kepolisian. kalau ini sampai terjadi berarti sejarah Negara dan bangsa akan berputar kembali ke masa lalu.

Ada apa Komisi III begitu kuat keinginannya untuk memperlemah posisi KPK, padahal KPK telah memberikan keuntungan bagi negara dalam menumbuhkan kesadaran & keberanian memerangi korupsi. KPK memang belum berhasil memberantas koruptor kakap, tapi KPK telah memperbaiki sistem keuangan birokrasi dan pendidikan anti korupsi.

Gebrakan KPK telah jadi faktor penjera bagi penyelenggara negara yang ugal-ugalandan semrawut dalam mengelola anggaran negara,” Seharusnya yang di lakukan dalam revisi undang-undang KPK ini adalah pasal-pasal yang lebih menguatkan posisi KPK, misalkan tentang pembuktian terbalik yang selama ini agak sulit buat KPK untuk melakukan tindakan terhadap pelaku perbuatan Korupsi. Begitu juga wewenang yang lainnya harus di tambah, bukan malah wewenangnya di pangkas.

KPK harus di selamatkan dari upaya pemberangusan atas dirinya. tindakan konyol yang akan di lakukan oleh Komisi III dengan memangkas habis wewenang KPK yang akan di masukkan dalam revisi undang-undang KPK, jelas tindakan ini membuktikan bahwa DPR memang tidak ingin KPK menjadi kuat. Rakyat akhirnya akan bertanda tanya, ada apa dengan keinginan begitu kuat untuk menghapus beberapa kewenangan KPK yang sudah sangat baik, apakah mereka merasa lebih pintar atau bahkan goblok dalam melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Bukannya memperkuat lembaga yang sudah baik malah justru memperlemah keberadaanya, tindakan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang sok pintar tapi sebenarnya goblok. Sehingga bila tindakan konyol ini tidak dapat di cegah maka habis lah benteng terakhir pemberantasan Korupsi di Indonesia, padahal korupsi adalah musuh terbesar bangsa kita. Mari lah Kita selamatkan KPK dari upaya pemberangusan ini. apalagi dengan arogannya ketua Komisi III DPR RI berkata ” Kami tidak butuh pendapat KPK.

Berita Lainnya :